MAKALAH MANAJEMEN PENDIDIKAN BERBASIS SEKOLAH (MBS)
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar
Belakang
Dalam memahami pendidikan secara utuh memang tidak dapat hanya
dengan mengandalkan satu ilmu saja. Dalam memahami pendidikan tentu saja banyak
ilmu yang harus kita pahami yang harus kita pahami. Salah satunya yaitu ilmu
“Manajemen Berbasis Sekolah”.
Dalam pembahasan Manajemen Berbasis Sekolah dijelaskan tentang
berbagai macam karakteritik yang harus dimiliki oleh pendidikan yang menerapkan
Manajemen Berbasis sekolah. Di sini juga sudah dijelaskan manfaat Manajemen
Berbasis Sekolah.
B. Rumusan
Masalah
1.
Apa
yang dimaksud dengan MBS ?
2.
Sebutkan
model-model MBS ?
3.
Apa pentingnya
MBS tersebut ?
C. Tujuan
1.
Untuk
mengetahui apa itu MBS
2.
Untuk
mengetahui macam-macam model MBS
3.
Untuk
mengetahui apa pentingnya MBS
BAB II
PEMBAHASAN
MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
1.
Pengertian
Manajemen Berbasis Sekolah
Secara bahasa, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) berasal dari tiga
kata, yaitu manajemen, berbasis, dan sekolah. Manajemen adalah
proses menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran.[1] Berbasis
memiliki kata dasar basis yang berarti dasar atau asas.[2]
Sekolah adalah lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat untuk menerima
dan memberikan pelajaran.[3] Berdasarkan
makna leksikal tersebut, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dapat diartikan
sebagai penggunaan sumber daya yang berasaskan pada sekolah dalam proses
pengajaran atau pembelajaran.[4]
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) diartikan sebagai suatu model
manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong
pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga
sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, pegawai sekolah, orangtua siswa, dan
masyarakat) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkankebijakan pendidikan
nasional.[5]
Istilah manajemen berbasis sekolah merupakan terjemahan
“school-based management”. Istilah ini muncul pertama kali di Amerika Serikat
ketika masyarakat mulai mempertanyakan relevansi pendidikan dengan tuntutan dan
perkembangan masyarakat setempat. MBS merupakan paradigma barupendidikan, yang
memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah (pelibatan masyarakat) dalam
kerangka kebijakan pendidikan nasional.[6]
MBS merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan yang
menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan
memadai bagi peserta didik .[7]
Otonomi dalam manajemen merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan
kinerja para staf, menawarkan partisipasi langsung kelompok-kelompok yang
terkait, dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan.
Dalam konteks manajemen pendidikan menurut MBS, berbeda dari
manajemen pendidikan sebelumnya yang semua serba diatur dari pemerintahan
pusat. Sebaliknya, manajemen pendidikan model MBS ini berpusat pada sumber daya
yang ada disekolah itu sendiri. Dengan demikian, akan terjadi perubahan
paradigma manajemen sekolah, yaitu yang
semula diatur ole biroksasi di luar sekolah menuju pengelolaan yang berbasis
pada potensi internal sekolah itu sendiri.[8]
MBS dalam pengertian yang sama dikemukan oleh Myers dan Stonehill
(1993) adalah strategi untuk memperbaiki pendidikan dengan mentransfer otoritas
pengambilan keputusan secara signifikan dari pemerintah pusat dan daerah ke
sekolah-sekolah secara individual.[9]
MBS adalah bentuk alternatif sekolah sebagai hasil dari disentralisasi
pendidikan.
Manajemen Berbasis Sekolah dapat diartikan sebagai model
pengelolaan yang memberikan otonomi (kewenangan dan tanggung jawab yang lebih
besar kepada sekolah), memberikan fleksibilitas/keluwesan kepada sekolah,
mendorong partisipasi secara langsung dari warga sekolah (guru, siswa, kepala
sekolah, karyawan) dan masyarakat (orangtua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan,
pengusaha), dan meningkatkan mutu sekolah
berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan
perundang-undangan yang berlaku.[10]
2.
Model-Model
Manajemen Berbasis Sekolah
Dalam makalah ini akan diuraikan secara singkat beberapa
model yang dikembangkan dibeberapa negara diantaranya: Hong Kong, Kanada,
Amerika Serikat, Inggris, Australia, Prancis, Nikaragua, Selandia Baru, El
Salvador, Madagaskar, dan di Indonesia.
a) Model MBS di Hong Kong
Kondisi
yang kurang baik yang terjadi di Hong Kong mendorong diberlakukannya MBS dengan
tujuan terjadinya suatu perbaikan.[1] Di Hong Kong MBS disebut The School Management
Initiative (SMI) atau manajemen sekolah inisiatif.
Model
MBS di Hong Kong ini, menekankan pentingnya inisiatif dari sumber daya sekolah
sebagai pengganti inisiatif dari atas yang selama ini
diterapkan. Prinsip-prinsip MBS yang ditawarkan di Hong Kong adalah
perlunya telaah ulang secara terus menerus terhadap pembelajaan anggran
pemerintah, perlunya evaluasi secara sistematis terhadap hasil, definisi, yang
lebih baik tentang tanggung jawab, hubungan erat antara tanggung jawab sumber
daya dan tanggung jawab manajemen, perlu adanya organisasi dan kerangka kerja
yang sesuai, hubungan yang jelas antara pembuat kebijakan dengan agen-agen
pelaksana.
Dengan
adanya prinsip tersebut maka diperlukan suatu transparansi dan akuntabilitas
dalam pengelolaan pendidikan. Taransparansi dan akuntabilitas di sini meliputi
penggunaan anggaran belanja sekolah dan penentuan hasil belajar siswa serta
pengukuran hasilnya.
b) Model MBS di Kanada
Di
kanada, pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi di mana
pemerintah daerah/kota sebagai unit administratif dan pengambilan kebijakan.
Model MBS
di sana disebut School-site decision making (SSDM) atau
pengambilan keputusan diserahkan pada tingkat sekolah. Ciri-ciri MBS dikanada
adalah sebagai berikut :
1)
Penentuan alokasi sumber daya ditentukan sekolah
2)
Anggaran pendidikan diberikan secara lupsum
3)
Alokasi anggaran pendidikan tersebut dimasukkan ke dalam anggaran sekolah
4)
Adanya program efektivitas guru
5)
Adanya program pengembangan profesionalisme tenaga kerja. (sungkowo: 2002).
Penekanan model MBS di kanada ini dalam hal
pengambilan keputusan, yaitu pengambilan keputusan diserahkan kepada
masing-masing sekolah secra langsung. Model ini pun hanya terbatas pada
beberapa hal saja, yaitu yang menyangkut pengangkatan, promosi, penghargaan dan
penghentian tenaga guru dan administrasi, pengadaan peralatan sekolah,
pelayanan kepada sekolah. Sebelumnya ketiga hal tersebut ditentukan
oleh pusat.
Yang menjadi ciri lain dari MBS model kanada
adalah peningkatan dan pengembangan profesionalisme tenaga kerja baik
meningkatkan kemampuan guru maupun tenaga administrasi.
c) Model MBS di Amerika Serikat
Sistem
pendidikan di Amerika Serikat mula-mula secara konstistusional pemerintah pusat
(state) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dan pemerintah
daerah hanya sebagai pembuatan kebijaksanaan dan administrasi. Pemerintah
federal memiliki peran yang terbatas bahkan semakin berkurang perannya.
Perannya hanya dibatasi terutama pada area khusus, yaitu dukungan pendanaan.
Model
MBS di Amerika Serikat disebut dengan Site- based Management.
Beberapa pendapat yang mendudkung diadakannya MBS menyarankan bahwa sebagai
syarat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan maka otoritas pengambilan
keputusan harus pada tingkat sekolah.
Mereka
yakin dengan diadakannya MBS dimana penyerahan sumber daya ke tingkat sekolah
akan membuat kemajuan. Hal ini karena sekolah memiliki kebebasan mencurahkan
energi kreatifnya dan sekolah dapat mengembangkan diversifikasi pendekatan
strategi untuk mencapai tujuannya
d) Model MBS di Inggris.
Model
MBS di Inggris disebut Grant Maintained School (GMS). Atau
manajemen swakelola pada tingkat lokal. Dinamakan seperti itu karena, adanya
undang-undang pendidikan tahun 1988, antara lain berisi adanya kurikulum inti
nasional, adanya ujian nasional, serta pelaporan nasional. Kontrol terhadap
anggaran sekolah diberikan kepada lembaga pengelola/pengawas beserta para
kepala sekoalah menengah keatas dan sebagian sekolah dasar dalam waktu lima tahun.
Juga memberikan pilihan pada orang tua dengan cara membantu mengembangkan
diversifikasi, meninghkatkan akses, mengizinkan sekolah-sekolah negeri untuk
keluar dari kontrol otoritas pendidikan lokal. Berdasarkan suara mayoritas
orang tua siswa.
Dengan
adanya undang-undang pendidikan tersebut terjadi enam perubahan struktural guna
memfasilitasi pelaksanaan MBS sebagaimana dikemukakan oleh sungkowo (2002).
a. kurikulum nasional untuk mata pelajaran inti
ditentukan oleh pemerintah.
b. Ujian nasional dilaksanakan atau diterapkan pada
siswa kelas 7,11,14 dan 16.
c. MBS di bentuk untuk mengembangkan otoritas
pemerintah.
d. Dibuatlah sekolah lanjutan tekhnik
e. Kewenangan inner London Education dilimpahkan
kepada tiga belas otoritas pendidikan.
f. Skema manjemen sekolah lokal dibentuk dengan
melibatkan beberapa pihak terkait.
e) Model MBS di Australia
Karakteristik
MBS di Australia dapat dilihat dari aspek kewenangan sekolah yang meliputi.
Ø
menyusun dan mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran untuk
meningkatkan hasil belajar siswa
Ø
melakukan pengelolaan sekolah yang dapat dipilih diantara tiga kemungkinan
yaitu standard flexbility option (SO), Enchanced Flexibility Option-1(EO1), dan
enchanced Flexibility-2(EO2).
Ø
membuat perencanaan, melaksanakannya dan mempertanggungjawabkannya.
Ø
adanya akuntabilitas dalam pelaksanaan MBS
Ø
menjamin dan mengusahankan sumber daya manusia dan sumber daya keuangan.
Ø
adanya felksibilitas dalam sumber daya sekolah
seperti yang telah disebutkan di atas untuk
melakukan pengelolaan sekolah dapat dilakukan dengan tiga kemungkinan yaitu SO,
EO1 dan EO2.
Pengorganisasian pengelolaan sekolah
menggambarkan kadar kewenangan yang diberikan kepada sekolah.
v Standar Flexibility Option (SO)
Dalam bentuk ini peran dan dukungan kantor
distrik lebih besar. Kepala sekolah hanya bertanggungjawab terhadap penyususnan
rencana sekolah dan pelaksanaan pelajaran(implementasi kurikulum). Kantor
distrik bertanggunjawab terhadap pengesahan dan monitoring serta bertindak
sebagai penasehat dalam penyususnan school planing overview. Dalam pengelolaan
MBS tipe SO ini, pemerintah negara bagian memberikan petunjuk pedoman dan
dukungan.
v Enchanced Flexibility Option-1 (EO1)
Dalam bentuk ini sekolah bertanggungjawab untuk menyususn rencana strategis
sekolah. Untuk tiga tahun. Peran distrik sebagai 1)memberikan dukungan kepada
sekolah dalam pelaksanaan monitoring internal ; 2) menandatangani isi rencana
sekolah.
v Enchanced Flexibility Option-2 (EO2)
Keterlibatan distrik, disini sangat sedikit, hanya berperan sebagai lembaga
konsultasi.
f) Model MBS di Indonesia.
Model
MBS di Indonesia disebut Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS),
dapat diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar
kepada sekolah, fleksibilitas kepada sekolah, dan mendorong partisipasi secara
langsung warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah
berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
MBS
di Indonesia difokuskan pada peningkatan mutu, tetapi tidak jelas dalam hal
mutu apa.
3. Tujuan MBS
MBS, yang ditandai dengan otonomi sekolah
dam pelibatan masyarakat merupakan respons pemerintah terhadap gejala-gejala
yang muncul di masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan efesiensi, mutu, dan
pemerataan pendidikan.[11]
Peningkatan efisiensi, antara lain, diperoleh melalui keleluasaan mengelolah sumberdaya
partisipasi masyarakat dan penyederhanaan biroksasi. Sementara peningkatan mutu
dapat diperoleh, antara lain, melalui partisipasi orangtua terhadap sekolah,
flesibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, peningkatan profesionalisme guru dan
kepala sekolah, berlakunya sistem insentif serta disensetif. Peningkatan
pemerataan antara lain diperoleh melalui peningkatan partisipasi masyarakat
yang memungkinkan pemerintah lebih berkonsentrasi pada kelompok tertentu.
Tujuan lain penerapan MBS adalah untuk
meningkatkan kualitas pendidikan secara umum baik itu menyangkut kualitas
pembelajaran, kualitas kurikulum, kualitas sumber daya manusia baik guru maupun
tenaga kependidikan lainnya, dan kualitas pelayanan pendidikan secara umum.[12]
Manajemen Berbasis Sekolah bertujuan
meningkatkan kinerja sekolah melalui pemberian kewenangan dan tanggung jawab
yang lebih besar kepada sekolah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip
tatapengelolaan sekolah yang baik, yaitu partisipasi, transparansi, dan
akuntabilitas.[13]
Tujuan umum Manajemen Berbasis Sekolah
(MBS) bertujuan unmtuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui
pemberian kewenangan (otonomi) kepada sekolah, pemberian fleksibilitas yang
lebih besar kepada sekolah untuk mengelola sumber daya sekolah dan mendorong
partisipasi warga sekolah serta masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan.[14]
4.
Karakteristik
Manajemen Berbasis Sekolah
Menurut Levacic,seperti yang dikutip oleh Ibrahim Bafadhal
menjelaskan bahwa dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS),ada tiga karakteristik
yang menjadi ciri khas dan harus dikedepankan dari lain pada manajemen
tersebut,yaitu sebagai berikut.[15]
a)
Kekuasaan
dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan
peningkatan mutu pendidikan yang didesentralisasikan kepada para stakeholder
sekolah.
b)
Domain
manajemen peningkatan mutu pendidikan yang mencakup keseluruhan aspek
peningkatan mutu pendidikan,mencakup kurikulum,kepegawaian,keuangan,sarana
prasarana,penerimaan,dan siswa baru.
c)
Walaupun
keseluruhan domain manajemen peningkatan mutu didesentralisasikan kepada
sekolah-sekolah,diperlukan regulasi yang mengatur fungsi kontrol pusat terhadap
keseluruhan pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah.
Adapun Edmon,seperti yang dikutip oleh B. Suryosubroto,mencoba
untuk mengemukakan berbagai indikator yang menunjukkan karakteristik dari
konsep Manajemen Berbasis sekolah (MBS) ini,antara lain sebagai berikut.
a)
Lingkungan
sekolah yang aman dan tertib.
b)
Sekolah
memiliki visi dan target mutu yang ingin di capai.
c)
Sekolah
memiliki kepemimpinan yang kuat.
d)
Adanya
harapan yang tinggi dari personel sekolah (kepala sekolah,guru,dan staf lainnya
termasuk siswa) untuk berprestasi.
e)
Adanya
pengembangan staf sekolah yang terus menerus sesuai tuntutan IPTEK.
f)
Adanya
pelaksanaan evaluasi yang terus menerus terhadap berbagai aspek akademik dan
administratif,dan pemanfaatan hasilnya untuk penyempurnaan/perbaikan mutu.
g)
Adanya
kumunikasi dan dukungan intensif dari orang tua murid dan masyarakat.[16]
5.
Manfaat
Manajemen Berbasis Sekolah
Menurut Kathleen penerapan
MBS yang efektif secara spesifik mengidentifikasi beberapa manfaat diantaranya
yaitu[17]:
a)
Memungkinkan
orang-orang yang kompeten di sekolah untuk mengambil keputusan yang akan
meningkatkan pembelajaran.
b)
Memberi peluang bagi
seluruh anggota sekolah untuk terlibat dalam pengambilan keputusan penting.
c)
Mendorong munculnya
kreativitas dalam merancang bangun program pembelajaran.
d)
Mengarahkan kembali
sumber daya yang tersedia untuk mendukung tujuan yang dikembangkan di setiap
sekolah.
e)
Menghasilkan rencana anggaran
yang lebih realistik ketika orang tua dan guru makin menyadari keadaan keuangan
sekolah, batasan pengeluaran, dan biaya program-program sekolah.
f)
Meningkatkan motivasi
guru dan mengembangkan kepemimpinan baru di semua level (Kathleen,
ERIC_Digests, downloaded April 2002).
6.
Landasan
Yuridis Penerapan MBS
Secara yuridis, penerapan MBS dijamin oleh peraturan
perundang-undangan berikut[18]:
1)
Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 ayat (1)
“pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan
menengah,bdilaksanakn berdasarkan pelayanan minimal dengan prinsip manajemen
berbasis sekolah/madrasah”;
2)
Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 pada
Bab VII tentang Bagian Program Pembangunan Bidang Pendidikan, khususnya sasaran
(3), yaitu “terwujudnya manjemen pendidikan yang berbasis sekolah dan
masyarakat (school community based management)”;
3)
Keputusan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Pembentukan Dewan
Pendidikan dan Komite Sekolah;
4)
Kepmendiknas
Nomor 087 tahun 2004 tentang Standar Akreditasi Sekolah, khususnya tentang
manajemen berbasis sekolah; dan
5)
Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, khususnya standar
pengelolaan sekolah, yaitu manajemen berbasis sekolah.
BAB III
PENUTUP
A.
Kesimpulan
Dalam
pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Manajemen Berbasis Sekolah adalah
sebagai suatu model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada
sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara
langsung semua warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, pegawai sekolah,
orangtua siswa, dan masyarakat) untuk meningkatkan mutu sekolah
berdasarkankebijakan pendidikan nasional. Terdapat berbagai macam Model-Model
Manajemen Berbasis Sekolah yang menambah wawasan kita untuk mempelajari
bagaimana memanajemen suatu pendidikan.
B. Saran
Dengan
selesainya makalah ini tentunya masih terdapat banyak kekurangan yang kami
miliki. Maka dari itu tentunya kami mohon kepada pembaca semuanya untuk memberikan kritik dan saran yang membangun,
sehingga kami bisa memperbaiki kesalahan yang ada di makalah ini.
[1]
Sri Minarti, Manajemen Sekolah (Jakarta, Ar-Ruzz Media, 2006), hlm. 50.
[2]
Ibid.
[3]
Ibid.
[4]
Ibid.
[5]
Ibid., hlm. 51
[6]
E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah (Bandung, PT Remaja Rosdakarya),
hlm. 24.
[7]
Ibid.
[8]
Nurkolis, Manajemen Berbasis Sekolah (Jakarta, PT Grasindo, 2002), hlm.
1
[9]
Ibid., hlm. 3
[10]
Rohiat, Manajemen Sekolah (Bengkulu, PT Refika Aditama, 2008), hlm. 47.
[11]
E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah (Bandung, PT Remaja Rosdakarya), hlm.
25.
[12]
Nurkolis, Manajemen Berbasis Sekolah (Jakarta, PT Grasindo, 2002), hlm.
23.
[13]
Rohiat, Manajemen Sekolah (Bengkulu, PT Refika Aditama, 2008), hlm. 48.
[14]
Sri Minarti, Manajemen Sekolah (Jakarta, Ar-Ruzz Media, 2006), hlm. 69.
[15]
Ibid., hlm. 56.
[16]
Ibid., hlm. 57.
[18]
Rohiat, Manajemen Sekolah (Bengkulu, PT Refika Aditama, 2008), hlm. 51.
No comments:
Post a Comment