MAKALAH PANCASILA

MAKALAH PANCASILA POLA PELAKSANAAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  LATAR BELAKANG

Setelah kita memiliki P-4, agar pancasila itu benar-benar terasa dalam kehidupan sehari-hari dan dengan demikian sekaligus melestarikan Pancasila, maka kita perlu melaksanakan P-4, dengan mendarah dagingkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan yang sudah lebih terperinci dalam P-4.

Dengan perkataan lain, dengan petunjuk P-4 itu kita masing-masing harus berusaha agar nilai-nilai, norma-norma, sikap dan tingkah laku yang dijabarkan dari kelima Sila dan Pancasila itu benar-benar menjadi bagian yang utuh dan tuntunan yang diberian oleh P-4 itu menyatu dengan kepribadian setiap manusia Indonesia, oleh karenanya dapat mengatur dan memberi arah tingkah laku dan tindak tanduknya.

2.1  RUMUSAN MASALAH

1.      Apa makna dari Pancasila sebagai moral pembangunan

2.      Apa saja peran kepemimpinan dalam rangka pelaksanaan P-4

3.      Apa saja pola pelaksanaan P-4 dan jalur-jalur yang digunakan

BAB II

PEMBAHASAN

2.1  PANCASILA SEBAGAI MORAL PEMBANGUNAN

 Dengan bekal penghayatan Pancasila dan dengan pengamalan Pancasila oleh setiap manusia di Indonesia, maka gerak pembangunan yang kita lakukan bersama-sama akan berjalan lurus dan tiba dengan selamat pada tujuannya. Unsur manusia dalam pembangunan ini sangat penting sebab manusia adalah pelaku dan sekaligus tujuan pembangunan. Karena pancasila adalah dasar dan juga tujuan kehidupan bangsa ini. Maka setiap gerak, arah, dan cara kita melaksanakan pembangunan itu juga harus senantiasa dijiwai oleh Pancasila.

Pembangunan ini bukan saja harus mendatangkan kemakmuran, akan tetapi juga harus menjamin keadilan sosial. Bukan saja berisi bidang kebendaan lahiriah, akan tetapi juga dalam  keseimbangannya dengan bidang kejiwaan rohaniah. Bukan hanya berkembang di suatu daerah melainkan harus merata ke seluruh wilayah tanah air.

Republik Indonesia lahir sebagai hasil perjuangan bangsa melawan penjajahan. Dari hasil perjuangan kemerdekaan tersebut dibentuklah pemerintah negara Indonesia yan berkedaulatan rakyat berdasar Pancasila. Dengan demikian, Pancasila juga merupakan suatu hasil perjuangan yang sekaligus menjadi sumber inspirasi perjuangan bagi bangsa Indonesia yang membangun suatu negara yang sanggup melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pembangunan bangsa di berbagai bidang perlu dan memang sudah ditangani dengan segala kecermatan perencanaan dan keahlian serta ketekunan pelaksanaan. Hasil yang telah dicapai hingga sekarang cukup memadai. Namun, harus diakui bahwa disamping keberhasilan yang nyata, proses pembangunan kita selama ini telah mencatat pula berbagai kelemahan dan kekurangan di bidang tertentu, serta akibat sampingan yang tak terduga.

Disamping berbagai faktor lainnya, adanya kekurangan dan akibat samping tadi, pada akhirnya faktor yang menentukan dalam setiap pembangunan itu adalah manusia yang harus mewujudkan dan melaksanakan rencana pembangunan tersebut.

2.2  PERAN KEPEMIMPINAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN P-4

A.     Kedudukan dan pengertiam kepemimpinan

Keberhasilan upaya memasyarakatkan P-4 ditandai oleh menjelmanya P-4 yang mengandung 36 butir menjadi tatanan yang ditaati oleh segenap anggota masyarakat sebagai tatanan untuk hidup bersama dalam linngkungan sosialnya.

Pada ptaran atau giliran beriutnya dan dalamm tingkatan yang lebih mendalam tatanan tersebut akan menjelma menjadi keseluruhan tata pikir, pikran, sikap, tingkah laku, dan erbuatan segenap anggota masyarakat yang membuahkan hasil nyata didalam lingkungan masyarakat tersebut. Hal ini merupakan tanda keberhasilan upaya membudayakan P4.

Dengan demikian keberhasilan kedua rangkaian upaya terpadu tersebut (Memasyarakatkan dan Membudayakan) ditentukan oleh tiga unsur berikut. Yaitu :

·         Unsur kelompok manusia sebagai pelaku, sebagai anggota masyarakat, yang menjalin hubungan satu dengan yang lain dan salingmempengaruhi. Berganntung kepada kadar pengetahuan dan mutu sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia-manusia itulah terwujudnya tata cara dan corak jalinan hubungan antar mereka.

·         Unsur masyarakat dan lingkungan sebagai wadah dari para anggotanya. Masyarakatsebagai wadah terbentuk oleh adanyan tata hubungan antar individu yang diakibatkan oleh persamaan, tempat tinggal, kepentingan, lapangan kerja, dan  lain-lain.

·         Unsur pemimpin atau kepemimpinan yang memadukan kedua unsurtersebut diatas dan memadu serta membimbingnya ke arah terwujudnya tata kehidupan yang berkebudayaan dalam rangka mempertahankan dan mengejar kehidupan yang lebih baik sesuai dengan naluri manusia.

B.     Tugas dan fungsi kepemimpinan

a.       Integritas dengan Lingkungan

Modal awal yang mula-mula harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah menempatkan diri di tengah lingkungan masyarakat dan menyatukan dirinya dalam sistem tata sosial yang berlaku. Dengan kedudukan tersebut, seorang pemimpin pada tahap selanjutnya harus benar-benar mengenal kemampuan lingkungan dalam memikul beban. Dengan demikian semua cetusan gagasannya, ajakan, dan ungkapannya akan selalu dalam ambang batas kemampuan masyarakat atau lingkungan.

b.      Pemberian teladan

Sikap, tingkah laku, dan perbuatan  pemimpin harus selalu sesuai dengan norma yang berlaku dengan disertai kesadarannya. Hal tersebut pada saatnya akan menjadi teladan normatif bagi para anggota masyarakat.

c.       Meyakinkan orang

Membangktkan motivasi orang lain sebagai upaya awal menumbuhkan kesadaran dan niatnya untuk berbuat baik bagi masyarakat.

d.      Mendidik

Seorang pemimppin dengan melalui proses belajar mengajar, mendidik dan melatih harus mampu mengalihkan, mengembangkan pengetahuan tentang P-4 untuk dihayati oleh setiap anggota masyarakat,  menanamkan sikap dan tingkah laku, serta memberikan keterampilan untuk mengamalkannya dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

e.       Mengendalikan

Mengendalikan, menggerakkan, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan semua anggota masyarakat untuk mewujudkan Pancasila menjadi kenyataan yang dapat diamati dan dirasakan di dalam kehidupan masyarakat.

C.     Prinsip utama kepemimpinan

Kelima fungsi kepemimpinan seperti diuraikan diatas pada ahakikatnya adalah terapan dari prinsip utama kepemimpinan sebagai berikut :

a.       Keseluruhan sikap, tingkah laku, dan perbuatan seorang pemimpin harus sesuai dengan norma yang berlaku, sehingga otrang yang dipimpinnya menjadikannya sebagai teladan, panutan, dan mengikutinya.

b.      Seorang pemimpin harus mampu memotivasi dan membangkitkan tekad serta semangat orang-orang yang dipimpinnya untuk berswakarsa, berkreasi, dan berkehendak berbuat.

c.       Seorang pemimpin harus mendorong dan mengedepankan orang-orang yang dipimpinnya seraya membekalinya dengan kemampuan nyata (keterampilan) serta memperbaikinya apabila ada kekurangan.

D.     Syarat pendukung

Tiga prinsip utama sebagaimana diuraikan diatas akan lebih mudah melaksanakannya apabila seorang pemimpin memiliki 8 (delapan) bekal pangkal pada dirinya (kepribadiannya), serta mengerjakan 5 (lima) amal sehingga dengan demikian, ia akan memperoleh kehormatan, kewibawaan, dan terpercaya.

a.       Delapan bekal pangkal tersebut ialah suatu gejala yang melekat pada jiwanya, drinya dan berkaitan erat satu dengan yang lain, yakni : jujur, wajar, tegas dan sederhana, sedangkan empat lainnya adalah: jiwa besar, pandangan jauh kedepan, mawas diri, dan ingin tau.

b.      Lima hal berikut ini mungkin diamalkan oleh seorang pemimpin yang telah memiliki 8 (delapan) bekal pangkal. Kelima amal ttersebut ialah : pengabdian, adil-bijaksana, bertanggung jawab, mengayomi, dan berani serta mampu mengatasi kesulitan. Amal tersebut merupakan niat dan karya yang dirasakan oleh orang lain (yang memimpinnya).

c.       Sebagai akibat dari lima amal yang menggunakan delapan bekal pangkal, maka seorang pemimpin akan memperoleh kehormatan dari yang dipimpinnya berupa : berwibawa dan terpercaya.

E.      Pola pelaksanaan P-4

Untuk melaksanakan P-4 perlu usaha yang dilakukan secara berencana dan terarah berdasarkan satu pola. Tujuannya adalah agar Pancasila sungguh-sungguh dihayati dan diamalkan oleh segenap warga negara, baik dalam kehidupan seseorang maupun dalam kehidupan kemasyarakatan. Berdasarkan pola itu diharapkan lebih terarah usaha-usaha  :

v  Pembinaan manusia Indonesia agar menjadi insan Pancasila.

v  Pembangunan bangsa untung mewujudkan masyarakat Pancasila.

Sasaran pelaksanaan P-4 adalah perorangan, keluarga, dan masyarakat. Baik di lingkungan tempat tinggal masing-masing maupun di lingkungan tempat bekerja.langkah pertama adalah dengan penataran pegawai Republik Indonesia, karena mereka adalah abdi masyarakat yang pertama-tama harus menghayati dan mengamalkan pancasila. Langkah selanjutnya ialah menyebarluaskannya kepada seluruh lapisan masyarakat dengan menggunakan berbagai jalur dan penciptaan suasana yang menunjang, antara lain :

1.      Jalur-jalur yang digunakan

a.       Jalur pendidikan

Dalam pelaksanaan P-4, maka peranan pendidikan sangat penting, baikpendidikan di sekolah (formal) maupun pendidikan di luar sekolah (nonformal) yang terlaksana di dalam keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat.

b.      Keluarga

Dalam pendidikan, sebenarnya peranan keluarga tidak kalah artinya dibanding dengan peranan sekolah. Bahkan pengaruh keluarga jauh mendahului sekolah. Oleh karena itu, pembinaan keluarga agar menjadi linngkungan yang benar-benar dijiwai oleh nilai-nilai moral pancasila harus menjadi kesadaran masyarakat.

c.       Sekolah

Semua unsur didalam lembaga pendidikan formal dalam tindak-tanduknya hendaklah mencerminkan nilai-nilai luhur pancasila.. para Guru yang menjadi contoh peserta didik hendaklah benar-benar menghayati dan mengamalkan pancasila.

d.      Lingkungan

Pengaruh lingkunngan terhadap pertumbuhan generasi muda sangat besar. Oleh karena itu, lngkungan masyarakat perlu dibina dengan sungguh-sungguh agar menjadi tempat yang subur bagi pelaksanaan P-4.

e.       Jalur media massa

Walaupun pola pelaksanaan P-4 melalui media massa dapat pula digolongkan sebagai salah satu aspek jalur pendidikan dalam arti luas. Namun peranan media massa sedemikian pentingnya sehingga perlu mendapat penonjolannya sebagai suatu jalur tersendiri.

2.      Penciptaan suasana yang menunjang

a.       Kebijaksanaan Pemerintah dan Peraturan Perundang-undangan

Semangat dan isi berbagai kebijaksanaan pemerintah dan peraturan perundang-undangan haruslah secara sadar mencerminkan jiwa dan norma-norma pancasila. Penjabaran kebijaksanaan pemerintah dan perundang-undangan merupakan salah satu jalur yang dapat memperlancar pelaksanaan P-4, sehingga dapatlah dilembagakan suatu sistem masyarakat yang menunjang pengamalan pancasila dalam segala segi kehidupan bangsa dan negara.

b.      Aparatur Negara

Dalam hubungan ini aparatur pemerintah sebagai pelaksana danpengabdi kepentingan rakyat hendaklah berusaha memahami perasaan yang hidup di dalam masyarakat. Sarana maupun prasarana dalam masyarakat yang menunjang pelaksanaan P-4 perlu disediakan.

c.       Kepemimpinan dan Pemimpin Masyarakat

Peranan kepemimpinan dan pemimpin masyarakat, baik pemimpin formal maupun informal adalah penting sekali dalam pelaksanaan P-4. Mereka dapat menyampaikan P-4 kepada masyarakat sekitarnya dengan bahasa dan cara yang mudah dipahami dan dihayati oleh masyarakat. Pemimpin itu meliputi seluruh strata dalam masyarakat, seperti golongan agama, pegawai Republik Indonesia, petani, buruh, nelayan, pemuda, wanita, pemuka adat, dan semua pemimpin rakyat.

3.      Pendekatan sasaran khalayak

Masyarakat indonesia adalah masyarakat yang berbhineka dan heterogen. Karena itu dalam memasyarakatkaan dan membudayakan P-4 harus memperhatikan sasaran khalayak. Untuk itu perlu dipilih metode tertentu untuk sasaran khalayak tertentu, memberi contoh yang didukung oleh nilai budaya luhur yang dianut khalayak tertentu dan penyampaian gagasan dengan dialog yang terbuka dan jujur.

Maka dari itu, semua pihak harus diberi peluang dan kebebasan untuk mengenmabngkan diri agar tetap terus terpeliharanya kreativitas dan prakarsa serta dinamika kehidupan bermasyarakat, bebangsa, dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

Pedoman Penghayatan dan pengamalan Pancasila, (Jakarta : BP-7 PUSAT, 1996)