MAKALAH PANCASILA DALAM  KONTEKS SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA

             

A.   Pendahuluan

     Pancasila sebagai dasar negara RI sebelum disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI, nilai-nilainya telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum bangsa Indonesia mendirikan negara RI. Nilai-nilai tersebut berupa adat-istiadat, kebudayaan serta nilai-nilai relegius.

     Nilai-nilai tersebut telah melekat dan teramalkan oleh masyarakat ketika itu dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itulah maka Kausa Materialis dari Pancasila itu pada dasarnya adalah Bangsa Indonesia itu sendiri. Nilai-nilai tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan secara formal oleh para pendiri negara untuk dijadikan sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Dan proses perumusan materi Pancasila secara formal tersebut dilakukan melalui proses: berbagai sidang, mulai sidang BPUPKI pertama, Sidang Panitia “9”, sidang BPUPKI kedua, yang diakhiri dengan  disyahkannya Pancasila secara yuridis sebagai dasar Filsafat negara Republik Indonesia.

      Oleh sebab itu untuk memahami Pancasila secara lengkap alam kaitannya dengan jati diri bangsa Indonesia, mutlak diperlukan pemahaman sejarah perjuangan dari bangsa Indonesia, diperlukan adanya pemahaman tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam membentuk suatu negara  yang didasari atas asas hidup bersama demi kesejahteraan hidup bersama yaitu negara yang berdasarkan Pancasila.

     Nilai-nilai essensial yang terkandung dalam Pancasila yaitu: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan serta Keadilan, yang secara nyata dan objektif telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum negara RI ini terbentuk.

     Proses terbentuknya negara dan bangsa Indonesia melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang, yaitu sejak zaman batu, serta sejak timbulnya kerajaan-kerajaan pada abad ke IV dan ke V. Dan dasardasar kebangsaan Indonesia telah mulai tampak pada abad ke VII, yaitu ketika timbulnya kerajaan Sriwijaya di Palembang di bawah Wangsa Syailendera, dan kerajaan Airlangga dan Majapahit di Jawa Timur, serta kerajaan-kerajaan lainnya.

      Dasar-dasar pembentukan nasionalisme modern dirintis oleh para pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia, yang antara lain dilakukan oleh tokoh-tokoh pejuang pada kebangkitan nasional pada tahun 1908, yang  kemudian dicetuskan pada sumpah pemuda pada tahun 1928. Dan akhirnya  titik kulminasi sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mendirikan bangsa Indonesia baru tercapai dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.[1]

B.   PANCASILA DALAM  KONTEKS SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA

1.      Dinamika aktualisasi pancasila sebagai dasar Negara

     Dasar Negara republic Indonesia adalah pancasila yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 dan secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, kemudia di undangkan dalam berita republic  Indonesia tahun II No. 7 bersama- sama dengan batang tubuh UUD 1945[2]

1.    Pengertian Pancasila secara Etimologis.

             “Pancasila” berasal dari bahasa Sansekerta dari India (bahasa kasta Brahmana), yang dapat dijabarkan dalam dua kata, yaitu Panca yang berarti lima, dan Sila yang berarti dasar. Sehingga Pancasila berarti lima dasar, yaitu lima Dasar Negara Republik Indonesia. Istilah “sila” juga bisa berarti sebagai aturan yang melatarbelakangi perilaku seseorang atau bangsa; kelakuan atau perbuatan yang menurut adab (sopan santun); akhlak dan moral. yang meliputi:

1. Tidak boleh melakukan kekerasan (ahimsa)

2. Tidak boleh mencuri (asteya)

3. Tidak boleh berjiwa dengki (Indriva nigraha)

4. Tidak boleh berbohong (amrswada)

5. Tidak boleh mabuk minuman keras (dama). [3]

           

2.    Pengertian pencasila secara historis

            Dasa Negara Indonesia adalah disebut dengan pancasila. Hal ini didasarkan atas interprestasi historis terutama dalam rangka pembentukan rumusan Negara yang secara spontan diterima oleh peserta siding BPUPKI secara bulat. Secara historis proses perumusan pancasila adalah:

a)    Mr. Muhammad Yamin (29 Mei 1945).

1.         Peri Kebangsaan

2.         Peri Kemanusiaan

3.         Peri Ke-Tuhanan

4.         Peri Kerakyatan

5.         Kesejahteraan Rakyat.

        Setelah berpidato, beliau kemudian menyampaikan kembali secara tertulis mengenai rancangan UUD RI. Dan di dalam pembukaan rancangan UUD tersebut tercantum perumusan lima asas dasar negara yang berbunyi sebagai berikut :

1.      Ketuhanan Yang Maha Esa

2.      Kebangsaan Persatuan Indonesia

3.      Rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab

4.      Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan- perwakilan.

5.      Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.[4]

b)        K. Bagoes Hadi Kosumo dan K.H.Wahid hasyim (30 mei 1945).

        Pada hari kedua pada tanggal 30 Juni 1945, yang tampil menyampaikan pidatonya adalah tokoh-tokoh Islam yang diwakili oleh K.Bagoes Hadi Kosumo dan K.H.Wahid Hasyim. Namun mereka hanya menyampaikan usul/pandangan mengenai dasar Negara Indonesia adalah berdasarkan syariat agama Islam. Namun mereka tidak menyampaikan rincian yang menjadi dasar negara tersebut.

c)      Dr. Soepomo (31 Mei 1945)

        Dalam pidatonya beliau menyampaikan pandangannya mengenai Rumusan dasar Negara kebangsaan, yaitu melalui uraian yang berfokus pada aliran pikiran negara integralistik. Kelima dasar negara tersebut adalah:

1.    Persatuan

2.    Kekeluargaan

3.    Keseimbangan lahir dan batin

4.    Musyawarah

5.    Keadilan Rakyat. (Nugroho Notosusanto, 1981: 53).

d)     Ir. Soekarno ( 1 Juni 1945).

        Soekarno yang berpidato secara lisan mengenai konsep rumusan dasar negara Indonesia. Untuk nama dari dasar negara tersebut Soekarno memberikan nama dengan “Pancasila”. Yang artinya lima dasar. Sementara   Rumusan dasar Negara merdeka beserta sistematikanya yang disampaikan oleh Ir. Soekarno adalah :

1.    Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia.

2.    Internasionalisme atau Perikemanusiaan

3.    Mufakat atau Demokrasi.

4.    Kesejahteraan Sosial

5.    Ke Tuhanan Yang berkebudayaan.

ke lima sila tersebut dapat diperas menjadi Tri Sila, yaitu:

1. Socio - Nasonal yaitu Nasionalisme dan Internasionalisme

2. Socio - Demokrasi yaitu Demokrasi dengan Kesejahteraan rakyat

3. Ke Tuhanan Yang Maha Esa.

        Sedangkan bila Tri Sila tersebut diperas lagi, maka menjadi Eka Sila, yaitu “Gotong Royong”

Pada tahun 1947 pidato Soekarno tersebut diterbitkan dan dipublikasikan dengan diberi judul “lahirnya Pancasila”, sehingga dahulu pernah populer bahwa tanggal 1 Juni 1945 adalah merupakan lahirnya Pancasila.

e)      Piagam Jakarta (22 Juni 1945).

        Pada tanggal 22 Juni 1945 sembilan tokoh nasional, yang dikenal dengan Panitia 9, yang terdiri dari Ir. Soekarno (sebagai Ketua), dan 8 delapan orang anggota, yaitu:

1). Drs. MuhaammadHatta,

2). Mr. Muhammad Yamin,

3). Mr. Ahmad Soebardjo,

4). Mr. Alfred Andre Maramis,

 5). Abdoel Kahar Muzakkir,

6). K.H.Wahid Hasyim,

7). Abikoesno Tjokrosoejoso, dan

8), H. Agus Salim,

        Sidang berhasil menyusun sebuah naskah piagam yang dikenal dengan “Piagam Jakarta” atau menurut Muh. Yamin disebut dengan Jacarta Charter, dan Gentelman Agrement. Adapun rumusan Pancasila yang termuat dalam Piagam Jakarta tersebut adalah:

1.    Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-Peme-luknya

2.    Kemanusiaan yang adil dan beradab

3.    Persatuan Indonesia

4.    Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan-Perwakilan

5.    Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.[5]

3.    Pengertian Pancasila Secara Terminologis.

        Dalam bagian Pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI tercantum rumusan pancasila  sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

3. Pesatuan Indonesia

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

Permusyawaratan/ Perwakilan.

5. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

                        Rumusan Pancasila sebagaimana tecantum dalam pembukaan UUD 1945 inilah yang secara konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara RI.

1.      Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 29 Desember 1949 S.d. 17 Agustus 1950. Naskah Pancasila ketika itu adalah:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Peri Kemanusiaan

3. Kebangsaan

4. Kerakyatan

5. Keadin Sosial.

2.    Dalam UUD Sementara (UUDS) tahun1950, yang berlaku mulai 17 Agustus 1950 S.d. 5 juli 1959 Naskah Pancasila yang tercantum konstitusi RIS tersebut adalah :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Peri Kemanusiaan.

3. Kebangsaan

4. Kerakyatan

5. Keadilan Sosial.

3.    Rumusan Pancasila di Kalangan Masyarakat;

     Pancasila yang beredar di kalangan masyrakat luas, bahkan rumusannya sangat beraneka ragam, yang antara lain terdapat rumusan sebagai berikut :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Peri Kemanusiaan

3. Kebangsaan

4. Kedaulatan Rakyat

5. Keadilan Sosilal[6]

2.   Dinamika pelaksanaan UUD 1945

 Undang undang merupakan merupakan hukum dasar terpilih yang bersifat sifat mengikat pemerintah, lembaga Negara, lembaga masyarakat, setiap penduduk Negara Indonesia, sehingga produk hukum sepeti UUD.

Sejak dikeluarkannya dektrit presiden tangan 5 juli 1959 yang disebabkan ketidak terjaminnya stabilitas politik, keamanan maupun ekonomi, konstituante, yang mempunyai tugas membuat UUD sebagai pengganti UUDS pada tahun 1950 gagal menetapkan UUd. Dektrit presiden mengandung beberapa dictum yang asanagt penting yaitu:

a)    Menetapkan pembubaran konstituante

b)   Menetapkan UUD berlaku lagi

c)    pembentukan MPRS yang terdiri dari anggota-anggota DPR, DPD, serta DPA sementara segera dilakukan sidang[7]

                 Setelah Dekrit Presiden Soekarno 5 Juli 1959, seharusnya pelaksanaan sistem pemerintahan negara didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Karena pemberlakuan kembali UUD 1945 menuntut konsekuensi sebagai berikut: Pertama, penulisan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, penyelenggaraan negara seharusnya dilaksanakan sebagaimana amanat Batang Tubuh UUD ‘45. Dan, ketiga, segera dibentuk MPRS dan DPAS. Pada kenyataannya, setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 terjadi beberapa hal yang berkaitan dengan penulisan sila-sila Pancasila yang tidak seragam. Sesudah dikeluarkannya Dekrit 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno, terjadi beberapa penyelewengan terhadap UUD 1945. Antara lain, Soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup melalui TAP No. III/MPRS/1960. Selain itu, kekuasaan Presiden Soekarno berada di puncak piramida, artinya berada pada posisi tertinggi yang membawahi ketua MPRS, ketua DPR, dan ketua DPA yang pada waktu itu diangkat Soekarno sebagai menteri dalam kabinetnya sehingga mengakibatkan sejumlah intrik politik dan perebutan pengaruh berbagai pihak dengan berbagai cara, baik dengan mendekati maupun menjauhi presiden. Pertentangan antarpihak begitu keras, seperti yang terjadi antara tokoh PKI dengan perwira Angkatan Darat (AD) sehingga terjadilah penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira AD yang dikenal dengan peristiwa Gerakan 30 September (G30S PKI). Peristiwa G30S PKI menimbulkan peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Peralihan kekuasan itu diawali dengan terbitnya Surat Perintah dari Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto, yang di kemudian hari terkenal dengan nama Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret). Surat itu intinya berisi perintah presiden kepada Soeharto agar “mengambil langkahlangkah pengamanan untuk menyelamatkan keadaan”. Supersemar ini dibuat di Istana Bogor dan dijemput oleh Basuki Rahmat, Amir Mahmud, dan M. Yusuf.  Supersemar ini pun juga menjadi kontroversial di belakang hari. Supersemar yang diberikan oleh Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto itu kemudian dikuatkan dengan TAP No. IX/MPRS/1966 pada 21 Juni 1966. Dengan demikian, status supersemar menjadi berubah: Mula-mula hanya sebuah surat perintah presiden kemudian menjadi ketetapan MPRS. Jadi, yang memerintah Soeharto bukan lagi Presiden Soekarno, melainkan MPRS. Hal ini merupakan fakta sejarah terjadinya peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Bulan berikutnya, tepatnya 5 Juli 1966, MPRS mengeluarkan TAP No. XVIII/ MPRS/1966 yang isinya mencabut TAP No. III/MPRS/1960 tentang Pengangkatan Soekarno sebagai Presiden Seumur Hidup. Konsekuensinya, sejak saat itu Soekarno bukan lagi berstatus sebagai presiden seumur hidup. Setelah menjadi presiden, Soeharto mengeluarkan Inpres No. 12/1968 tentang penulisan dan pembacaan Pancasila sesuai dengan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 (ingatlah, dulu setelah Dekrit 5 Juli 1959 penulisan Pancasila beraneka ragam). Ketika MPR mengadakan Sidang Umum 1978 Presiden Soeharto mengajukan usul kepada MPR tentang Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila (P-4). Usul ini diterima dan dijadikan TAP No. II/MPR/1978 tentang P-4 (Ekaprasetia Pancakarsa). Dalam TAP itu diperintahkan supaya Pemerintah dan DPR menyebarluaskan P-4. Presiden Soeharto kemudian mengeluarkan Inpres No. 10/1978 yang berisi Penataran bagi Pegawai Negeri Republik Indonesia. Kemudian, dikeluarkan juga Keppres No. 10/1979 tentang pembentukan BP-7 dari tingkat Pusat hingga Dati II. Pancasila juga dijadikan satu-satunya asas bagi orsospol (tercantum dalam UU No. 3/1985 ttg. Parpol dan Golkar) dan bagi ormas (tercantum dalam UU No. 8/1985 ttg. Ormas). Banyak pro dan kontra atas lahirnya kedua undangundang itu. Namun, dengan kekuasaan rezim Soeharto yang makin kokoh sehingga tidak ada yang berani menentang (BP7 Pusat, 1971). [8]

                 masa antara tahun 1959 sampai 1965 (orde lama) belum dibentuk lembaga-lembaga seperti: MPR, DPR, DPA dan badan pemeriksa keuangan sebagai mana yang ditentukan UUD 1945.

     Kurun waktu orde baru tahun 1966 sampai 1998 yang mempunya tekat melaksanakan pancasila dan undang-undang 1945 secara murni dan konsekuen. Karnah telah terbukti bahwa pemberotakan G- 30-s yang didalangi PKI maka rakyatmenghendaki dan PKI dibubarkan. Tetapi pada sat itu pemerintah tidak mau memenuhi kehendak rakyat sehingga timbul “situasi konflik” antara rakyat disatu pihak dan presiden dipihak lain. Keadaan dibidang politik, ekonomi, keamanan semakin tidak terkendali oleh karena itu masyarakat dengan dipelopori pemuda/mahasiswa menyampaikan tuntutannya yaitu tiga tuntutan atau TRITURA:

a)      bubarkan PKI

b)      bersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI

c)      turunkan harga-harga/perbaiki ekonomi

     UUD pada era globalisasi ditandai dengan reformasi berawal dari ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1999 tentang GBHN kemudian disusul oleh tap tap MPR yang lain.dari seg pembangunan hukum terlihat dari tap MPR No.III/MPR/2000tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan peruundang-undang.[9]

C.   Kesimpulan

            Dinamika  dalammengaktualisasikan  nilai   Pancasila   ke   dalam   kehidupan   bermasyarakat,berbangsa, dan benegara adalah suatu keniscayaan,  agar  Pancasilatetap  selalu  relevan  dalam fungsinya  memberikan  pedoman   bagi  pengambilan  kebijaksanaan  dan  pemecahan  masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar loyalitas warga  masyarakat  dan  warganegaraterhadap Pancasila tetap tinggi. Di lain pihak, apatisme  dan  resistensi  terhadap  Pancasila  bias diminimalisir.Substansi dari adanya dinamikadalam  aktualisasi  nilai  Pancasila  dalam  kehidupan  praksisadalah selalu terjadinya perubahan dan pembaharuan dalam mentransformasikan nilai Pancasila ke   dalam    norma    dan    praktik    hidup    dengan    menjaga    konsistensi,    relevansi, dan kontekstualisasinya. Sedangkan perubahan dan pembaharuan yang berkesinambungan terjadi apabila ada dinamika internal  (self-renewal)  dan  penyerapan  terhadap  nilai-nilai  asing yang relevan untuk pengembangan dan penggayaan ideology Pancasila.Muara dari semua  upaya perubahan  dan  pembaharuan  dalam  mengaktualisasikan   nilai   Pancasila   adalah   terjaganya akseptabilitas dan kredibilitas Pancasila oleh warganegara dan wargamasyarakat Indonesia.

D.  .Daftar pustaka

Ahmad.dkk.2007.pendidikan pancasila.guna darma:Jakarta

Kaderi alwi.pendidikan pancasila.antasari press:Jakarta

Direktorat jendral pembelajaran dan kemahasiswaan.2016.pendidikan pancasila cetakan 1. Direktorat jendral pembelajaran dan kemahasiswaan:

---

[1] Pendidikan pancasila (DRS. H.M. ALWI KADERI, M.Pd.i), hal  27-28

[2] Pendidikan pancasila, hal 1

[3] Pendidikan pancasila (DRS. H.M. ALWI KADERI, M.Pd.i), hal 7

[4] Pendidikan pancasila (Achmad Drs., hmm dkk), hal 8

[5] Pendidikan pancasila (DRS. H.M. ALWI KADERI, M.Pd.i), hal 13-16

[6] Pendidikan pancasila (Achmad Drs., hmm dkk), hal 16-18

[7] Pendidikan pancasila (Achmad Drs., hmm dkk), hal 73

[8] Pendidikan pancasila (direktorat  jendral pembelajaran & kemahasiswaan) hal 59-61

[9] Pendidikan pancasila (Achmad Drs., hmm dkk), hal75

MAKALAH KEDUDUKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN IDEOLOGI DALAM BERBANGSA DAN BERNEGARA

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Ideologi mempunyai peranan penting dalam menentukan pandangan hidup suatu negara. Setiap negara di dunia mempunyai pandangan hidup masingmasing yang telah disesuaikan dengan budaya dan karakter warganya. Pancasila sebagai ideologi Negara Indonesia mengandung nilai-nilai kebangsaan, yaitu cara berfikir dan cara kerja perjuangan bangsa. Pancasila sebagai ideologi Negara Indonesia mengandung nilai-nilai kebangsaan, yaitu cara berfikir dan cara kerja perjuangan bangsa. Derasnya arus globalisasi menyebabkan semakin lunturnya nilai-nilai karakter bangsa di masyarakat khususnya pada anak-anak.

 Dengan adanya pertukaran budaya bangsa, banyak budaya asing yang masuk yang akhirnya merusak nilai-nilai karakter bangsa. Anak-anak lebih menyukai budaya asing daripada budaya asli bangsa ini. Hal ini dibuktikan dengan perasaan yang bangga menggunakan produk luar negeri. Selain itu lunturnya nilai-nilai kebangsaan bisa dibuktikan dengan semakin banyaknya fenomena pembatasan bahkan penghapusan upaya penanaman nilai kebangsaan di sekolah. Dari fakta-fakta di atas penulis menemukan adanya pengaruh lunturnya nilai-nilai kebangsaan dengan timbulnya berbagai masalah pada anak-anak. Selain itu lunturnya nilai-nilai kebangsaan menyebabkan timbulnya berbagai masalah di sekolah khususnya di kelas yaitu : rasa tidak hormat kepada Kepala sekolah dan guru, kurangnya sopan santun siswa terhadap guru dan orang tua.

B.     Rumusan Masalah

     1.      Apa itu pancasila sebagai ideologi bangsaa dan negara?

     2.      Apa itu pancasila sebagai asas persatuan dan kesatuan?

     3.      Apa itu pancasila sebagai jati diri bangsa indonesia?

C.    Tujuan

      1.      Untuk mengetahui apa itu pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara

      2.      Untuk mengetahui pancasila sebagai asas persatuan dan kesatuan.

     3.      Untuk mengetahui pacasila sebagai jati diri bangsa indonesia.

D.    Manfaat

     1.      Menambah ilmu pengetahuan mengenai pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara.

     2.      Bisa menjadi referensi penelitian yang berhubungan dengan makalah ini

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia

Pancasila adalah pandangan hidup (filsafah), dasar negara (ideologi), dan alat pemersatu bangsa Indonesia. Begitu besar pengaruh Pancasila terhadap bangsa dan negara Indonesia adalah karena perjalanan sejarah dan kompleksitas keberadaan Indonesia, sepertikeberagaman suku, agama, bahasa daerah, pulau, adat istiadat, kebiasaan budaya sertawarna kulit. Semuanya jauh berbeda satu sama lain tetapi mutlak harus dipersatukan. Lebih jauh, untuk menghadapi pengaruh yang datang dari luar dan dalam negeri sebagai ekologi pemerintahan. Pancasila diharapkan mampu menjadi tameng. Tetapi, apakah hanya sila ketiga Persatuan Indonesia yang cenderung sentralistis inisaja yang intensif.Sila ke dua kemanusian yang adil dan beradab telah menyeimbangkan. Berbagai Pasukan garuda telah dikirim ke manca negara yang berseteru, begitu juga bantuan bahan makanan, obat-obatan dan uang bagi negara yang membutuhkan. Memang kemanusian mempunyai ruang lingkup mengglobal sehingga disebut juga sebagai internasionalisme. Secara lengkap, Pancasila diakui sebagai pandangan hidup bangsa yang tercermin dalamsikap gotong royong, musyawarah, kekeluargaan, kebersamaan, dan kebhinekaan.-adi, Pancasila diharapkan sebagai jalan hidup yang akan dapat mengatasi masalah yang paling mendasar yang dihadapi bangsa Indonesia. Selain itu, Pancasila juga digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan pembangunan, ketertiban, dan keamanan. Dengan begitu, Pancasila akan dapat pula tetap menjadi dasar bagi masyarakat Indonesia yang modern. Secara kreatif dan dinamis, Pancasila mampu memadukan antara aspirasi masa depan, menyelesaikan masa kini, dan memberi harga pada masa lalu yang memiliki kulturalmasa lampau yang kaya.Bangsa Indonesia adalah satu-satunya bangsa di dunia yang memiliki keanekaragaman suku, agama besar, pulau yang terpisah, adat istiadat, bahasa kedaerahan, budaya dan kesenian yang kemudian dapat diseragamkan yang dikenal dengan Bhineka Tunggal Ika.

Perjalan sejarah membuktikan Pancasila mampu membrikan dasar yang kokoh bagikesatuan dan persatuan bangsa. Itulah sebabnya sebgai orang pertama yang beride untuk mencetuskan Pancasila, Ir.Soekarno meletakkan wawasan kebangsaan sebagai urutan nomor satu.

a.       Makna Pancasila sebagai Ideologi Bangsa

Makna Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah bahwa   nilai-nilai yangterkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Dengan kata lain, Misi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah terwujudnya kehidupan yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berkersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan. Pancasila sebagai ideologi nasional selain berfungsi sebagai cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai yang disepakati bersama, karena itu juga berfungsi sebagai sarana pemersatu masyarakat yang dapat memparsatukan berbagai golongan masyarakat di Indonesia.

b.      Fungsi Ideologi

fungsi utama ideologi dalam masyarakat ada dua, yaitu sebagai tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai secara bersama oleh suatu masyarakat, dan sebagai pemersatu masyarakat dan karenanya sebagai prosedur penyelesaian konflik yang terjadi dalam masyarakat. Pancasila sebagai ideologi mengandung nilai-nilai yang berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafat bangsa. Dengan demikian memenuhi syarat sebagai suatu ideologi terbuka.Sumber semangat yang menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah terutama bagi negara baru dan negara muda, lebih baikhukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok, sedangkan aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah caranya membuat, mengubah dan mencabutnya faktor Pendorong keterbukaan Ideologi Pancasila kenyataan dalam proses pembangunan nasional dan dinamika masyarakat yang berkembang secara cepat. kenyataan menujukkan bahwa bangkrutnya ideologi yang tertutup dan berkecenderung meredupkan perkembangan dirinya. Pengalaman sejarah politik masa lampau & tekad untuk memperkokoh kesadaran akan nilai-nilai dasar Pancasila yang bersifat abadi dan hasrat mengembangkan secara kreatif dan dinamis dalam rangka mencapai tujuan nasional

B.     Pancasila Sebagai Asas Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia

Pancasila Sebagai Asas Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia adanya kesatuan asas kerokhanian, kesatuan pandangan hidup, kesatuan ideologi adalah sangat penting dan bersifat sentral, karena suatu bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui ke arah mana tujuan bangsa itu ingin dicapai maka bangsa itu harus memiliki satu pandangan hidup, ideologi maupun satu asas kerokhanian.

Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang dengan sendirinya memiliki kebudayaan dan adat-istiadat yang berbeda-beda pula. Namun demikian bahwa perbedaan itu harus disadari sebagai sesuatu yang memang senantiasa ada pada setiap manusia (suku bangsa) sebagai makhluk pribadi, dan dalam masalah ini bersifat biasa. Namun demikian dengan adanya kesatuan asas kerokhanian yang kita miliki, maka perbedaan itu harus dibina ke arah suatu kerjasama dalam memperoleh kebahagiaan bersama. Maka disinilah letak fungsi dan kedudukan asas kerokhanian Pancasila sebagai asas persatuan, kesatuan dan asas kerjasama bangsa Indonesia. Dalam masalah ini maka membina, membangkitkan, memperkuat dan mengembangkan persatuan dalam suatu pertalian kebangsaan menjadi sangat penting artinya, sehingga persatuan dan kesatuan tidak hanya bersifat statis namun harus bersifat dinamis. Perbedaan-perbedaan itu tidaklah mempengaruhi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, karena memiliki daya penarik ke arah kerjasama yang saling dapat diketemukan dalam suatu perpaduan dan sintesa yang memperkaya masyarakat sebagai suatu bangsa.

Pancasila sebagai dasar filsafat hidup bangsa sekaligus berfungsi sebagai  pemersatu bangsa Indonesia, yang dalam penghayatan Pancasila merupakan penghayatan material, kemudian diwujudkan dalam pengamalan subjektif Pancasila. Sila-sila dari Pancasila sebagai asas kehidupan adalah cita-cita hidup yang seharusnya terus diamalkan, tak ada hentinya, semakin baik, dan semakin sempurna. Pancasila sebagai pandangan hidup dasar pemersatu bangsa Indonesia dapat diwujudkan melalui tindakan-tindakan yang sesuai dengan kelima sila yang terdapat dalam dasar negara tersebut:

1.      Ketuhanan Yang Maha Esa

Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mengakui serta memuliakan-Nya sebagai pencipta alam semesta, memiliki tingkah laku susila sehari-hari sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing. Menghormati kemerdekaan atau kebebasan orang dan umat lain untuk memeluk agama atau kepercayaannya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Menghormati agama atau kepercayaan lain dan pemeluk atau penganutnya, ikut memperjuangkan terciptanya suasana yang baik bagi kehidupan beragama dan melawan hal-hal seperti pertunjukan dan penertiban yang merugikan hidup moral keagamaan orang banyak. Ikut memperjuangkan adanya kerukunan dan kerja sama anat umat beragama dan melaksanakan sila-sila lain dan menjalankan tugas sehari-hari sebagai bakti terhadap Tuhan.

2.       Kemanusiaan yang adil dan beradab

Mengakui dan memperlakukan setiap orang, tanpa membedakan bangsa, keturunan, warna kulit, jenis kelamin, agama dan kedudukan, sebagai sesama manusia yang berakal budi. Memperlakukan sesama manusia sebagaimana ia ingin diperlakukan oleh orang lain dengan mengambil sikap tenggang rasa. Dalam menuntut hak-haknya tidak main hakim sendiri, tapi menempuh jalan hukum untuk menjamin keadilan. Memperlakukan bangsa-bangsa lain sebagai sesama anggota umat manusia dan menghormati hak-hak mereka.

3.      Persatuan Indonesia

Ikut membela kebenaran, keutuhan wilayah, keamanan dan kesejahteraan Indonesia. Memiliki kesadaran dan kebangsaan nasional Indonesia serta mengembangkannya. Menjunjung tinggi dan mencintai Indonesia sebagai kesatuan politik, kesatuan sosial dan budaya, kesatuan ekonomi, mapun kesatuan pertahanan dan keamanan. Memiliki dan mengembangkan solidaritas terhadap sesame warga negara. Menjunjung tinggi dan ikut mengembangka kebudayaan nasional Indonesia, termasuk pandangan hidup dan moral bangsa, dasar falsafah negara dan bahasa Indonesia.

4.      Kerakyatan Yang di Pimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan

Menghormati keyakinan dan pendapat sesama karena setiap orang  mempunyai kebebasan untuk mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Ikut dalam pemilihan-pemilihan umum guna mamilih wakil-wakil rakyat untuk MPR, DPR, dan DPRD. Mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama dan menerima serta melaksanakan keputusan hasilnya. 

Mematuhi Hukum Nasional, termasuk UUD 1945, Ketetapan –ketetapan MPR, dan peraturan perundangan lain, sebagai keputusan bersama rakyat. Menyadari diri sebagai warga negara yang ikut bertanggung jawab atas keselamatan negara dan pelaksanaan tugas-tugasnya, seperti yang terkandung dalam alinea ke-4 UUD 1945.

5.      Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Memperhatikan kesejahteraan umum yang menjadi urusan negara dan memberikan sumbangan sesuai dengan kemampuan dan kedudukannya masing-masing semi terwujudnya kesejahteraan umum itu. Ikut memperjuangkan agar semua warga negara, terutama yangn lemah kedudukannya, dapat ikut dalam perekonomian dan mendapatkan bagian yang wajar dari pendapatan nasional. Memperjuangkan diadakannya jaminan-jaminan sosial bagi segala lapisan masyarakat dengan pelaksanaan kesejahteraan sosial yang baik. Mematuhi peraturan-peraturan perundangan yang ditetapkan oleh negara sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan khususnya dalam membayar pajak secara jujur sesuai undang-undang yang berlaku.

Tindakan-tindakan yang terkandung dalam kelima sila pada Pancasila yang disebutkan diatas merupakan ciri-ciri manusia Pancasila, dengan melaksanakannya sebagai warga negara adalah wujud ikut serta mewujudkan persatan dan kesatuan bangsa.

C.    Pancasila sebagai jati diri bangsa indonesia

Jati diri bangsa adalah identitas suatu bangsa yang menjadi pemicu semangat kesinambungan hidup bangsa yang bersangkutan. “jatidiri bangsa Indonesia” adalah identitas bangsa Indonesia yang menjadi pemberi semangat demi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Jati diri bangsa Indonesia dapat diidentifikasikan melalui citra budaya dan peradaban bangsa Indonesia yang telah ada sebelum bangsa ini ada dan merdeka.

Pancasila sebagai jatidiri bangsa Indonesia. Pancasila adalah suatu filsafat yang merupakan fundamen pikiran, jiwa dan hasrat yang sedalam-dalamnya yang diatasnya didirikan gedung Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. (Prof. Drs. Sunaryo Wreksosuhardjo, 2008). Dalam artian bahwa pancasilalah yang menjadi pondasi awal berdirinya bangsa yang memiliki cita-cita dan tujuan hidup yang sejalan dengan nilai-nilai yang ada sejak kemerdekaan bangsa Indonesia hingga hari ini.Oleh karena itu bangsa Indonesia berkewajiban mempertahankan kemurnian pancasila ditengah gencarnya arus globalisasi.

Faktanya hari ini pancasila sebagai jati diri bangsa semakin hilang dari kehidupan masyarakat Indonesia. Nilai-nilai pancasila seolah telah ditinggalkan masyarakat dalam menjalani kehidupan bernegara. Lebih fatalnya lagi jika di survey hampir sebagian masyarakat Indonesia yang tidak mengenal lambang maupun symbol dalam setiap sila pacasila.

Tidak bisa disalahkan seutuhnya mengingat latar belakang permasalahan tersebut bukan dikarenakan oleh dirinya melainkan kurangnya pendidikan dan penanaman nilai-nilai pancasila dalam kehidupan bangsa, dilihat saja hari ini pendidikan kewarganegaan tidaklah di anggap sebagai sesuatu yang penting dan bukan lagi sesuatu yang di anggap luar biasa. Sehingga tidak mengherankan masyarakat mulai memudarkan nilai-nilai pancasila, di tingkat lebih tinggi dalam system pemerintahan yang dijalani kini tidaklah sepenuhnya menggunakan pengamalan nilai-nilai pancasila.

Pancasila dan jati diri adalah satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan dan terpisahkan. Perkembangan zaman seakan menyudutkan posisi pancasila dalam peranannya sebagai pedoman hidup bangsa yang meliputi segala aspek kehidupan bangsa. Oleh karenanya pr pemerintah untuk mulai mengembangkan strategi gitu, entah itu berupa sosialisasi pemahaman pancasila dalam masyarakat, mengembangkan kembali pendidikan yang berbasis kewargenegaraan menginggat dengan hal itu akan semakin memberikan pemahaman tentang batas-batas hak dan kewawijaban warganegara serta pendidikan pancasila ditanamkan sejak dini agar ketika di tempatkan pada posisi yang lebih tinggi mereka tau dan paham tentang identitas bangsanya. Sehingga dengan begitu kehidupan bangsa akan lebih terarah dan tetap berada dalam konteks dan koridor penjalanan nilai-nilai pancasila.

BAB III

PENUTUP

A.    Kesimpulan

Pancasila adalah pandangan hidup (filsafah), dasar negara (ideologi), dan alat pemersatu bangsa Indonesia. Begitu besar pengaruh Pancasila terhadap bangsa dan negara Indonesia adalah karena perjalanan sejarah dan kompleksitas keberadaan Indonesia, sepertikeberagaman suku, agama, bahasa daerah, pulau, adat istiadat, kebiasaan budaya sertawarna kulit.

Pancasila Sebagai Asas Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia adanya kesatuan asas kerokhanian, kesatuan pandangan hidup, kesatuan ideologi adalah sangat penting dan bersifat sentral, karena suatu bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui ke arah mana tujuan bangsa itu ingin dicapai maka bangsa itu harus memiliki satu pandangan hidup, ideologi maupun satu asas kerokhanian

Jati diri bangsa adalah identitas suatu bangsa yang menjadi pemicu semangat kesinambungan hidup bangsa yang bersangkutan. “jatidiri bangsa Indonesia” adalah identitas bangsa Indonesia yang menjadi pemberi semangat demi kelangsungan hidup bangsa Indonesia.

B.     Saran

Penulis tentu menyadari makalah ini masih banyak kekurangan  didalamnya, maka dari itu kritik dan saran dari pembaca sangat di butuhkan.