MAKALAH MATEMATIKA EKONOMI (MODEL-MODEL PENDAPATAN NASIONAL)

MAKALAH MATEMATIKA EKONOMI

(MODEL-MODEL PENDAPATAN NASIONAL)

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Konsep pendapatan nasional pertama kali dicetuskan oleh Sir William Petty dari Inggris yang berusaha menaksir pendapatan nasional negaranya (Inggris) pada tahun 1665. Dalam perhitungannya, ia menggunakan anggapan bahwa pendapatan nasional merupakan penjumlahan biaya hidup (konsumsi) selama setahun. Namun, pendapat tersebut tidak disepakati oleh para ahli ekonomi modern, sebab menurut pandangan ilmu ekonomi modern, konsumsi bukanlah satu-satunya unsur dalam perhitungan pendapatan nasional. Menurut mereka, alat utama sebagai pengukur kegiatan perekonomian adalah Produk Nasional Bruto (Gross National Product, GNP), yaitu seluruh jumlah barang dan jasa yang dihasilkan tiap tahun oleh negara yang bersangkutan diukur menurut harga pasar pada suatu negara.

1.      Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah konsep perhitungan pendapatan nasional ?

2. Metode apakah yang digunakan dalam perhitungan pendapatan nasional ?

3.      Apa sajakah kegunaan dari perhitungan pendapatan nasional ?

2.      Tujuan Penulisan

1. Untuk mendapatkan gambaran mengenai tingkat ekonomi yang telah dicapai dan nilai output yang diproduksi, komposisi pembelanjaan agregat, sumbangan dari berbagai sektor perekonomian, serta tingkat kemakmuran yang dicapai.

2. Untuk membuat prediksi tentang perekonomian negara tersebut pada masa yang akan datang dari data perhitungan pendapatan nasional yang telah dicapai dalam periode tertentu.

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Pengertian perhitungan pendapatan nasional

Salah satu tolak ukur yang dapat digunakan untuk menilai kondisi perekonomian suatu negara adalah pendapatan nasional. Menurut Sukirno (2008:36) Pendapatan Nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor produksi yang digunakan untuk memproduksikan barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu.

Perhitungan pendapatan nasional sangat diperlukan dalam teori maupun kebijakan makro ekonomi dalam menghadapi berbagai masalah sentral yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, siklus bisnis, hubungan antara kegiatan ekonomi dan pengangguran, serta ukuran dan faktor-faltor penentu tingkat inflasi. Perhitungan pendapatan nasional dapat menjadi  pemahaman mengenai bagaimana berbagai bagian dari suatu perekonomian saling berinteraksi satu sama lainnya, dan menyediakan suatu kerangka konseptual untuk menjelaskan keterkaitan antara berbagai peubah makro ekonomi yang penting seperti output, pendapatan, dan pengeluaran.

 Dari data perhitungan pendapatan nasional dapat menjadi landasan dalam melakukan pengukuran kinerja perekonomian, pembuatan peramalan ekonomi dan penyusunan berbagai kebijakan makroekonomi.

B. Metode Pendekatan Perhitungan Pendapatan Nasional

1. Pendekatan Pengeluaran

adalah suatu pendekatan dimana produk domestik bruto (PDB) diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai pasar dari seluruh permintaan akhir atas output yang dihasilkan di dalam perekonomian sesuai dengan harga pasar yang berlaku.

Rumusnya adalah

Y = C + G + I + ( X - M )

Y         = GDP/PDB                                 C           = Pengeluaran rumah tangga       G    = Pengeluaran Pemerintah            I          = Pengeluaran Investasi             (X – M)   = (Ekspor - Impor )

2.       Pendekatan Pendapatan

 adalah suatu pendekatan dimana suatu pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang menyumbang terhadap proses produksi

Rumus :          Y = Yw + Yi + Yr + Yp^r + Yp^d

Keterangan    :           Y         = GDP/PDB

Yw      =  Pendapatan gaji/upah

Yi        =  Pendapatan bunga

Yr       =  Pendapatan sewa

Yp^r      =  Pendapatan dari keuntungan perusahaan

Yp^d     =  Pendapatan lain sebelum pajak

3.      Pendekatan Produksi

merupakan penjumlahan dari hasil perkalian antara kuantitas atau jumlah masing

masing barang dan jasa dengan harga dari barang atau jasa tersebut.

Rumus      :          

Keterangan : Y    = PDB/GDP

P          = Harga barang

Q         = Jumlah barang

VA      = Nilai tambah (value added)

C.  Perhitungan Pendapatan Nasional Keseimbangan

1.  Model Dua Sektor

Dalam model makroekonomi dua sektor terdiri atas sektor rumah tangga dan sektor bisnis. Dalam hal ini melibatkan beberapa faktor dalam menentukan perhitungan pendapatan nasional, diantaranya faktor konsumsi , faktor investasi, dan faktor tabungan (save).

Persamaan perhitungan pendapatan nasionalnya yaitu :

Y = C + I               dan                  Y = C + S

Kedua persamaan di atas dapat dikombinasikan menjadi

C + I = Y = C + S ...

I = Y – C = S ..

Dimana di sisi kiri dari persamaan tersebut menunjukkan komponen permintaan, dan sisi kanan menunjukkan alokasi pendapatan yang menekankan bahwa output yang dihasilkan sama dengan output yang dijual. Nilai dari output yang dihasilkan sama dengan nilai dari pendapatan yang diterima dan selanjutnya dibelanjakan dalam bentuk konsumsi dan insvestasi ( C + I ) atau ditabung (S). Hal ini menunjukkan bahwa di dalam perekonomian sederhana yang tidak ada sektor pemerintah maka investasi (I) sama dengan tabungan (S).

2.       Model Empat Sektor ( Pendapatan Nasional Keseimbangan )

Perekonomian empat sektor (perekonomian terbuka) adalah suatu perekonomian yang di dalamnya sudah terdapat perdagangan luar negeri (ekspor dan impor) dan adanya sektor pemerintah. Persamaan perhitungan pendapatan nasional menjadi :

Y = C + I + G + (X – M)

Secara grafis keseimbangan pendatan nasional dapat digambarkan sebagai berikut ,

Dengan adanya pengenaan pajak oleh pemerintah dan juga pembayaran transfer menyebabkan perlu dicari pendapatan disposibel (Yd) dan mebgubah persamaan menjadi  Yd = Y + TR – T

Pendapatan disposibel yang dialokasikan untuk konsumsi (C) dan tabungan (S) atau secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut,

Yd = C + S  jika dikombinasikan dengan persamaan sebelumnya :

C + S = Yd = Y + TR –T             atau     C = Yd – S = Y + TR – T – S

Ini menunjukkan bahwa konsumsi adalah sama dengan pendapata disposibel dikurangi tabungan atau pendapatan nasional ditambah pembayaran transfer kemudian dikurangi pajak dan tabungan.

Dengan mensubtitusikan persamaan di atas dengan persamaan awal akan diperoleh persamaan sebagai berikut :

S – I = (G + TR – T) + Xn

Dimana unsur  (G + TR – T) dari sisi kanan menunjukkan defisit anggaran pemerintah dan unsur Xn di sisi kanan, menunjukkan ekspor netto barang dan jasa. Jadi kelebihan atau ekses tabungan atas investasi (S - I) dari sektor swasta adalah sama dengan sefisit anggaran pemerintah ditambah surplus perdagangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang penting di antara ekses tabungan swasta atas investasi (S – I), anggaran pemerintah (G + TR – T), dan sektor luar negeri (X – M).

Persamaan terakhir yang merupakan identitas dasar makroekonomi adalah

C + G + I + Xn =  Y  = Yd + (T – TR)

                                                           = C + S + (T – TR)                            

Dari persamaan di atas dapat disimpulkan bahwa di sisi kiri menunjukkan permintaan akan output dengan komponen-komponennya dan identik dengan output yang ditawarkan adalah GDP. Dimana pendapatan disposibel (Yd) diperoleh dari GDP (Y) ditambah dengan pembayaran transfer (TR) dikurangi pajak (T), dan dialokasikan untuk konsumsi (C) dan tabungan (S).

D.  Angka Pengganda dalam Perekonomian Empat Sektor

Pada keadaan keseimbangan                       Y = C + I + G + (X – M)

Fungsi Konsumsi                               C = a + bYd

= a + b(Y-T)

= a + bY – bT

Fungsi Impor                                     M = mY

Jadi                             Y                     = a + bY – bT + I + G + X – mY

Y – bY + mY = a – bT + I + G + X

(1: – b + m) Y  = a – bT + I + G + X

Contoh soal 

Dalam perekonomian tiga sektor fungsi konsumsi masyarakatnya adalah C = 200 + 0,5 Yd. Sedangkan pengeluaran belanja yang dilakukan oleh pemerintah sebesar 500 Trilyun, dan investasi sektor bisnis 300 Trilyun. Pemerintah untuk membiayai pengeluarannya memungut pajak sebanyak 20% dari pendapatan nasional.

Pertanyaan ;

1.      Hitunglah pendapatan nasional keseimbangan!

2.      Bagaimanakan anggaran belanja pemerintah tersebut ?

3.      Jika pengeluaran belanja pemerintah naik sebesar 100 Trilyun, hitunglah besarnya pendapatan nasional keseimbangan yang baru !

Penyelesaian :

1. Pendapatan nasional keseimbangan 3 sektor :

Y = C + I + G

Y = a + bYd + I + G

Y = a + b(Y-T) + I + G

Y = a + b(Y-tY) + I + G

Y = 200 + 0,75(Y-0,2Y) + 300 + 500

Y = 1000 + 0,75Y – 0,15Y

Y = 1000 + 0,6Y

 = 2500

2.      T = tY = 0,2Y

T = 0,2(2500) = 500

Jadi besarnya anggaran belanja pemerintah sama dengan pajak proporsional (tY) yang dipungut oleh pemerintah yaitu (G=500) dan T=tY 500, sehingga kondisi anggaran belanja pemeritah dapat dikatan seimbang

3.      Y’ = Y + K_G (DG) = 2500 +  (100)

Y’ = 2500 +

Karena pendapatan nasional naik-turun mengikuti gelombang konjungtur, maka penerimaan pajak juga naik-turun mengikuti gelombang konjungtur. Saat gelombang konjungtur naik ( perkembangan ekonomi meningkat), permintaan akan barang-barang dan jasa-jasa juga meningkat dan ekonomi mengarah pada inflasi, maka penerimaan pajak juga turut meningkat.

E. Efek Kebijakan Moneter dalam Perekonomian secara Makro

Y   = AD = C + I + G

Yd = Y + TR – TA

C = Co + cYd dan besarnya pajak sebesar TA = tY

Dengan asumsi TR dan G (Given), sedangkan fungsi I = Io – bi ( I adalah tingkat Investasi, Io adalah Autonomus Investment, bi adalah Marginal Propensity to invest), maka persamaan pendapatan nasional menjadi :

Y         = C + I + G

Y = Co + c (Y + TR – TA) + Io – bi + G

Y = Co + cY + cTR – ctY) + Io – bi + G

Y - cY + ctY               = Co +  cTR + Io – bi + G

Y (1 – c (1 – t))           = Co +  cTR + Io – bi + G

Efek kebijakan moneter dapat dilihat dari besarnya tingkat suku bunga pada notasi bi pada persamaan pendapatan nasional keseimbangan tersebut. Kebijakan moneter yang ekspansif akan ditandai dengan tingkat bunga yang rendah sehingga mendorong investasi dan pendapatan nasional. Sedangakan kebijakan moneter yang kontraktif akan ditandai dengan tingkat bunga yang tinggi sehingga investasi berkurang dan pendapatan nasional juga akan mengalami penurunan. Yang berwenang menaikkan dan menurunkan tingkat suku bunga bank acuan adalah otoritas moneter (di Indonesia adalah Lembaga Bank Indonesia)

F. Kegunaan Perhitungan Pendapatan Nasional

a. Perhitungan PDB akan memberikan gambaran ringkas tentang tingkat kemakmuran suatu Negara, dengan cara membaginya dengan jumlah penduduk. Angka tersebut dikenal sebagai angka PDB per kapita. Biasanya makin tinggi angka PDB perkapita, kemakmuran rakyat di anggap makin tinggi. Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) juga menggunakan angka PDB perkapita untuk menyusun kategori tingkat kemakmuran suatu Negara.

b. Perhitungan PDB maupun PDB perkapita juga dapat digunakan untuk menganalisis tingkat kesejahteraan social suatu masyarakat. Umumnya ukuran tingkat kesejahteraan yang di pakai adalah tingkat pendidikan, kesehatan dan gizi, kebebasan memilih pekerjaan dan jaminan masa depan yang lebih baik. Masalah mendasar dalam perhitungan PDB adalah tidak di perhatikannya dimensi nonmaterial. Sebab PDB hanya menghitung output yang di anggap memenuhi kebutuhan fisik atau materi yang dapat di ukur dengan nilai uang.

c.  Angka PDB perkapita dapat mencerminkan tingkat produktivitas suatu Negara. Untuk memperoleh perbandingan prokditivitas antar Negara, ada beberapa hal yang perlu di pertimbangkan jumlah dan komposisi penduduk,  jumlah dan struktur kesempatan kerja dan faktor-faktor non ekonomi.

 BAB III

PENUTUP

A.    Kesimpulan

Perhitungan pendapatan nasional yang telah dikemukakan sebelumnya memang diakui merupakan ukuran yang sangat berguna dan akurat untuk menilai kinerja ekonomi suatu negara dalam periode tertentu. Ini digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat perekonomian suatu negara mengalami peningkatan atau penurunan. Dengan perhitunagn pendapatan nasional, tingkat kesejahteraan ekonomi netto pun akan terlihat dimana di dalamnya mencakup barang-barang ekonomi dan investasi yang menyumbang langsung kepada kesejahteraan perekonomian.

B.     Saran

Makalah ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu diperlukan saran bagi pihak-pihak yang terkait dengan makalah ini demi kesempurnaan penyusunan makalah ini. Bagi pembaca disarankan untuk lebih kritis dalam menghadapi berbagai ancaman di era global sekarang agar perekonomian tetap stabil. Bagi pemerintah diharapkan mampu membangun perekonomian yang mensejahterakan rakyat dan mampu mengatasi berbagai permasalahan perekonomian.

Daftar Rujukan

Dornbusch, Rudiger dkk. 2001. Makro Ekonomi. Yusuf Wibisono dan Roy Indra Mirazudin. 2004. Jakarta : PT Media Global Edukasi.

__________, ______. Pendapatan Nasional, (online), (http://id.wikipedia.org/pendapatannasional)

Alvis. 2010. Perhitungan Pendapatan Nasional, (online), (http://alvis.blogspot.com/makroekonomi,  diakses tanggal 30 April 2011)

MAKALAH PENDIDIKAN SEJARAH "PERKEMBANGAN PENDIDIKAN INDONESIA MASA REFORMASI"

MAKALAH PENDIDIKAN SEJARAH 

"PERKEMBANGAN PENDIDIKAN INDONESIA MASA REFORMASI" 

BAB I

PENDAHULUAN

A.     Latar Belakang

            Pendidikan sebagai suatu proses berkesinambungan yang ada sejak manusia itu ada, memiliki suatu perkembangan yang dinamis sesuai dengan jiwa zaman (zeitgist) dalam suatu masa tertentu. Pendidikan mengikuti pola kehidupan masyarakat dan sistem kebudayaan yang melatarbelakanginya. Sehingga tidak jarang peralihan atau pergantian dari suatu sistem kekuasaan akan mengakibatkan pula perubahan substansi dalam bidang pendidikan. Dari zaman prasejarah, zaman kuno, zaman pertengahan sampai pada zaman modern pendidikan mengalami suatu perubahan secara dinamis sampai pada rezim orde baru di bawah kekuasaan Soeharto.

Setelah Rezim orde baru mengalami keruntuhan pada tahun 1998 maka dimulaialah suatu zaman perubahan (Reformasi) yang tentu saja ikut merubah tatanan sistem pendidikan di Indonesia. Ketidakteraturan politik, ekonomi, sosial dan budaya Indonesia pada saat itu hingga sekarang mengalami perubahan – perubahan secara signifikan. Seiring dengan hal tersebut, pendidikan juga tidak terlepas dari dampak perubahan politik. Untuk mengkaji dan mengidentifikasi permasalahan tersebut, maka kami mencoba memaparkan hasil tinjauan pustaka mengenai perkembangan pendidikan pada jaman reformasi hingga sekarang.

B.     Rumusan Masalah

     1.      Bagaimana sistem pendidikan orde reformasi?

     2.      Apa saja perubahan yang berdampak langsung pada masyarakat?

c.    Tujuan Penuliasan

     1.      Mengetahui sistem pendidikan pada zaman orde reformasi

      2.      Merasakan dampak langsung dari perubahan sistem pendidikan

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Proses Pendidikan

            Reformasi pendidikan merupakan hukum alam yang akan mencari jejaknya sendiri, khususnya memasuki masa milenium ketiga yang mengglobal dan sangat ketat dengan persaingan. Agar kita tidak mengalami keterkejutan budaya dan merasa asing dengan dunia kita sendiri, refleksi pendidikan ini setidaknya merupakan sebuah potret diri agar dikemudian hari kita tidak lupa dengan wajah diri kita sendiri (Suyanto & Hisyam, 2000: 2). Perubahan yang sangat menonjol pada era reformasi adalah dilaksanakannya otonomi daerah sebagai implementasi dari UU No. 22/1999 tentang pemerintahan daerah. Lebih lanjut, tantangan yang berkaitan dengan regulasi adalah kondisi UU No. 2/1989 tentang sistem pendidikan nasional (UU SPN) yang menganut manajemen pendidikan sentralistis/k dan masih lebih menitikberatkan penyelenggaraan pendidikan pada pemerintah, yang tidak lagi sesuai dengan prinsip otonomi daerah.

Dari segi kualifikasi tenaga guru di Indonesia masih jauh dari harapan. Hal ini ditunjukkan oleh statistik sebagai berikut: dari jumlah guru SD sebanyak 1.141.161 orang, 53% diantaranya berkualifikasi D-II atau statusnya lebih rendah. Dari jumlah guru SLTP sebanyak 441.174 orang, 36% berkualifikasi D-II atau lebih rendah, 24,9% berijasah D-III kemudian dari 346.783 orang guru sekolah menengah, sebanyak 32% masih berkualifikasi D-III atau lebih rendah statusnya. Sementara itu pengangkatan tenaga pendidik yang baru setiap tahun hanya dipenuhi 25% dari usulan kebutuhan akan tenaga pendidik (Soearni, 2003: 396 – 397).

Implikasi dari situasi bangsa Indonesia seperti itu adalah dalam waktu kurang dari satu dasawarsa ini sering terjadi pergantian kabinet sesuai dengan presiden yang berkuasa. Hal ini tentu saja membawa dampak secara tidak langsung terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Pergantian kabinet, termasuk menteri pendidikan nasional dapat berdampak seringnya terjadi pergantian kurikulum pendidikan yang diterapkan di seluruh Indonesia.

B.     Periodesasi Pemerintahan

            Pada era pemerintahan Habibie masih menggunakan kurikulum 1994 yang disempurnakan sampai pada masa pemerintahan Gus Dur. Pada masa pemerintahan Megawati terjadi beberapa perubahan tatanan di bidang pendidikan, antara lain : 

a.       Dirubahnya kurikulum 1994 menjadi kurikulum 2000 dan akhirnya disempurnakan menjadi kurikulum 2002 (KBK). KBK atau Kurikulum Berbasis Kompetensi merupakan kurikulum yang pada dasarnya berorientasi pada pengembangan tiga aspek utama, antara lain aspek afektif (sikap), kognitif (pengetahuan) dan psikomotorik (ketrampilan).

b.      Pada tanggal 8 juli 2003 disahkannya Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memberikan dasar hukum untuk membangun pendidikan nasional dengan menerapkan prinsip demokrasi, desentralisasi, otonomi, keadilan dan menjunjung Hak Asasi Manusia.

            Menurut Lembaran Negara Nomor 4301 Pendidikan dalam UU Republik Indonesia No. 20/2003, pembaharuan sistem pendidikan nasional dilakukan untuk memperbaharui visi, misi dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Visi dari pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Adapun misi dari pendidikan nasional adalah sebagai berikut :

a.       Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperleh pendidikan dan bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.

b.      Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar.

c.       Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral.

d.      Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, ketrampilan, pengalaman, sikap dan nilai berdasarkan standar nasional dan global.

e.       Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

            Kemudian setelah Megawati turun dari jabatannya dan digantikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono, UU No. 20/2003 masih tetap berlaku, namun pada masa SBY juga ditetapkan UU RI No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen. Penetapan Undang – undang tersebut disusul dengan pergantian kurikulum KBK menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kurikulum ini berasaskan pada PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. KTSP merupakan kurikum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing – masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan, tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan serta silabus (BSNP, 2006: 2). KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

a.       Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan dan kepentingan pesrta didik serta lingkungan.

b.      Beragam dan terpadu.

c.       Tanggapan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

d.      Relevan dengan kebutuhan kehidupan.

e.       Menyeluruh dan berkesinambungan.

f.       Belajar sepanjang hayat.

g.      Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah

Tujuan pendidikan KTSP :

a.       Untuk pendidikan dasar, diantaranya meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta ketrampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

b.      Untuk pendidikan menengah, meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta ketrampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

c.       Untuk pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta ketrampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.

BAB III

PENUTUP

A.    Kesimpulan

            Pendidikan pada zaman reformasi mengalami suatu perkembangan yang pada dasarnya lebih maju daripada pendidikan pada zaman orde baru. Pendidikan pada zaman reformasi mengutamakan pada perkembangan peserta didik yang lebih terfokus pada pengelolaan masing – masing daerah (otonomi pendidikan). Dalam hal tenaga kependidikan diberlakukan suatu kualifikasi profesional untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Sedangkan sarana dan prasarana juga sudah mengalami suatu peningkatan yang baik. Namun daripada hal tersebut pendidikan yang ada di Indonesia masih belum mengalami suatu pemerataan. Ini terlihat dari adanya beberapa sekolah –sekolah terutama di daerah pedalaman masih terdapat keterbatasan dalam berbagai aspek penyelenggaraannya. Dinamika sosial politik Indonesia yang juga berdampak pada perubahan kurikulum merupakan suatu bentuk penyempurnaan dalam bidang pendidikan untuk meningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

B.     Saran

            Bagi para pembaca dan rekan-rekan yang lainnya, Kritik dan saran yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan Makalah kami. Jadikanlah makalah ini sebagai sarana yang dapat mendorong para mahasiswa/i berfikir aktif dan kreatif.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Standar Nasional Pendidikan. 2006. Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: PSNP

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2003. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional