Makalah Pembaharuan Islam
PEMBAHARUAN ISLAM KONTEMPORER
A. PENDAHULUANMemasuki abad ke 20 di Indonesia, perjuangan menegakkan agama Islam sehingga kemuliaan Islam sebagai idealitas dan kejayaan umat Islam sebagai realita (‘Izzul Islam wal Muslimin) dapat direalisasikan secara konkrit telah dimulai dengan menggunakan organisasi sebagai alat perjuangannya. Umat Islam mulai saat ini menyadari bahwa cita–cita yang demikian besar lagi berat seperti di atas hanya akan dapat diperjuangkan lebih efektif dan efisien manakala menggunakan alat perjuangan yang namanya "Organisasi". Maka bermunculanlah berbagai Gerakan Pembaharuan dalam Islam, baik yang bergerak dalam bidang politik kenegaraan, seperti Partai Politik Islam, Syarikat Islam, Partai Islam Indonesia, Partai Islam Masyumi, Partai Muslimin Indonesia maupun yang bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan seperti Al-Irsyad, Persatuan Islam (Persis), Muhammadiyah dan NU. Dalam perkembangan islam di Indonesia pada periode-periode berikutnya sudah banyak sekali tokoh-tokoh pembaharuan dalam islam. Pada kesempatan ini penulis hanya mengemukakan beberapa tokoh berdasarkan decade-dekade pemikiran mereka. Pada setiap decade ada pola pemikiran yang berkesinambungan antara para pemikir islam di Indonesia itu, dan proses modernisasi ilmu pengetahuan islam tetap berkembang. Sesungguhnya dua pola perjuang seperti diatas telah dirintis oleh Gerakan Salafiyah yang ditokohi oleh Jamaluddin Al-Afghany, Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. Gerakan Salafiyah termasuk mata rantai kedua setelah gerakan wahabi. Keduanya berusaha mengadakan pembaharuan cara berpikir dan berjuang demi tegaknya kembali kejayaan Islam serta kemuliaan umat Islam dengan jalan kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan semurni-murninya dan membersihkan berbagai macam penyakit yang dapat mengaburkan islam seperti syirik, taqlid, tahayul, bid’ah dan khurafat dalam segala dan manifestasinya serta mendorong semangat untuk berijtihad. 1. Islam di Indonesia Pada sidang MPRS, antara tahun 1966-1967, umat Islam mengajukan tuntutan agar presiden orang Islam dan negara berdasar Islam muncul kembali dan bisa dipastikan akhimya ditolak. Melihat gelagat politik Orde Baru yang tidak beres, akhimya Para tokoh Islam menggunakan dakwah sebagai alat perjuangan dengan mengangkat slogan "Mengulamakan sarjana dan menyarjanakan ulama". M. Natsir pada tanggal 9 Mei 1967 mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII). Pada tanggal 15 Februari 1968 Presiden Soeharto, memberitahukan bahwa tidak seorang pun bekas Masyumi diizinkan untuk memimpin dan mengambil peranan dalam Partai Muslimin Indonesia (Parmusi). Dan, Pemilu 1968 ditunda sampai dengan tanggal 1971 disebabkan karena beberapa faktor: 1. Usaha pemerintah untuk memperoleh jaminan agar persoalan dasar negara tidak diubah dan tidak menjadi program partai serta tidak muncul dalam kampanye. 2. Usaha pemerintah untuk membuat keseimbangan antara anggota DPR dari luar Jawa dengan Jawa. 3. Usaha pemerintah untuk mengangkat 100 orang dari 460 DPR oleh pemerintah dan 307 anggota MPR dari 920 anggota, termassuk 100 orang yang mewakili golongan fungsional: tentara, politisasi, intelektual. Pada Januari 1973 pemerintah Orde Baru melakukan restrukturisasi sistem kepartaian. Kecuali terhadap Golkar, pemerintah melakukan tekanan terhadap sembilan partai politik yang ada. Dalam plot politik ini, empat partai Islam digabung menjadi satu, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Lima lainnya, yang terdiri dari nasionalis dan partai-partai Kristen digabung menjadi satu partai, yakni Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Fusi yang artificial ini segera melahirkan konflik internal, terutama di tubuh PPP, yang akhimya mempengaruhi penampilan politiknya di masa-masa berikutnya. Agenda politik rezim Orde Baru mencakup depolitisasi Islam. Proyek ini didasarkan pada anggapan bahwa Islam yang kuat secara politik akan menjadi hambatan bagi modemisasi. Ada beberapa orang di kalangan elit pemerintah yang kecewa dengan kualitas dan kemampuan para pemimpin Islam tradisional. Lepas dari masalah phobia Islam tertentu di antara kebanyakan anggota kelompok yang berkuasa, yang secara kebetulan terdiri dari para intelektual sekuler (elit militer, sosialis, dan Kristen), pandangan demikian mengandung logika politiknya sendiri, yakni bahwa dengan mendepolitisasi Islam, mereka akan mempertahankan kekuasaan dan melindungi kepentingan-kepentingan mereka. Dengan mempertimbangan asumsi tersebut, orang dapat melihat dimensi politik tertentu dari idiologi modemisasi atau pembangunan yang dijalankan oleh rezim. Penerapan idiologi ini merupakan keputusan strategis yang sekurang-kurangnya mempunyai dua implikasi politik. Pertama, rezim Orde Baru akan mempunyai suatu basis idiologis yang kuat yang menyentuh kebutuhan pokok rakyat, sehingga rakyat akan memberikan dukungan dan partisipasi dalam politik, atau seperti yang ditulis Alfian bahwa pembangunan menjadi salah satu simbol legitimasi politik. Kedua, dukungan politik dan partisipasi rakyat pada gilirannya akan mempertahankan kontinuitas proses pembangunan dan kekuasaan rezim. Interaksi dinamis antara partisipasi politik dan pelembagaan politik kemudian dharapkan terjadi melalui rekayasa politik, termasuk depolitisasi Islam bisa diimplementasikan. Setelah pemerintah Orde Baru berhasil memaksakan partai-partai Islam berfusi menjadi PPP, terlihat dari dokumen partai itu masih berjuang bagi kepentingan umat Islam dengan tanda gambar Ka'bah. Pada tahun 1977 pemerintah, melalui Menteri Dalam Negeri Amir Mahmud dan Sekjen Departemen Agama, Bahrun Rangkuti, sangat keberatan terhadap penggunaan tanda gambar Ka'bah dalam pemilu tahun 1977. Tampilnya PPP sebagai partai Islam dianggap pemerintah sebagai ancaman. PPP dituduh mendapat bantuan dari Libya dan dihubung-hubungkan dengan komando jihad. Akhimya, diciptakan isu SARA dengan membuat tragedi Tanjung Priok tanggal 12 September 1984. Klimaksnya, rezim Orde Baru pada tahun 1985 memaksakan Pancasila sebagai asas tunggal bagi seluruh parpol dan ormas. Inilah potion buruk bemama Orde Baru dengan konsep Dwifungsi ABRI-nya.
2. Pembaharuan Islam Kontemporer di Indonesia
Di era modern ini sebagai dampak kemajuan dan perkembangan telah membawa perubahan tatanan sosial kemasyarakatan dikalangan umat, berbagai permasalahan bermunculan, dimana semuanya menuntut adanya pemecahan yang jitu. Keadan inilah nampaknya yang mengilhami para Pemikir Islam untuk melakukan Tajdid dalam rangka memperhatikan kebutuhan masyarakat karena itu, tidak heran bila diberbagai belahan dunia bermunculan para pembaharu. Seiring dengan itu, Indonesiapun tidak ketinggalan. Dengan munculnya dua orang tokoh Munawir Sjadzali dan Abdurrahman Wahid beserta ide pembaharuannya, telah menempatkan mereka sebagai pembaharu di mata rakyat Indonesia.
- Tokoh-tokoh dekade 60-an a. Harun Nasution Harun nasution dilahirkan di Pematang Siantar, Sumatra Utara 23 September 1919. Tingkat SD (HIS) sudah itu melanjutkan studi islam ke tingkat menengah (MIK) karena desakan orang tuanya akhirnya beliau belajar di Saudi Arabia, setelah itu ia pindah ke Kairo. Ide-ide pembaharuannya: Tidak adanya pertentangan akal dengan iman, menurut beliau iman akan diperdalam apabila akal dipergunakan sepenuhnya, beliau juga mengungkapkan sebuah harapan dan keyakinan yang kiranya tidak berlaku bagi umat islam saja akan tetapi semua agama akan menemukan kembali vitalitas dan kemampuannya untuk menghadapi tantangan zaman, apabila agama itu memberikan tempat terhormat pada pikiran. Pengetahuan-pengetahuan tentang keagamaan tidak semata-mata berdasarkan wahyu. Ide Harun Nasution ini sangat bertentangan dengan pemikiran yang dominan pada saat itu, pendapat ini mendobrak tradisi pemikiran yang menekankan cohevisien. Tidak mengharamkan adanya pertentangan pemikiran-pemikiran yang bersifat individual. b. Mukti Ali Ide-ide mukti Ali: Modernisasi Merupakan paham yang bertujuan untuk memurnikan islam dengan cara mengajak umat islam untuk kembali kepada al-Qur’an dan sunnah dan mendorong kebebesan berfikir sepanjang tidak bertentangan dengan teks al-qur’an dan hadits yang saheh. Keharusan untuk berijtihad khususnya masalah-masalah muamalah (kemasyarakatan) dan menolak sifat junud (kebekuan) dalam berfikir dan sifat taklid (mengikuti) sesuatu tanpa pengetahuan.
- Tokoh-tokoh dekade 80-an a. Munawir Sjadzali Munawir Sjadzali, dilahirkan di Karanganom, Klaten Jawa Tengah pada tanggal 7 November 1925. "Dalam usia yang masih muda 5 tahun Munawir Sjadzali sejak kecil sudah mulai memasuki jenjang pendidikan di Madrasah Ibtidiyah yang didirikan Ayahnya. Setelah itu melanjutkan kependidikan Pesantren Mambaul Ulum Solo. Putra pertama dari delapan bersaudara ini dilahirkan dari pasangan Abu Aswad Hasan Sjadzali dan Ibunya Tas'iyah. Setelah tamat di Mambaul Ulum Solo, Munawir memulai karimya sebagai guru di Madrasah Ibtidaiyah di Unggaran Semarang. Pada tahun 1953 Munawir melanjutkan studinya di Inggris dan belajar ilmu politik di Universitas College Of South 'Jest of England exerter. Pada tahun 1955 Munawir Sjadzali diterima melanjutkan studinya di Fakultas Pascasarjana Universitas Geogetowa dengan Perolehan gelar Master of Arst (MA) dengan sambil bekerja di Atase Penerangan Amerika. Selanjutnya setelah meraih gelar MA, beliau ditugaskan sebagai Dubes RI di Kuwait yang merangkap untuk Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain tahun 1975. Kemudian pada tahun 1980 Munawir dipanggil kembali ketanah air dengan jabatan Dirjen Politik Deplu. Sedangkan gelar Doktomya didapatkan dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam kosentrasi Ilmu Agama Islam. Karir tertinggi Munawir adalah sebagai Menteri Agama RI selama dua peridoe (1983-1993) dalam kabinet Pembangunan IV dan V. Ide – Ide Pembaharuannya:
- a. Islam dan Negara Dikalangan umat Islam sampai sekarang terdapat tiga aliran tentang hubungan antara Islam dan Negara. Aliran pertama berpendirian bahwa Islam bukanlah semata – mata agama dalam pengertian Barat, yakni hanya menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan, Sebaliknya Islam adalah satu agama yang sempurna dan lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bemegara. Aliran kedua, berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Menurut aliran ini Nabi Muhammad hanyalah seorang Rasul biasa seperti hanya rasul – rasul sebelumnya, dengan tugas tunggal mengajak manusia kembali kepada kehidupan yang mulia dengan menjunjung tinggi budi pekerti luhur dan Nabi tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan dengan mengepalai suatu negara. Aliran ketiga , menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama serba lengakap dan bahwa dalam Islam terdapat sistem ketatanegaraan. Tetapi aliran ini juga menolak anggapan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian barat yang hanya mengatur hubungan antara manusia dan penciptanya. Aliran ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Dari ketiga aliran di atas, Munawir termasuk pada aliran yang ketiga. Menurutnya dalam Islam hanya ada tata nilai politik dan tidak ada sistem politik. Ini didasari oleh pandangannya terhadap kandungan ayat Al-Qur'an yang berbicara mengenai kedudukan manusia di Bumi, musyawarah (konsultasi), ketaatan pada pemimpin, persamaan dan hubungan antara umat dari berbagai agama, serta cara ia memahami pola kehidupan kaum muslimin dimasa Nabi maupun masa sesudahnya (Khulafa ar-Rasyidin).
- b. Penyempurnaan SKB Tiga Menteri 1975 Pertama kali yang mendapat perhatian Munawir adalah sistem pendidikan madrasah. Selama ini madrasah masih dianggap sebagai lembaga pendidikan kelas dua dibandingkan dengan sekolah umum, fasilitas yang minimal, lokasi yang kebanyakan dipedesaan dan kurikulum yang tidak seimbang antara pendidikan agama dan umum menyebabkan lembaga ini tidak hanya menghasilkan bibit unggul bagi IAIN. SKB Tiga Menteri antara lain menetapkan bahwa madrasah harus bermuatan 70% pengetahuan umum dan 30% pengetahuan umum dengan harapan agar madrasah sederajat denaan pengetahuan umum, terutama dari kurikulum.
- Pesantrenisasi Menurut Gus Dur sesungguhnya pondok pesantren memiliki tradisi keagamaan yang khas, yang disebut sub kultura1. Jadi Gus Dur meng,gunakapkan bahwa pondok pesantren tersebut muncul dari tradisi keaeamaan yang timbul dari kemajuan masyarakat yang berurat, berakar dari hati sanubari masyarakat. Gus Dur menyatakan bahwa sistem yang dipakai dipondok pesantren adalah sangat unik, karena memakai sistem kepemimpinan para modern. Relasi sosial kemasyarakatan antara kyai dengan santri dibangun atas landasan kepercayaan, ketaatan santri kepada kiai lebih dikarenakan mengharapkan berkah dari kiai. Dan Kiai yang paling sepuh adalah kiai pemegang otoritas penuh dalam kepemimpinan pesantren. Namun sesuai dengan perkembangan zaman, pesantren mengikuti arus kemoderenan, dimana sudah mulai dipejari pengetahuan umum seperti pelajaran bahasa melayu, matematika, ilmu bumi dan lain-lain. Sehingga otonorni yang diberikan pondok pesantren cukup fleksibel dalam rangka konsep pendidikan yang baru.
- Islam Modern/Islamisasi Berbicara mengenai modernisasi Islam dalam lingkungan NU, tampaknya kurang mendapat tempat, ini terlihat dari tujuan pendirian NU yakni menghambat modemisasi yang digulirkan Paham Wahabiyah. Namun ketika NU dalam kepemimpinan Gus Dur banyak menimbulkan dinamika dan kejutan keberadaan sosial keagamaan yang sebelumnya masih asing bahkan dianggap tabu dikalangan NU bahkan mengegerkan umat Islam Indonesia pada umumnya seperti Konsep Mempribumikan Islam. Dengan enteng dia mengusulkan agar Assalamu'alaikum diganti dengan "selamat pagi" atau "apa kabar" ide Gus Dur untuk menambah "Rukun Tetangga" pada rukun Islam atau rukun iman. Gebrakan Gus Dur terhadap NU dinilai sangat merobah pandangan masyarakat NU terhadap dunia luar. Dalam menangani umat, Gus Dur menggunakan metode mengakhlakan masyarakat bukan memikirkan masyarakat. Dengan demikian masyarakat Indonesia dapat menjadi masyarakat yang berpikiran modem dan kritis. c. Tokoh-tokoh masa Reformasi
- a. Yusril Ihza Mahendra Dilahirkan di pulau Bangka Belitung, 5 Februari 1956 pendidikan SD-SMA di Belitung. Kemudian melanjutkan studi di UI Jurusan Tata Negara, kemudian melanjutkan kuliah kembali di Pangkal Pinang Malaysia pada tahun 1993. dan sering aktif di organisasi-organisasi kepemudaan. Adapun ide-ide beliau: Pandangan beliau tentang Ijtihad Ijtihad senantiasa dapat dirubah atau diperbaharui, hal ini dapat dilakukan jika faktor-faktor yang melatarbelakangi ijtihad itu telah berubah, hal inilah yang membuat kita agar selalu bersikap terbuka dalam menafsirkan doktrin. Ini dilakukan baik dengan cara akal atau dengan peradaban lain maupun dengan cara mengadaptasikannya dengan perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi. Pandangan beliau tentang partai Partai sangat berpengaruh dalam kekuasaan pemerintahkan baik secara langsung maupun tidak langsung, partai turut memainkan peranan didalam atau mendukung kemerdekaan dan dalam kehidupan bermasyarakat juga partai sangat terlibat dan dibutuhkan terutama partai-partai islam sebagai wadah bagi umat islam menyalurkan aspirasinya.
- b. Din Syamsudin Lahir di Sumbawa Besar 31 Agustus 1958 Pendidikan di Gontor 1975, kuliah di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta 1982. Gelar Doktor di Amerika Serikat tahun 1991 dan aktif di berbagai organisasi. Ide pemikiran beliau: Dalam pembentukan masyarakat madani, kemandirian merupakan unsur yang sangat menentukan bagi sebuah bangsa dan masyarakat yang ada di dalamnya. Menurut beliau untuk mencapai hal itu tidak cukup dengan melakukan pendekatan-pendekatan normatif. Yang penting adalah bagaimana membentuk kemandirian itu sehingga mampu melahirkan kecenderungan psikologis yang positif seperti kreatifitas dinamika, prakarsa dan inovasi yang merupakan ciro dominant dari kemandirian itu. Dalam mengupayakan sikap mandiri ini agar teraktualisasi maka perlu dibangun system kepribadian yang sadar bahwa kita adalah makhluk Allah dan perlu adanya ketika sifat-sifat tuhan pada diri manusia itu seperti mandiri, kreatif, percaya diri dan lain-lain. KESIMPULAN Islam di Indonesia sebenarnya di bawa oleh para pedagang-pedagang dan menyebar luas hingga tahun ke tahun dan sangat berpengaruh di dalam dunia perpolitikan di Indonesia., penyebaran agama tanpa adanya paksaan ini, mengakibatkan agama Islam di terima sebagian besar masyarakat di Indonesia. Dalam periode selanjutnya pemerintah dalam menentukan kebijaksanaannya pun harus benar-benar memikirkan dampaknya bagi masyarakat, pada mulanya masyarakat hanya menerima agama islam itu hanya tauhid saja, tapi dengan berkembangnya pemikiran para ulama secara berangsur-angsur umat muslim di Indonesia mulai memikirkan makna dari setiap ibadah yang dilakukannya.
DAFTAR PUSTAKA
- KH. Firdaus. Dosa-Dosa Politik. (Yogyakarta, Pustaka Pelajar. 2000)
- M. Din Syamsudin. Islam dan Politik Era Orde Baru. (Jakarta, Bulan Bintang, 2003)
- Bahtiar Effendi, dkk. Menteri-Menteri Agama, Munawir Sjadzali Pencarian Ketegasan Ideologis. (Jakarta :Depag RI,1998)
- Munawir Sjadzali, Kontekstualisasi Ajaran Islam di Lembah Kemiskinan. 70 Tahun Prof.
- Dr. Munawir Sjadzali, MA. (Jakarta : IPHI dan Paramadina, 1995). Munawir Sadjali. Islam dan Tata Negara. (Jakarta: UII press, 1993) John L. Esposito. Ensiklopedia Oxford Dunia Islam Modern, Jilid I. (Bandung: Mizan, 2000)
- Sukanto. Kepemimpinan Kyai dalam Pesantren. (Jakarta: LP3ES, 1999)
- Marzuki, Pesantren Masa Depan. (Bandung: Pustaka Hidayah. 1999) Abdul Sani. Lintasan sejarah Pemikiran Perkembangan Modern dalam Islam. (Jakarta: Raja Grafindo. 1998).
- M. Din Syamsudin. Etika dan Agama dalam membangun masyarakat madani. Jakarta. Logos. 2000 Prof.
- Dr. Harun Nasution. Islam Rasional gagasan dam pemikiran. Jakarta. LSAF. 1989
- A. Mukti Ali. Beberapa persoalan agama dewasa ini. Jakarta. Rajawali. 1988
- Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra. Modernisasi dan Fundamentalisme dalam politik Islam.
No comments:
Post a Comment