MAKALAH UU ZAKAT, HAJI DAN WAKAF

MAKALAH UU ZAKAT, HAJI DAN WAKAF

BAB I

PENDAHULUAN

A.          Latar belakang

Memahami Islam tidak akan lengkap bila kita tidak mengetahui hukum – hukumnya. Melalui hukumlah aturan yang berasal dari nilai – nilai Islam dapat dilaksanakan. Allah SWT menerapakan syari’at dengan baik pasti akan mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan hidup.

Dalam bab ini akan dibahas ibadah-ibadah dan uu yang menggunakan unsur harta yaitu : Zakat,Haji, dan Wakaf. Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menjamin keterlaksanaan ibadah Zakat,Haji, dan Wakaf. Untuk inilah pemerintah mengeluarkan undang – undang yang mengatur Zakat,Haji, dan Wakaf dengan tujuan agar ibadah tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, mensejahterakan masyarakat dan dapat memberdayakan potensi umat islam untuk kemaslahatan umat.

B.          RUMUSAN MASALAH

Untuk memberikan arah, penulis bermaksud membuat suatu perumusan masalah sesuai dengan arah yang menjadi tujuan dan sasaran penulisan dalam makalah ini. Perumusan masalah menurut istilahnya terdiri atas dua kata yaitu rumusan yang berarti ringkasan atau kependekan, dan masalah yang berarti pernyataan yang menunjukkan jarak antara rencana dengan pelaksanaan, antara harapan dengan kenyataan. Perumusan masalah dalam makalah ini berisikan antara lain :

1.      Apa yang dimaksud dengan zakat ?

2.      Bagaimana pengelolaan zakat di Indonesia ?

3.      Apa Undang – Undang yang mengaturnya ?

4.      Apa yang dimaksud dengan haji dan umroh ?

5.      Apa Undang – Undang yang mengaturnya ?

6.      Apa yang dimaksud dengan wakaf ?

7.     Apa Undang – Undang yang mengaturnya ?

C .  TUJUAN

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini selain untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Islam, tetapi juga untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada pembaca mengenai UU Zakat,Haji, dan Wakaf.

D .  MANFAAT

Memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai UU Zakat,Haji, dan Wakaf.

BAB II

PEMBAHASAN

A .     Zakat

Zakat adalah rukun ketiga dari rukun Islam. Secara syari'ah, zakat merujuk pada aktivitas memberikan sebagian kekayaan dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk orang-orang tertentu menurut ketentuan-ketentuan Al-Qur’an.

Zakat secara bahasa dapat berarti ”kesucian”, ”tumbuh atau berkembang”,dan dapat berarti ”keberkatan”. Menurut istilah zakat ialah kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seseorang kepada yang berhak menerima (mustahik) dengan ketentuan dan syarat syarat tertentu. Zakat mengandung arti kesucian, maksudnya jika harta itu dikeluarkan zakatnya, maka harta yang dimiliki orang tersebut menjadi suci. Begitu pula orangnya juga menjadi suci atau lepas dari dosa. Zakat mengandung arti tumbuh atau berkembang, maksudnya jika zakat itu dilaksanakan dapat menjadikan suburnya harta yang dimilliki, maupun suburnya bagi orang yang menerima. Zakat mengandung arti keberkatan, maksudnya jika zakat itu dilaksanakan dapat memberi berkah terhadap harta itu sendiri, orang yang zakat (muzakki) maupun orang yang menerima zakat (mustahik).

B .       Pengelolaan Zakat di Indonesia.

Sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap masalah zakat ini, pemerintah mendirikan BAZIS (Badan Amil Zakat dan Sedekah). Lembaga ini diharapkan mampu mendorong profesinalisme dalam pengelolaan ZIS. Bagi umat Islam pengeloaan ZIS yang profesional akan memberikan beberapa manfaat antara lain :

o Pendistribusian ZIS lebih terorganisir dan benar-benar akan sampai kepada yang berhak.

o Pemerintah dapat melihat potensi masyarakat pembayar ZIS dan para penerimanya.

o Masyarakat yang tidak mampu akan terbantu ekonominya

C .         Undang – Undang yang mengaturnya

Selain itu pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama RI no. 373 tahun 2003 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam Urusan Haji no : D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Adapun isi dari UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat tersebut adalah :

·         BAB I

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimkasud dengan :

1) Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

2) Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang musli atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

3) Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.

4) Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.

5) Agama adalah agama Islam.

6) Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang agama.

Pasal 2

Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat.

Pasal 3

Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan amil zakat.

·         BAB II

Pasal 5

Pengelolaan zakat bertujuan :

1) meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama;

2) meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

3) meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

·         BAB III

Pasal 6

(1) Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah.

(2) Pembentukan badan amil zakat :

a. nasional oleh Presiden atas usul Menteri;

b. daerah propinsi oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah departemen agama propinsi;

c. daerah kabupaten atau daerah kota oleh bupati atau wali kota atas usul kepala kantor departemen agama kabupaten atau kota;

d. kecamatan oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama kecamatan.

·         BAB IV

Pasal 11

(1) Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah.

(2) Harta yang dikenai zakat adalah :

a. emas, perak dan uang;

b. perdagangan dan perusahaan;

c. Hasil pertanian, perkebunan dan perikanan;

d. Hasil pertambangan;

e. Hasil peternakan;

f. Hasil pendapatan dan jasa;

g. tikaz

(3) Penghitungan zakat mal menurut nishab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama.

Pasal 13

Badan amil zakat dapat menerima harta selain zakat seperti infaq, shadaqah, wasiat waris dan kafarat.

·         BAB V

Pasal 16

(1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama.

(2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.

(3) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.

Gerakan zakat di Indonesia telah diberlakukan sebagai komponen pengurang penghasilan sebelum dikenakan pajak. Pendirian Badan Amil Zakat Nasional dan tumbuhnya lembaga-lembaga amil zakat sejak berdirinya Dompet Dhuafa pada tahun 1993 merupakan gerakan masyarakat walau sebelumnya sudah ada lebih dulu Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (BAZIS) DKI yang dikelola Pemda DKI. Kelahiran lembaga-lembaga amil zakat profesional dan kiprahnya yang semakin masif di masyarakat selanjutnya mendorong lahirnya FOZ (forum zakat)yang merupakan asosiasi lembaga-lembaga zakat di Indonesia. Saat ini muncul nama-nama lembaga yang dikenal di masyarakat seperti Dompet Dhuafa, PKPU, Rumah Zakat Indonesia, DPU Daarut Tauhiid, YDSF, Al Azhar, dan lainnya. Paralel dengan gerakan mewujudkan terbentuknya Dewan Zakat Internasional yang akan mempelopori pembentukan Baitul Mal Internasional ini berawal melalui diselenggarakannya Konferensi Zakat Asia Tenggara di Kuala Lumpur tahun 2006 yang didukung oleh lembaga-lembaga zakat dari 4 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam mengeluarkan Deklarasi Zakat mengenai berdirinya Dewan Zakat MABIMS dengan Indonesia sebagai sekretariatnya kemudian disusul dengan Konferensi Zakat Internasional pertama tahun 2007 di Kuala Lumpur dan selanjutnya Konferensi Zakat Internasional kedua tahun 2008 yang diselenggarakan di Padang.

D .      Haji dan Umroh

Haji adalah rukun (tiang agama) Islam yang kelima setelah syahadat, shalat, zakat dan puasa. Menunaikan ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan kaum muslim sedunia yang mampu (material, fisik, dan keilmuan) dengan berkunjung dan melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa tempat di Arab Saudi pada suatu waktu yang dikenal sebagai musim haji (bulan Dzulhijjah). Hal ini berbeda dengan ibadah umrah yang bisa dilaksanakan sewaktu-waktu.

Haji menurut bahasa artinya menyengaja (اَلْقَصْ دُ ). Menurut istilah haji ialah menyengaja berkunjung ke Baitullah (Ka'bah) untuk melakukan beberapa perbuatan antara lain wukuf, thowaf, sa'i dan amalan-amalan lain pada waktu tertentu dengan syarat dan rukun tertentu demi memenuhi panggilan Allah swt, dan mengharap ridhoNya. Allah swt, berfirman :

وَ لله عَُلَى اُلنَّا س حجُّ اُلْبَ يْ ت مَُ ن اُسْتَطَاعَ إُ لَيْ ه سَُب يُْلاُ ] سورة أل عمران - 97 ]

Artinya : "Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah ". (Ali Imron : 97)

E .         Undang – Undang yang mengaturnya

Penyelenggaraan ibadah Haji di Indonesia diatur oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

·     BAB I. KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Ayat 1. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.

Ayat 2. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji.

Ayat 3. Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

Ayat 7. Komisi Pengawas Haji Indonesia, yang selanjutnya disebut KPHI, adalah lembaga mandiri yang dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap

Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Ayat 8. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang selanjutnya disebut BPIH, adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh Warga Negara yang akan menunaikan Ibadah Haji.

Ayat 11. Paspor Haji adalah dokumen perjalanan resmi yang diberikan kepada Jemaah Haji untuk menunaikan Ibadah Haji.

Ayat 16. Ibadah Umrah adalah umrah yang dilaksanakan di luar musim haji.

Ayat 17. Dana Abadi Umat, yang selanjutnya disebut DAU, adalah sejumlah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan Dana Abadi Umat dan/atau sisa biaya operasional

Penyelenggaraan Ibadah Haji serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat.

Ayat 18. Badan Pengelola Dana Abadi Umat, yang selanjutnya disebut BP DAU, adalah badan untuk menghimpun, mengelola, dan mengembangkan Dana Abadi Umat.

·         BAB II. ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Ibadah Haji dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba.

Pasal 3

Penyelenggaraan Ibadah Haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaikbaiknya bagi Jemaah Haji sehingga Jemaah Haji dapat

menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.

·         BAB III. HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

(1) Setiap Warga Negara yang beragama Islam berhak untuk menunaikan Ibadah Haji dengan syarat:

a. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah; dan

b. mampu membayar BPIH.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 5

Setiap Warga Negara yang akan menunaikan Ibadah Haji berkewajiban sebagai berikut:

a. mendaftarkan diri kepada Panitia Penyelenggara Ibadah Haji kantor Departemen Agama kabupaten/kota setempat;

b. membayar BPIH yang disetorkan melalui bank penerima setoran; dan

c. memenuhi dan mematuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Pasal 6

Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan Ibadah Haji, Akomodasi, Transportasi, Pelayanan Kesehatan, keamanan, dan hal-hal lain yang diperlukan oleh Jemaah Haji.

F .       Wakaf

Wakaf berasal dari bahasa arab " وَقََفََ " yang berarti berhenti, menahan. Menurut istilah wakaf ialah menahan suatu benda yang kekal dzatnya yang dapat diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan (di jalan Allah swt). Dasar wakaf adalah firman Allah swt., :

  بِهِۦ لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا۟ مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِن شَىْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ

عَلِيمٌ

Artinya : "Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaktian yang (sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui ". (Ali Imron : 92)

G .      Undang – Undang yang mengaturnya

Untuk mengatur perwakafan, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

·         BAB I

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.

3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.

4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untukdikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

·         BAB II

Pasal 4

Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.

Pasal 5

Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Pasal 7

Wakif meliputi: a. perseorangan; b. organisasi; c. badan hukum.

Pasal 9

Nazhir meliputi: a. perseorangan; b. organisasi; atau c. badan hukum.

PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN HARTA BENDA WAKAF

Pasal 32

PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang

berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.

Pasal 33

Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, PPAIW

menyerahkan:

a. salinan akta ikrar wakaf;

b. surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.

Pasal 34

Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf.

Pasal 35

Bukti pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disampaikan oleh PPAIW kepada Nazhir.

Pasal 36

Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya Nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada Instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf.

·         BAB IV

PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF

Pasal 40

Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

a. dijadikan jaminan;

b. disita;

c. dihibahkan;

d. dijual;

e. diwariskan;

f. ditukar; atau

g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Pasal 41

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila hartabenda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.

(3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang. kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

·         BAB V

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF

Pasal 42

Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

Pasal 43

(1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.

(2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan secara produktif.

(3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Pasal 44

(1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang

melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 45

(1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan:

a. meninggal dunia bagi Nazhir perseorangan;

b. bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang.undangan

yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum;

c. atas permintaan sendiri;

·         BAB VI

Pasal 47

(1) Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia.

(2) Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam melaksanakan

tugasnya.           

BAB III

PENUTUP

A.          Kesimpulan

Salah satu wujud pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, khususnya umat islam adalah dengan adanya Undang – undang yang mengatur kepentingan umat islam dalam melaksanakan Zakat, Haji, dan Wakaf. Pemerintah telah menetapkan perundang – undangan yang menyangkut masalah adalah :

1.      Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

2.      Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggarakan Ibadah Haji.

3.      Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Zakat secara bahasa dapat berarti ‘kesucian, tumbuh atau berkembang, dan dapat berarti keberkatan’. Menurut istilah zakat ialah kadar harta tertantu yang wajib dikeluarkan oleh seseorang kepada yang berhak menerima (mustahik) dengan ketentuan dan syarat – syarat tertentu.

Haji menurut bahasa artinya menyengaja. Menurut istilah haji ialah menyengaja berkunjung ke Baitullah (Ka’bah) untuk melakukan beberapa perbuatan antara lain wukuf, thowaf,sa’i,dan amalan - amalan lain pada waktu tertentu dengan syarat dan rukun tertentu demi memenuhi panggilan Allah SWT, dan mengharapkan ridho-Nya.

Wakaf ialah menyerahkan sesuatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya oleh umum (masyarakat) ataupun perorangan.

B.     Saran

Dalam penulisan makalah ini penulis yakin bahwa makalah ini jauh dari kesempurnaan, sehingga mengaharapkan kritik dan saran yang membagun dari pembaca. Sehingga kedepannya penulis dapat menjadi lebih baik lagi. Dan semoga makalah ini dapat menjadi sumber untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang baik.