MAKALAH HUBUNGAN MASYARAKAT ‘’ETIKA DAN PROTOKOL DALAM KEGIATAN HUBUNGAN MASYARAKAT’’

MAKALAH HUBUNGAN MASYARAKAT

‘’ETIKA DAN PROTOKOL DALAM KEGIATAN HUBUNGAN MASYARAKAT’’

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

           Hari-hari besar nasional di peringati oleh seluruh masyarakat sebagai upaya menanamkan kesadaran terhadap nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa, agar dapat memperkuat kepribadian, mempertebal rasa harga diri bangsa dan kebangsaan nasional serta memperkokoh jiwa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam rangka mewujudkan dan memupuk semangat dan jiwa kebangsaan menuju ketahanan nasional yang ampuh

   Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia harus melaksanakan kegiatan yang bersifat nasional. Salah satunya adalah melaksanakan pengibaran bendera pada tanggal 17 Agustus untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur demi membela tanah air kita

1.2  Rumusan Masalah

    A.    Apa pengertian Protokol, dan apa perbedaan etiket dengan protokol ?

    B.     Tugas umum Protokol ?

    C.     Bagaimana etika dan protokol dalam kegiatan hubungan masyarakat ?

1.3  Tujuan

1. Dapat memahami peran, fungsi dan tanggung jawab keprotokolan dalam suatu kegiatan   resmi dan kenegaraan

2. Untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan teknik aplikatif dalam menjalankan tugas keprotokolan maupun dalam mengelola kegiatan unit keprotokolan

3. menerapkan etika dan disiplin dalam pelaksanaan tugas sehari-hari

BAB II

PEMBAHASAN

A.  Pengertian Etika

        Etika dalam pengertian luas atau dalam bahasa inggris ethics secara etimologis berasal dari bahasa yunani ethica yang berarti cabang filsafat mengenai nilai-nilai dalam kaitannya dengan perilaku manusia, apakah tindakannya itu benar atau salah, baik atau buruk, dengan kata lain etika adalah filsafat moral yang menunjukan bagaimana seseorang harus bertindak.

        Etika dalam pengertian sempit atau dalam bahasa inggris ethic secara etimologis berasal dari bahasa latin ‘’Ethicus’’ atau bahasa yunani ‘’ethicos yang berarti himpunan asas-asas nilai atau moral

       Tetapi etika hanya berkaitan dengan tingkah laku atau perbuatan, suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja dalam keadaan sadar, sehingga patut dihukum. Bagaimana jenisnya hukuman dan berat tidaknya hukuman yang dikenakan bergantung pada tindakan yang dilakukan

        Banyak pula perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja atau atas kehendaknya seperti mencangkul kebun, membersihkan mobil, mendirikan rumah atau membunuh seseorang dengan direncanakan. Dalam kasus pembunuhan penilaian terhadap perbuatan seperti itu bergantung apakah tidak sengaja atau dengan sengaja, jika disengaja, apakah di rencanakan atau tidak. Itu semua berkaitan dengan hukuman yang dijatuhkan kepada si pembunuh tersebut. Tetapi etika tidak membuat seseorang menjadi baik, hanya menunjukan kepadanya baik buruknya perbuatan orang itu. Meskipun demikian etika mempengaruhi seseorang untuk berprilaku baik dalam arti kata melakukan kewajiban sebagaimana mestinya dan menjahui larangan sebagaimana seharusnya. Memang manusia hidup dalam rentangan jaringan norma berupa peraturan dan ketentuan mengenai kewajiban dan larangan

            Etika secara umum mengandung arti prinsip yang memandu manusia atau sebuah perilaku organisasi agar menjadi lebih bermoral secara tepat dalam berbagai situasi. Sebagaimana etika komunikasi bisnis maka etika dalam kegiatan public relations juga sangat penting dalam menentukan berbagai kegiatan public relations yang tepat. Di era komunikasi modern seperti sekarang yang serba digital, sebuah organisasi dituntut memiliki citra yang tepat dimata publik. Komunikasi online yang kini dilakukan oleh professional public relations melalui media sosial turut memberikan efek tersendiri bagi organisasi. Karena itu, aspek etika sangat penting[1]

B. Masalah Protokol

        Protokol berarti kebiasaan dan peraturan yang berkaitan dengan formalitas, tata urutan dan etiket diplomatik. Sehubungan dengan itu para Kahumas instansi yang biasa menyelenggarakan resepsi kenegaraan mutlak perlu memahami tata cara protokoler itu, sebab kesalahan atau kelainan dari tata cara yang sifatnya universal yang menunjukan adab internasional yang sudah baku, menyangkut citra instansi bahkan citra bangsa , pemerintah dan Negara. Untuk kartu nama saja ada peraturan khusus. Kartu nama formal atau dinas.

            Dalam buku ini penulis hanya akan mengutip masalah yang paling penting dari kegiatan Protokol yakni mengenai Preseance . preseance adalah urutan

1.      Pedoman Preseance

A.     Aturan dasar preseance

1)      Orang yang dianggap paling penting adalah yang paling depan atau yang mendahului

2)      Jika orang-orang duduk atau berdiri berjajar yang paling penting adalah mereka yang di sebelah kanan

B.     Aturan umum tata tempat

1)      Jika menghadapi meja, maka yang dianggap tempat pertama adalah yang menghadap pintu keluar, sedangkan tempat terakhir adalah yang paling dekat pintu keluar

2)      Urutan tempat duduk diatur menurut pedoman seperti berikut:

a)      Yang diutamakan adalah tempat yang paling tinggi bergantung pada ruangan dan meja

b)      Berikutnya diatur secara berurutan berdasarkan letak tempat sebelah yang utama, setelah kanan merupakam urutan nomor dua, sebelah kiri urutan nomor tiga

C.     Tata urutan dalam kendaraan

1)      Kapal terbang

Yang di anggap utama  adalah mereka yang paling akhir menaiki pesawat terbang sedangkan waktu turun mereka dijadikan urutan pertama

2)      Kapal laut

Dalam kapal laut yang paling terhormat adalah yang lebih dahulu naik, demikian pula ketika turun mereka merupakan urutan pertama pula

3)      Kendaraan darat (mobil, kereta api) [2]

a)      Pada prinsipnya orang yang dinilai paling terhormat naik terlebih dahulu, demikian pula ketika turun. Tetapi apabila kendaraan tidak mungkin diatur sehingga orang yang dihormati tidak dapat naik dan turun dari kendaraan di tempat yang memang sudah disediakan maka kejadian seperti itu tidak terlalu menjadi permasalahan

b)      Kalau bak tengah diduduki hanya oleh seorang yang muda (preseancenya) maka agar tidak menutupi pandangan orang yang duduk di tempat terhormat, sebaiknya bak tengah sebelah kanan di kosongkan

D.     Tata urutan kedatangan dan kepulangan

Sebagai pedoman umum peristiwa resmi orang yang paling dihormati selalu datang paling akhir  dan pulang atau meninggalkan ruangan paling duluan

2.      Preseance Negara

a.       Tata urutan pejabat Negara R.I. sipil-militer

Banyak bersangkutan dengan tata tempat bagi para pejabat Negara sipil-militer pada upacara kenegaraan/pertemuan resmi

Untuk menentukan tata urutan bagi seseorang atau golongan di ambil sebagai dasar:

1)      Kedudukan ketatanegaraan

2)      Kedudukan administratif

3)      Kedudukan sosial

4)      Hal-hal mengigat kesempatan, tempat, dan waktu

Sesuai dengan perkembangan kelembagaan Negara yang berubah–ubah sejak tahun 1945 maka sebagai akibatnya preseance di Indonesia juga mengikuti perkembangan kelembagaan Negara tersebut. Menurut surat keputusan presiden RI. No 265 Tahun 1968, tata urutan para pejabat Negara sipil-militer adalah sebagai berikut: presiden, Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua MA

b.      Tata urutan perwakilan asing

1)      Duta besar/kepala perwakilan asing bila diundang pada upacara kenegaraan atau resepsi nasional, berhak mendapat tempat kehormatan yang utama di antara para pejabat Negara, sesuai dengan kebiasaan dan peraturan setempat

2)      Di Negara kerajaan perwakilan asing di tempatkan setelah para keluarga raja/istana sedangkan di Negara republik tidak dikenal preseance yang seragam tetapi biasanya setalah empat atau enam pejabat tertinggi Negara [3]

3)      Di Indonesia perwakilan asing diatur secara praktis sesuai dengan tempat dan pristiwa. Sekedar sebagai patokan para duta besar Indonesia diberi preseance setingkat di bawah menteri dan wakil ketua lembaga Negara tertinggi

C.  Tugas Umum Protokol meliputi 5 bidang:

1.      Tata Ruang

2.      Tata Tempat

3.      Tata Upacara

4.      Tata Busana

5.      Tata Warkat

D.     Hubungan Masyarakat

            Hubungan Masyarakat atau sering di singkat Humas adalah seni menciptakan pengertian publik yang lebih baik sehingga dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap suatu individu atau organisasi. Menurut IPRA( International Public Relations Association) Humas adalah fungsi manajemen dari ciri yang terencana dan berkelanjutan melalui organisasi dan lembaga swasta atau public untuk memperoleh pengertian, simpati, dan dukungan dari mereka yang terkait atau mungkin ada hubungannya dengan penelitian opini public di antara mereka

             Sebagai sebuah profesi seorang humas bertanggung jawab untuk memberikan informasi, mendidik, meyakinkan, meraih simpati, dan membangkitkan ketertarikan masyarakat akan sesuatu atau membuat masyarakat mengerti dan menerima sebuah situasi. Seorang Humas selanjutnya diharapkan untuk membuat program dalam mengambil tindakan secara sengaja dan terencana dalam upaya mempertahankan, menciptakan dan memelihara pengertian bersama antara organisasi dan masyarakatnya

            Posisi humas merupakan penunjang tercapainya tujuan yang di tetapkan oleh suatu manajemen organisasi. Sasaran humas adalah publik internal dan eksternal dimana secara operasional humas bertugas membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publiknya dan mencegah timbulnya rintangan psikologis yang mungkin terjadi di  antara keduanya. Contohnya: dari kegiatan humas adalah berbicara di depan publik, menyelenggarakan acara dan membuat pernyataan tertulis

            Bagian penting dari pekerjaan petugas Humas dalam suatu organisasi adalah:

1.      Membuat kesan (image)

2.      Pengetahuan dan pengertian

3.      Simpati dan penerimaan

BAB III

PENUTUP

A.  Kesimpulan

            Etika dalam industri kehumasan sangatlah penting, dengan adanya etika dalam humas menjadikan kontrol bagi pribadi humas maupun bagi industri kehumasan itu sendiri. Tanpa adanya etika seorang humas akan bertindak semaunya sendiri, bertingkah laku sesuai keinginannya sendiri tanpa adanya aturan yang membatasinya. Tanpa adanya etika profesi dalam industry kehumasan akan banyak kecurangan yang dilakukan, akan banyak kebohongan yang diciptakan untuk menutupi kesalahan perusahaan atau organisasi.

           Selain itu etika juga dapat berperan untuk mengukur dan melihat profesionalisme yang dimiliki pribadi humas, karena etika dalam sebuah profesi berkaitan dengan profesionalitas dari profesi itu sendiri dapat mengimplementasikan etika dan etiket dalam setiap langkah dan setiap langkah kegiatan humas oleh karena itu dalam industry kehumasan sikap atau etika yang baik wajib diterapkan

B.  Saran 

           Kami mohon maaf apabila didalam makalah ini terdapat beberapa kesalahan dan beberapa kekurangan. Kami sebagai penulis meminta kritik dan saran agar dalam penulisan makalah berikutnya kami bisa lebih bagus, semoga makalah ini dapat bermanfaat dan senantiasa menjadi sahabat dalam belajar untuk meraih prestasi yang gemilang. Kritik dan saran dari dosen pengampuh mata kuliah dan juga teman-teman sangat kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan dalam belajar pada masa mendatang.

  

DAFTAR PUSTAKA

Adinegoro, Publistik Jurnalistik, Djilid 1, Gunung Agung, Jakarta, 1961

Black, Sam, Pratical Public Relations, Pitman Publishing, London, 1970

Effendy, Onong Uchjana, Human Relations dan Public Relations management, Bandung, 1983

Ilmu Komunikasi:Teori dan Praktek, Ramadja

---

[1] Atie Rachmiate, 2007. Etiket Keprotokolan:2011

[2] Prof. DRS. Onong Uchjana Effendy, MA

[3] Black, Sam, Pratical Publik Relations:1970

MAKALAH PERUBAHAN DAN PEMBANGUNAN POLITIK 

BAB I

PENDAHULUAN

      A.    Latar Belakang

Didunia ini, tidak ada kehidupan yang abadi, dan yang ada adalah perubahan. Jadi, yang abadi itu adalah perubahan. Termasuk juga kehidupan politik, bila ditinjau dari luas mendasarnya perubahan yang terjadi, perubahan politik dapat dibedakan menjadi tiga yaitu perubahan sistem, perubahan didalam sistem, dan perubahan karena dampak berbagai kebijakan umum.

Faktor-faktor yang mendorong perubahan politik, para ilmuan menyebutkan dua faktor utama, yakni konflik kepentingan dn gagasan atau nilai nilai. Menurut pandangan pertama, perubahan merupakan hasil interaksi kepentingan yang secara ketat dikontrol. Bahkan ditentukan oleh posisi sosial atau kondisi materialelit yang terlibat. Bagi pandangan yang bersifat materialsitis ini, gagasan dan nilai merupakan pencerminan dari kepentingan saja. Sementara itu, pandangan kedua gagasan dan nilai-nilai sebagai variabel yang indevenden yang menjelaskan perbedaan antara sistem sosial dan proses perubahan dan kemajan, tetapi juga stsgnasi dalam masyarakat. Di sini masyarakat akan berkembang dan dinamis apabila kebutuhan berprestasi dan sukses dinilai sangat tinggi oleh individu anggota masyarakat.

       B.     Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, makah penulis membrikan rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

1.      Perubahan dan pembangunan politik

2.      Aktor, Elit, dan Kekuasaan.

     C.    Tujuan penulis         

Adapun tujuan penulis membuat makalah ini adalah untuk memenuhi kewajiban membuat tugas dari dosen pengempuh.

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Perubahan dan pembangunan politik

1.      Perubahan politik

Didunia ini, tidak ada kehidupan yang abadi, dan yang ada adalah perubahan. Jadi, yang abadi itu adalah perubahan. Termasuk juga kehidupan politik, bila ditinjau dari luas mendasarnya perubahan yang terjadi, perubahan politik dapat dibedakan menjadi tiga yaitu perubahan sistem, perubahan didalam sistem, dan perubahan karena dampak berbagai kebijakan umum.

a.       Perubahan sistem ialah perubahan yang terjadi pada elemen-elemen sistem sekaligus. Perubahan ini bersifat radikal (perubahan sampai pada akar-akarnya) karena bukan saja elemen struktur dan strategi kebijakan yang berubah, namun juga sisem nilai politik yang justru mempengaruhi elemen lainnya, termasuk fungsi politiknya. Perubahan ini lazimnya digapai dengan evolusi, yaitu kegiatan kolektif warga masyarakat yang sedikit banyak bersifat kekerasan untuk mengganti sistem politik yang ada dengan sistem baru yang dianggap lebih baik.

Perubahan sistem dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan secara progresif adalah perubahan yang gerakan oleh kaum atau kelompok revolusioner untuk memperluas kesempatan bagi semua orang. dan perubahan secara retrogresif adalah perubahan yang digerakan oleh kelompok reokseone yang justru mengkehendaki pemulihan kembali sistem yang kaku dan elitis yang sudah lama berantakan. Selain itu, kelompok ini berusaha keras mengembalikan nilai-nilai rezim lama menjadi sistem nilai politik yang sah dan dominan.

b.      Perubahan dalam sistem adalah perubahan dalam proses politik yang menyebabkan terjadinya sejumlah modifikasi dalam elemen sistem politik itu sendiri. Ini artinya, sistem nilai, struktur kekuasaan, dan strategi mengenai proses kebijakan pada dasarnya tidak mengalami perubahan yang berarti meskipun pemimpin pemerintahan dan isi kebijakan umum mengalami perubahan.

c.       Perubahan karena dampak berbagai kebijakan umum ialah perubahan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap lingkungan masyarakat dan lingkunagan fisikal.

Faktor-faktor yang mendorong perubahan politik, para ilmuan menyebutkan dua faktor utama, yakni konflik kepentingan dn gagasan atau nilai nilai. Menurut pandangan pertama, perubahan merupakan hasil interaksi kepentingan yang secara ketat dikontrol. Bahkan ditentukan oleh posisi sosial atau kondisi materialelit yang terlibat. Bagi pandangan yang bersifat materialsitis ini, gagasan dan nilai merupakan pencerminan dari kepentingan saja. Sementara itu, pandangan kedua gagasan dan nilai-nilai sebagai variabel yang indevenden yang menjelaskan perbedaan antara sistem sosial dan proses perubahan dan kemajan, tetapi juga stsgnasi dalam masyarakat. Di sini masyarakat akan berkembang dan dinamis apabila kebutuhan berprestasi dan sukses dinilai sangat tinggi oleh individu anggota masyarakat.

2.      Pembangunan politik

Pada dekade 50-an, para ilmuan poltik dari negara maju seperti James S. Coleman beranggapan bahwa proses pembangunan disuatu negara, termasuk pembangunan politik, berjalan searah mengikuti garis lurus. Mereka rata-rata sangat terpengaruh dengan teori evolusi dan fungsionalisme sehingga mereka dengan semangatnya mengharuskan negara-negara berkembang untuk meniru model dan tahapan pembangunan yang dilaksanakan oleh negara-negara eropa barat dan Amerika Serikat.

Sementara itu, Lucian W. Pye menyebutkan beberapa pandangan para ahli mengenai definisi pembangunan politik, ia menyebutkan sepuluh pengertian tentang pembangunan politik yang layak untuk diperhatikan:

a.       Pembangunan politik sebagai prasyarat politik untuk pembangunan politik,

b.      Pembangunan politik sebagai ciri khas kehidupan politik masyarakat industri,

c.       Pembangunan politik sebagai moderenisasi politik,

d.      Pembangunan politik sebagai operasi negara-negara bangsa,

e.       Pembangunan politik sebagai pembangunan adminitrasi dan hukum,

f.       Pembangunan politik sebagai mobilisasi dan partisipasi massa,

g.      Pembanguann politik sebagai pembinaan demokrasi,

h.      Pembangunan politik sebagai stabilitas dan perubahan teratur,

i.        Pembangunan politik sebagai mobilisasi dan kekuasaan,

j.        Pembangunan politik sebagai satu segi proses perubahan sosial yang multidimensi.

Dari kesepuluh pengertian atau konsepsi pembangunan politik diatas, Lucian Pye hanya menekankan tuga nilai atau pengertian pokok, yaitu adanya semangat persamaan (equality), kapasitas, serta diferensiasi atau spesialisasi. Lebih jauh, diungkapkan bahwa pembangunan politik senantiasa terkait dengan masalah partisipasi massa dan ketertiban rakyat dalam kegiatan-kegiatan politik. Partisipasi ini, mungkin bercorak demokratis atau totaliter, yang terpenting dari semua itu, semua orang yang menjadi warga negara ikut aktif dalam proses politik.

Disamping sebagai konsepsi pembangunan politik diatas, sejumlah ilmuan politik juga mengemukakan tujuan yang harus dituju oleh proses pembangunan. Myron Weiner, seperti dikutif Ramlan Surbakti, menyebutkan bahwa tujuan pembangunan politik adalah sebagai integrasi politik, pemerintahan yang efisien, bersih, dan berwibawa (di Indoseia pada masa Orde Baru, tujuan ini terdapat pada garis-garis besar haluan negara- GBHN). Samuel P. Huntington menyebutkan lima tujuan pembangunan poltik, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan, demokrasi, stabilitas, dan otonomi nasional.

B.     Aktor, Elit, dan Kekuasaan

1.      Aktor politik

Dalam pandangan Charles F. Andrain, aktor atau individu adalah bagian kunci dari dimensi kehidupan politik. Lebih lanjut Aktor menurutnya, merupakan suatu isltila yang menunjukan orang-orang atau individu-individu yang memainkan peran dalam arena politik. Berkenaan dengan itu, Andrain mengatakan, disamping keyakinan dan struktur dimensi kehidupan politik utama lainnya yang terdiri dari individu-individu ada kalanya digambarkan sebagai aktor, suatu istila yang menunjukan bahwa orang-orang ini memainkan peran dalam arena politik.

Oleh karena itu, tidak heran, jika Andrain percaya bahwa penekanan pada dimensi-dimensi lain dari analisis kehidupan politik, seperti dimensi keyakinan, struktur-struktur dan kebijakan, kadang kadang mengaburkan peran kunci yang dimainkan oleh seorang aktor atau individu-indibidu kongkrit.

Peran aktor dalam kehidupan politik senantiasa sangat signifikan, hal itu seperti tindakan Andrain, bahwa aktor bukanlah subjek pasif yang semata-mata breaksi terhadap nilai-nilai diluarnya dan kondisi-kondisi struktual. Mereka tidak hanya menerima suatu peranan yang ada, tetapi juga menciptakan yang baru. Mereka tidak hanya tanggap terhadap srtuktur-struktur yang telah mapan, tetapi juga mengubah kondisi struktual.

Asal mula konsep aktor pada bentuk sekarang ini, menurut Andrain, merujuk jauh pada pemikir politik pada era kontrak sosial dari Thomas Hobbes (1588). Hobbes melihat bahwa kehidupan politik tidak tumbuh secara alamiah, melainkan diciptakan oleh penguasa, yang dapat berupa individu-individu atau suatu majelis. Dalam percaturan kekuasaan politik, Bobbes menyatakan bahwa individu individu kongtrit mendefinisikan kekuasaan politik yang pokok, konsep-konsep mengenai kebaikan dan keburukan, kebenaran dan kepalsuan.

Dalam pandangan Hobbes, kekuasaan pemerintahan dengan hukum, bukan manusia, adalah suatu keganjian karena manusia mempormulasikan dan menfsirkan hukum. Lebih dari itu, percaturan dipolitik melibatkan kekuasaan, manusia, bukan negara, yang menjalankan kekuasaan. Initinya manusia sebagai individu-individu adalah aktor atau pelaku aktif dibalik lembaga kekuasaan tersebut.

Dengan mengikuti alur pemikiran Hobbes, menurut Andrain para ilmuan politik kontenporer telah membdakan dua jenis aktor politik yaitu

a.       Penguasa dan yang dikuasai

b.      Pemimpin dan yang dipimpin

Aktor-aktor penguasa menjalankan tanggung jawab utama untuk membuat dan melaksanakan kebijakan umum dasar untuk masyarakat. Mereka memainkan kekuasaan atas struktur-struktur yang memrintah, baik berupa kepresidenan, kabinet, ataupun lembaga perwakilan rakyat.

            Ketika aktor aktor beraktivitas dalam kekuasaan politik dan bertransformasi menjadi lapisan penguasa atau lapisan pemimpin, mereka dalam ilmu politik dapat dikatagorikan elit, khususnya elit yang sedang berkuasa. Untuk itu, secara umum akan dipaparkan pendekatan elit untuk menjelaskan aktivitas politik seseorang aktor dalam kekusaan politik.

2.      Elit politik

Menurut SP. Varma, teori elit, baik mengenai aktor-aktor politk maupun kelompok atau kelas, lahir dari diskusi panjang dan seru diantara ilmuan politik, seperti Joseph Schumpeter, C. Wright Mills, Harold D. Lasswell, yang kembali melacak tulisan-tulisan awal dari prmikir eropa Mosca (italia), Roberto Michels (seorang jerman turunan swiss), dan jose ortege Y. Gasset (spanyol), dan sebagainya. Menurut Ronald H. Chilcote, asal usul teori elit ini berasal dari Plato. Namun, perluasannya terdapat dalam pemikiran sisolog politik italia, yaitu, Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca.

Dalm kaitan ini, misalnya, Vilfredo Pareto, seperti ditafsirkan SP. Varma, percaya bahwa dalam setiap masyarakat terdapat orang-orang atau individu-individu terbaik yang diperlukan kehadirannya dlam kekuasaan sosial dan politik yang penuh. Elit menurutnya merupakan idividu-individu atau orang-orang berkualitas yang berhasil, dan mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Pareto juga yakin bahwa elit itu datang dari latar belakang yang sama, yaitu orang-orang yang memiliki kelebihan dalam kekayaan dan kecerdasa.

Dalam relitasnya, elit senantiasa mengalami pergantian (sirkulasi elit). Dengan itu, Pareto melihat bahwa dalam setiap msyarakat terdapat aktivitas politik yang tidak dapat ditahan dari individu-individu dan elit-elit lapisan atas hingga lapisan bawah, baik yang bersifat vertikal (dari bawah keatas) maupun hizontal (antar elit tingkat atas)

Pada bagian lain, seperti disebutkan Varma, Pareto jugan mengemukakan berbagai jenis pergantian antar elit, yaitu pergantian:

a.       Dianatra kelompok-kelompok elit yang memrintah itu sendiri

b.      Diantara elit dengan penduduk lainnya.

Pergantian ini bisa berupa pemasukan:

a.       Individu-individu dari lapisan yang berbeda kedalam kelompok elit yang sudah ada, dan/atau

b.      Individu-individu dari lapisan bahwa yang membentuk kelompok elit baru dan masuk kedalam suatu kanca perebutan kekuasaan dengan elit yang sudah ada.

Lebih lanjut, Pareto mengemukakan bahwa elit yang tampil memrintah adalah mereka yang mampu menggambungka sumber kekuasaan dan kepiawaian dalam kelicika.

3.      Kekuasaan

Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk memengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesui dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan iti. Ossip K. Flechtheim mendefinisikan kekuasaan sebagai keseluruhan dari kemampuan, hubungan-hubungan dan proses-proses yang menghasilkan ketaatan dari pihak lain. Untuk tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh pemegang kekuasaan.

Sementara itu, Charles F. Andrain dalam buku political life and social change menjelaskan bahwa kekuasaan adlah upaya penggunaan sejumlah sember daya (aset kemampuan) untuk memperoleh pengaruh berupah kep[atuah ( tingkah laku menyesuaikan)ndari orang lain. Kemudian menurut Andrain, kekuasaan pada dasarnya merupakan suatu hubungan karena pemegang kekuasaan menjalankan kontrol atas sejumlah orang lain. Pemegang kekuasaan bisa menjadi sorang aktor atau sejumlah aktor, misalnya pemimpin-pemimpin politik nasional atau elit nasional.

Dalam situasi apapun, secara umum, Andrain menegaskan bahwa ketika berbicara mengenai kekuasaan, kita tak terhindar untuk senantiasa mengulas banyak variabel, diantaranya adalah:

a.       Sumber daya politik

b.      Sarana pendayagunaan

c.       Faktor pendorong pendayagunaan sumber daya

Sumber daya politik menyoroti apa yang menjadi kekuasaan dibalik tampilnya seorang aktor digelanggang kekuasaan politik. Sarana disini adalah alat atau jaringan yang digunakan seorang aktor untuk mengerakkan sumber daya politik yang dimilikinya. Biasanya, sarana dalam menggerakkan sumber-sumber daya politik adalah basis organisasi, seperti kelompok-kelompok kepentingan, partai-parti politik, dan pemerintah. Organisasi tersebut bisa menjadi jaringan personal yang efektif untuk seorang aktor menjulang sebagai elit atau tokoh politik. Misalnya, melalui pemupukan pertemanan atau persahabatan. Dalam hal ini, pentingnya organisasi ataupun jaringan personal, menurut Andrain dapat dianalogikan dengan mesin, turbin, dan motor dalam sistem mekanis. Bagi individu atau elit jaringan personal (organisasi)ndibutuhkan untuk:

a.       Mewujudkan tujuan-tujuannya

b.      Memfasilitasi atau menggerakkan sumber-sumber daya kekuasaan

c.       Mengorganisasikan sejumlah kegiatan.

Faktor yang pendorong pendayagunaan sumber daya politik adalah sejauh mana motivasi seorang aktor menggunakan sumber daya yang dimilikinya dalam menraih pengaru atau atau kekuasaan politik. Motivasi itupun mengacu pada pada berbagai metode untuk mengorganisasikan sumber daya dengan cara-cara tertentu, termasuk melalui penguatan basis jaringan personal.

Untuk pertama kalinya Andrain menjelaskan bahwa paling tidak terdapat lima tipe sumber daya politik yang melatari seorang aktor ketika tampil dalam gelanggang kekuasaan politik yaitu:

a.       Fisik

b.      Ekonomi

c.       Normatif

d.      Personal

e.       Ahli.

Sumber-sumber daya politik

No	Sumber daya politik	Contoh variabel sumber daya
1	Fisik	Senjata: senapan, nuklir, rudal
2	Ekonomi	Kekayaan, pendapatan, kontrol, atas jasa dan produksi
3	Normatif	Moralitas, kebenaran, tradisi religius, legitimasi, jabatan, wewenang
4	Personal	Persahabatan atau pertemanan, kharisma pribadi, daya tarik, kasih sayang dan popularitas
5	Ahli	Keahlian manajemen, keahlian memimpin, kahlian tekhnis, pengetahuan luas, informasi dan inteligensi.

                         Dari kelima tipe sumber daya politik diatas, melalui penulusuran terlebih dahulu, tipe sumber daya ekonomi dan tipe sumber daya personal (khususnya dalam hal jaringan personal pertemanan atau persahabatan), merupakan variabel yang paling relevan untuk menganalisis aktivitas politik seorang aktor yang berlatar belakang pengusaha yang aktif diberbagai kelompok kepentingan bisnis dan organisasi politik, serta bereksistensi di tengah-tengah masyarakat yang sedang mengalami kapitalisasi disegala aspek kehidupan, termasuk kehidupan politik.

                        Pertama-tama, dengan menggunakan tipe sumber daya ekonomi (kekayaan), seperti disinggung diawal,nmodel kekuasaan yang melekat pada konteks aktor ini adalah kekuasaan ekonomi, yakni bagaimana penggunaan sumber daya kekayaan untuk memperoleh jabatan sehingga bisa memberikan pengaruh dan memperoleh kepatuhan (tingkah laku menyesuikan) dari orang lain.

                        Selain bergantung pada pemilihan sumber-sumber daya, kekuasaan politik juga menyangkut metode pendayagunaan atau proses penggunaan sumber daya yang ada sejara efektif., yakni misalnya bagaimana agar sumber-sumber daya dapat bertransformasi mejadi kekuasaan aktual. Sumber daya politik bagi aktor politik yang berlatar belakang pengusaha, sambil menegakkan asumsi penelusuran diatas, menurut surbakti adalah sumber daya kekayaan dan kapital.

 Dalam hal ini, surbakti melihat bahwa yang termasuk sumber daya kekuasaan berupa kekayaan adalah uang, emas, tanah, barang-barang berharga, dan surat-surat berharga. Sementara itu, sumber lainnya yang relavan dalam konteks pengusaha, khususnya sebagai sarana pengaktualan sumber daya yang ada adalah jaringan personal dalam berbagai organisasi, baik organisasi kelompok kepentingan maupun organisasi politik. Disini, pengusaha dilihat sebagai bagian dari kelompok kepentingan bisnis yang cenderung terorganisasi secara efektif. Hal itu berlaku juga bagi organisasi-organisasi buruh, petani, guru, sopir, pemuda, dan mahasiswa.

Dari sisi penggunaan sumber-sumber daya politik, dijelaskan bahwa perbedaan antara kekuasaan potensial dan dan aktual terletak pada sejauh mana penggunaan sumber daya secara efektif dan signifikan. Misalnya dalam menggunakan kekayaan, untuk mentransformasikan kekuasaan potensial menjadi kekuasaan aktual bagi serang pengusaha, dalam pandangan surbakti, setidak-tidaknya tak terlepas dari tiga pilihan utama.

1.      Menggunakan dalam jalur non politik, seperti berbelanja, memberikan sumbangan kepada lembaga-lembaga kajian independen (atau think-thank), sumbangan kepada yayasan-yayasan sosial, membantu orang yang tak mampu dan memberikan sumbangan kemanusiaan lainnya.

2.      Jalur investasi dalam dunia usaha menengah.

3.      Digunakan untuk memberi pengaruh dalam segala proses politik yang tengah dihadapi ataupun dijalankannya.

Sementara penggunaan penjaringan personal diletakan pada bagaimana seseorang memperlihatkan kemampuan memimpin dan mengendalikan organisasi kepentingan pengusaha, serta memiliki jaringan politik yang cukup kuat dalam menyaluran sumber daya yang dimiliki.

  Selain pilihan-pilihan penggunaan diatas, menurut Andrian, faktor pendorong seseorang untuk menggunkaan sumber-sumber daya yang disilikinya untuk tampil dalam gelanggang kekuasaan politik adalah motivasi. Adapun indikasi dari motivasi tersebut dalam pandnagan Andarin meliputi:

1.      Nilai penting yang dikaitkan dengan tujuan, yakni perasaan bahwa hal itu diinginkan.

2.      Pengetahuan akan sarana-sarana (sumber daya dan organisasi) untuk mencapai tujuan.

3.      Tingkat ketergantungan pada strategi-strategi politik untuk mencapai suatu sasaran.

4.      Keberhasilan yang diharapkan dalam mewujudkan tujuan yakni perasaan memiliki kompetensi politik yang tinggi dan fatalisme politik yang rendah.

5.      Padangan mengenai biaya dan keuntungan yang mungkin dihasilkan dari perjuangan untuk mencapai tujuan tersebut.

Berdasarkan paparan diatas kekuasaan yang bersumberdayakan ekonomi merupakan model kekuasaan dimana para aktor politik mempunyai sumber daya material tertentu (alat-alat  tekhnologi, kekayaan, hak milik, dan hak kontrol atas barang dan jasa). Yang dapat digunakan untuk menaiki tangga jabatan politik sehingga memperoleh pengaruh ataupun kepatuhan.

DAFTAR PUSTAKA

Gatara Sahid, ilmu politik memahami dan menerapkan,Bandung 2009.