PERMASALAHAN MAKRO EKONOMI DI INDONESIA

PERMASALAHAN MAKRO EKONOMI

DI INDONESIA

1.      Masalah Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perekonmian Indonesia tidak terlepas dari permasalahan kesenjangan dalam pengelolaan perekonomian, dimana para pemilik modal besar selalu mendapatkan kesempatan yang lebih luas dibandingkan dengan para pengusaha kecil dan menengah yang kekurangan modal.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara umum yaitu:

Ø  Faktor produksi, yaitu harus mampu memanfaatkan tenaga kerja yang ada dan penggunaan bahan baku industri dalam negeri semaksimal mungkin.

Ø  Faktor investasi, yaitu dengan membuat kebijakan investasi yang tidak rumit dan berpihak pada pasar.

Ø  Faktor perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran, harus surplus sehingga mampu meningkatkan cadangan devisa dan menstabilkan nilai rupiah.

Ø  Faktor kebijakan moneter dan inflasi, yaitu kebijakan terhadap nilai tukar rupiah dan tingkat suku bunga ini juga harus di antisipatif dan diterima pasar.

Ø  Faktor keuangan negara, yaitu berupa kebijakan fiskal yang konstruktif dan mampu membiayai pengeluaran pemerintah.

Kebanyakan negara berkembang menghadapi banyak masalah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Hambatan-hambatan terpenting yang dialami adalah:

Ø  Kegiatan sektor pertanian masih tetap tradisonal dan produktivitasnya sangat rendah.

Ø  Kebanyakan negara masih menghadapi masalah kekurangan dana modal dan barang modal (peralatan produksi) yang modern.

Ø  Tenaga terampil, terdidik dan keahlian keusahawanan penawarannya masih jauh dibawah jumlah yang diperlukan.

Ø  Perkembangan penduduk sangatlah pesat.

Ø  Berbagai masalah institusi, sosial, kebudayaan dan politik yang sering dihadapi.

Beberapa teori telah dikemukakan yang merangkan mengenai hubungan diantara berbagai faktor produksi dengan pertumbuhan ekonomi. Pandangan teori tersebut adalah:

I.            Teori klasik: menekankan tentang pentingnya faktor fator produksi dalam menaikkan pendapatan nasional dan mewujudkan pertumbuhan. Akan tetapi yang terutama diperhatikan ahli ekonomi klasik adalah peranan tenaga kerja. Menurut mereka tenaga kerja yang berlebihan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi

II.         Teori Schumpeteer: menekankan tentang peranan usahawan yang akan melakukan inovasi dan investasi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi.

III.      Teori Harrod-Domar: menekankan peranan investasi sebagai faktor yang menimbulkan pertambahan pengeluaran agregat. Teori ini pada dasarnya menekankan peranan segi permintaan dakam mewujudkan pertumbuhan.

IV.      Teori neo klasik: melalui kajian empirikal teori ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dan peningkatan kemahiran masyarakat merupakan faktor yang terpenting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi

Sedangkan untuk cara mengatasi masalah pertumbuhan & pembangunan ekonomi di Indonesia saya uraikan seperti di bawah ini :

  1. Meningkatkan mutu pendidikan yang layak kepada masyarakat.

2. Pemberantasan Korupsi

3. Membuka usaha mandiri

4. Mengatasi pengangguran

5. Mengembangkan NPM Mandiri.

Kebijakan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang dilakukan pemerintah adalah:

Kebijakan diversivikasi kegiatan ekonomi, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memodernkan kegiatan ekonomi yang ada. Sedankan langkah penting yang harus dilakukan adalah mengembangkan kegiatan ekonomi yang baru yang dapat mempercepat informasi kegiatan ekonomi yang bersifat tradisional kepada kegiatan ekonomi yang modern.

Mengembangkan infrastruktur, modernisasi pertumbuhan ekonomi memerlukan infrasturuktur yang modern pula. Berbagai kegiatan ekonomi memerlukan infrastruktur yang berkembang, seperti jalan, jembatan, lapangan terbang, pelabuhan, kawasan perindustrian, irigasi dan penyediaan air, listrik dan jaringan telepon.

Meningkatkan tabungan dan investasi, pendapatan masyarakat yang rendah menyebabkan tabungan masyarakat rendah. Sedangakan pembangunan memerlukan tabungan yang besar untuk membiayai investasi yang dilakukan. Kekurangan invesatsi selalu dinyatakan sebagai salah satu sumber yang dapat menghambat pembangunan ekonomi. Oleh sebab itu syarat penting yang perlu dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan tabungan masyarakat

Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat, dari segi pandangan individu maupun dari segi secara keseluruhan, pendidikan merupakan satu investasi yang sangat berguna dalam pembangunan ekonomi. Individu yang memperoleh pendidikan tinggi cenderung akan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi, jadi semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi pula pendapatan yang diperoleh

Merumuskan dan melaksanakan perencanaan ekonomi, kebijakan pemerintah yang konvensional yaitu kebijakan fiskal dan moneter tidak dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Untuk mengatasinya pada tahap mula dari pembangunan ekonomi perencanaan pembanguna perlu dilakukan.

Melalui perencanaan pembangunan dapat pula ditentukan sejauh mana investasi swasta dan pemerintah perku dilakukan untuk mencapai suatu tujuan pertumbuhan yang telah ditentukan.

2.      Masalah Ketidakstabilan Ekonomi

Dalam sistem ekonomi bebas atau sistem ekonomi pasar, kegiatan ekonomi sering mengalami pasang surut. Kadang kala pertumbuhan ekonomi maju pesat dan kadang kala berjalan lambat, bahkan kadang-kadang merosot. Pergerakan naik turunnya kegiatan perusahaan-perusahaan demi mencapai kemajuan ekonomi dalam jangka panjang disebut Konjungtoratau siklus kegiatan perusahaan.

Siklus dalam suatu periode konjungtor berbeda dengan keadaan konjungtor pada periode lain. Tetapi sifat-sifat dasar setiap siklus sama. Kurva konjungtur ekonomi terdiri dari masa pertumbuhan, masa puncak kemakmuran (peak of wealth), masa kemunduran, masa keterpurukan (peak of crises). Setelah krisis dapat teratasi, akan terjadi masa pemulihan (recovery), pertumbuhan, dan seterusnya. Siklus ini terbangun seperti gelombang sinus.

3.      Masalah Pengangguran

Pengangguran adalah suatu kondisi ketika seseorang yang dikategorikan dalam golongan angkatan kerja yang ingin memperoleh pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Pengangguran dapat terjadi karena faktor-faktor berikut.

a.       Kekurangan pengeluaran agregat.

b.      Ingin meninggalkan pekerjaan lama untuk mendapat pekerjaan baru yang lebih baik.

c.       Perusahaan mengganti tenaga kerja manusia dengan peralatan-peralatan canggih, seperti penggunaan mesin-mesin komputer.

d.      Ketidaksesuaian antara keterampilan pencari kerja dan keterampilan yang dibutuhkan dalam industri.

4.      Masalah Inflasi

Inflasi adalah suatu keadaan di mana harga naik secara umum dan terus menerus. Keadaan inflasi akan berbeda dari waktu ke waktu dan dari suatu negara ke negara lainnya. Ada empat golongan inflasi, yaitu ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Pada inflasi ringan, kenaikan harga masih di bawah angka 10% setahun. Pada inflasi sedang, kenaikan harga antara 10%-30% setahun. Pada inflasi berat, kenaikan harga antara 30%-100% setahun. Pada hiperinflasi atau inflasi tak terkendali, kenaikan harga berada di atas 100% setahun

Inflasi dapat terjadi karena berbagai hal sebagai berikut.

a.       Ketidakseimbangan pengeluaran agregat dibandingkan dengan kemampuan perusahaan dalam menyediakan barang-barang.

b.      Tuntutan kenaikan upah oleh pekerja yang menyebabkan harga pokok barang bertambah.

c.       Kenaikan harga-harga barang yang diimpor.

d.      Pengeluaran uang yang bertambah secara berlebihan tanpa diikuti oleh pertambahan produksi dan penawaran barang.

e.       Kekacauan politik dan ekonomi

5.      Masalah Neraca Perdagangan dan Neraca Pembayaran

Neraca Perdagangan atau balance of trade adalah ikhtisar yang menunjukkan selisih antara nilai transaksi ekspor dan impor suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Biasanya kurun waktunya satu tahun. Neraca perdagangan suatu negara yang positif menunjukkan negara itu mengalami ekspor yang nilai moneternya melebihi impor. Terjadi surplus perdagangan. Sementara itu, neraca perdagangan suatu negara yang negatif menunjukkan nilai moneter impornya melebihi nilai moneter ekspor. Terjadi defisit perdagangan.

Neraca pembayaran adalah suatu ikhtisar yang menunjukkan aliran pembayaran yang dilakukan dari negara-negara lain ke dalam negeri dan dari dalam negeri ke negara lain dalam satu tahun tertentu. Aliran itu mencakup hal-hal berikut.

a.       Aliran penerimaan ekspor serta pembayaran impor barang dan jasa.

b.      Aliran penanaman modal asing dan pembayaran penanaman modal asing.

c.       Aliran keluar masuk modal jangka pendek seperti deposito di luar negeri.
   

Neraca pembayaran bermaslaah ketika neraca pembayaran mengalami defisit. Artinya, pembayaran ke luar negeri melebihi penerimaan dari luar negeri. Hal ini dapat disebabkan oleh impor lebih besar daripada ekspor dan aliran modal terlalu banyak ke luar negeri.

Neraca pembayaran yang defisit dapat menimbulkan akibat sebagai berikut.

a.       Penurunan kegiatan ekonomi dalam negeri karena penggunaan barang impor.

b.      Harga valuta asing meningkat.

c.       Harga barang impor bertambah mahal.

d.      Kegairahan pengusaha berkurang dalam penanaman modal dan membangun usaha baru.

a.      Masalah Kemiskinan dan Pemerataan

Pada akhir tahun 1996 jumlah penduduk miskin Indonesia sebesar 22,5 juta jiwa atau sekitar 11,4% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia. Namun, sebagai akibat dari krisis ekonomi yang berkepanjangan sejak pertengahan tahun 1997, jumlah penduduk miskin pada akhir tahun itu melonjak menjadi sebesar 47 juta jiwa atau sekitar 23,5% dari jumlah keseluruhan penduduk Indonesia. Pada akhir tahun 2000, jumlah penduduk miskin turun sedikit menjadi sebesar 37,3 juta jiwa atau sekitar 19% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia.

Dari segi distribusi pendapatan nasional, penduduk Indonesia berada dalam kemiskinan. Sebagian besar kekayaan banyak dimiliki kelompok berpenghasilan besar atau kelompok kaya Indonesia.

b.      Krisis Nilai Tukar

Krisis mata uang yang telah mengguncang Negara-negara Asia pada awal tahun 1997, akhirnya menerpa perekonomian Indonesia. Nilai tukar rupiah yang semula dikaitkan dengan dolar AS secara tetap mulai diguncang spekulan yang menyebabkan keguncangan pada perekonomian yang juga sangat tergantung pada pinjaman luar negeri sector swasta. Pemerintah menghadapi krisis nilai tukar ini dengan melakukan intervensi di pasar untuk menyelamatkan cadangan devisayang semakin menyusut. Pemerintah menerapkan kebijakan nilai tukar yang mengambang bebas sebagai pengganti kebijakan nilai tukar yang mengambang terkendali.

c.       Masalah Utang Luar Negeri

Kebijakan nilai tukar yang mengambang terkendali pada saat sebelum krisis ternyata menyimpan kekhawatiran. Depresiasi penurunan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama dolar ASyang relative tetap dari tahun ke tahun menyebabkan sebagian besar utang luar negeri tidak dilindungi dengan fasilitas lindung nilai (hedging) sehingga pada saat krisis nilai tukar terjadi dalam sekejap nilai utang tersebut membengkak. Pada tahun1997, besarnya utang luar negeri tercatat 63% dari PDB dan pada tahun 1998 melambung menjadi 152% dari PDB.

Untuk mengatasi ini, pemerintah melakukan penjadwalan ulang utang luar negeri dengan pihak peminjam. Pemerintah juga menggandeng lembaga-lembaga keuangan internasional untuk membantu menyelesaikan masalah ini.

d.      Masalah Perbankan dan Kredit Macet

Besarnya utang luar negeri mengakibatkan permasalahan selanjutnya pada system perbankan. Banyak usaha yang macet karena meningkatnya beban utang mengakibatkan semakin banyaknya kredit yang macet sehingga beberapa bank mengalami kesulitan likuiditas. Kesulitan likuiditas makin parah ketika sebagian masyarakat kehilangan kepercayaannya terhadap sejumlah bank sehingga terjadi penarikan dana oleh masyarakat secarabesar-besaran (rush).

Goncangan yang terjadi pada system perbankan menimbulkan goncangan yang lebih besar pada system perbankan secara keseluruhan, sehingga perekonomian juga akan terseret ke jurang kehancuran. Alasan-alasan di atas menyebabkan pemerintah memutuskan untuk menyelamatkan bank-bankyang mengalami masalah likuiditas tersebut dengan memberikan bantuan likuiditas. Namun untuk mengendalikan laju inflasi, bank sentral harus menarik kembali uang tersebut melalui operasi pasar terbuka. Hal ini dilakukan dengan meningkatnya suku bunga SBI. Kebijakan ini kemudian menimbulkan dilema karena peningkatan suku bunga menyebabkan beban bagi para peminjam (debitor). Akibatnya tingkat kredit macet di system perbankan meningkat dengan pesat. Dilema semakin kompleks di saat system perbankan mencoba mempertahankan likuiditasyang mereka miliki dengan meningkatkan suku bungan simpanan melebihi suku bunga pinjaman sehingga mereka mengalami kerugian yang berakibat pengikisan modal yang mereka miliki.

e.       Masalah Inflasi

Masalah inflasi yang terjadi di Indonesia tidak terlepas kaitannya dengan masalah krisis nilai tukar rupiah dan krisis perbankan yang selama ini terjadi. Pada tahun 2004 tingkat inflasi Indonesia pernah mencapai angka 10,5%. Ini terjadi karena harga barang-barang terus naik sebagai akibat dari dorongan permintaan yang tinggi. Tingginya laju inflasi tersebut jelas melebihi sasaran inflasi BI sehingga BI perlu melakukan pengetatan di bidang moneter. Pengetatan moneter tidak dapat dilakukan secara drastic dan berlebihan karena akan mengancam kelangsungan proses penyehatan perbankan dan program restrukturisasi perusahaan.

f.       Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran

Menurunnya kualitas pertumbuhan ekonomi tahun 2005-2006 tercermin dari anjloknya daya serap pertumbuhan ekonomi terhadap angkatan kerja. Bila di masa lalu setiap 1% pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan lapangan kerja hingga 240 ribu maka pada 2005-2006 setiap pertumbuhan ekonomi hanya mampu menghasilkan 40-50 ribu lapangan kerja. Berkurangnya daya serap lapangan kerja berarti meningkatnya penduduk miskin dan tingkat pengangguran. Untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan, pemerintah perlu menyelamatkan industry-industri padat karya dan perbaikan irigasi bagi pertanian.

a.      Masalah Harga Dasar dan Harga Tertinggi

Krisis ekonomi yang pernah melanda dunia terjadi cukup lama dan diyakini bahwa mekanisme pasar tidak mampu menyelesaikan masalah ekonomi tersebut. Artinya, keseimbangan permintaan dan penawaran di pasar tidak tercapai. Pengaruh dari krisis tersebut adalah melambungnya harga berbagai jenis barang yang di butuhkan oleh produsen dan konsumen.

Salah satu campur tangan pemerintah dalam permasalahan ini ialah kebijakan pemerintah mengenai harga dasar (floor price) dan harga tertinggi (ceiling price). Tujuan penentuan harga dasar adalah untuk membantu produsen, sedangkan harga tertinggi untuk membantu konsumen. Misalnya, musim panen padi menyebabkan jumlah beras melimpah. Akibatnya, harga beras turun sehingga para petani mengalami kerugian. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah menentukan harga dasar (floor price) beras untuk membantu para petani.

b.      Meningkatnya Permintaan Beras

Gagal panen akan menyebabkan berkurangnya penawaran beras sehingga harga beras akan naik. Tingginya harga beras akan menambah beban hidup masyarakat yang berpenghasilan rendah dan tidak tetap. Untuk mengatasi pasokan beras ini, pemerintah melakukan program impor beras melalui tender terhadap beberapa perusahaan swasta nasional dan asing.

c.       Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM)

Sehubungan dengan naiknya harga BBM, para pengusaha angkutan umum bus kota, angkutan kota (angkot), dan taksi mengalami penurunan pendapatan dan mengurangi laba bagi pengusaha dan para sopir. Untuk menyesuaikan kenaikan harga BBM tersebut, beberapa pengusaha angkutan umum menaikkan tarifnya secara sepihak. Tindakan ini tentu sajaakan memberatkan para konsumen

pengguna jasa angkutan. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah bersama para asosiasi pengusaha angkutan melakukan penyesuaian tarif angkutan umum dengan menetapkan tarif resmi bagi para pengusaha bus kota, angkutan kota dan taksi. Besarnya tarif resmi ini tentu tidak memberatkan konsumen atau juga tidak merugikan pengusaha angkutan umum.

e.       Masalah Monopoli

Praktik monopoli akan mengakibatkan penguasaan pasar terhadap barang atau jasa tertentu yang dihasilkan oleh satu perusahaan. Praktik monopoli seringkali merugikan masyarakat dan konsumen. Di samping itu, monopoli akan mempersempit peluang usaha bagi masyarakat lain sehingga kurang menumbuhkan semangat berwirausaha masyarakat. Perusahaan yang melakukan praktik monopoli seringkali mempermainkan dan menetapkan harga tanpa mempertimbangkan kelompok masyarakat yang memiliki usaha sejenis. Hal ini akan menghancurkan para pesaing.

Untuk menghindari kegiatan praktik monopoli, pemerintah membuat peraturan yang mengatur tentang kegiatan usaha agar menumbuhkan iklim usaha yang sehat bagi masyarakat, yaitu UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

f.       Masalah Distribusi

Jalur distribusi barang dan jasa yang panjang akan mengakibatkan tingkat harga barang menjadi tinggi dan mahal ketika sampai ke tangan konsumen. Untuk itu, beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah atau swasta untuk memperpendek jalur distribusi sehingga harga barang ketika sampai ke tangan konsumen tidak mahal. Misalnya, PT. Coca Cola Indonesia melakukan distribusi barang melalui lebihdari 120 pusat penjualan di seluruh Indonesia dan didistribusikan langsung melalui ke pedagang eceran (80% pengecer) dan grosir dan 90% masuk kategori usaha kecil

Standar Kompetensi : Memahami kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi

Kompetensi Dasar :

Ø  Mendeskripsikan perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro

Ø  Mendeskripsikan masalah-masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi

Indikator :

Ø  Mendeskripsikan pengertian Ekonomi Mikro dan Makro

Ø  Mendeskripsikan perbedaan Ekonomi Mikro dan Makro

Ø  Memberi contoh di masyarakat tentang ekonomi mikro (misal usaha industri kecil) dan ekonomi makro (misal inflasi, pendapatan nasional dll)

Ø  Mengidentifikasi Masalah-masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi (kemiskinan,pemerataan pendapatan).

Ø  Memecahkan Masalah-masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM BIDANG EKONOMI

Ilmu ekonomi muncul karena adanya tiga kenyataan berikut :

·         Kebutuhan manusia relatif tidak terbatas.

·         Sumber daya tersedia secara terbatas.

·         Masing-masing sumber daya mempunyai beberapa alternatif penggunaan.

Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia di dalam memenuhi kebutuhannya yang relatif tidak terbatas dengan menggunakan sumber daya yang terbatas dan masing-masing sumber daya mempunyai alternatif penggunaan (opportunity cost).

Secara garis besar ilmu ekonomi dapat dipisahkan menjadi dua yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro.

1.      Ekonomi Makro

Ilmu ekonomi makro mempelajari variabel-variabel ekonomi secara agregat (keseluruhan). Variabel-variabel tersebut antara lain : pendapatan nasional, kesempatan kerja dan atau pengangguran, jumlah uang beredar, laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, maupun neraca pembayaran internasional.

Ilmu ekonomi makro mempelajari masalah-masalah ekonomi utama sebagai berikut :

Sejauh mana berbagai sumber daya telah dimanfaatkan di dalam kegiatan ekonomi. Apabila seluruh sumber daya telah dimanfaatkan keadaan ini disebut full employment. Sebaliknya bila masih ada sumber daya yang belum dimanfaatkan berarti perekonomian dalam keadaan under employment atau terdapat pengangguran/belum berada pada posisi kesempatan kerja penuh.

Sejauh mana perekonomian dalam keadaan stabil khususnya stabilitas di bidang moneter. Apabila nilai uang cenderung menurun dalam jangka panjang berarti terjadi inflasi. Sebaliknya terjadi deflasi.

Sejauh mana perekonomian mengalami pertumbuhan dan pertumbuhan tersebut disertai dengan distribusi pendapatan yang membaik antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan dalam distribusi pendapatan terdapat trade off maksudnya bila yang satu membaik yang lainnya cenderung memburuk.

2. Ekonomi Mikro

Sementara ilmu ekonomi mikro mempelajari variabel-variabel ekonomi dalam lingkup kecil misalnya perusahaan, rumah tangga.
Dalam ekonomi mikro ini dipelajari tentang bagaimana individu menggunakan sumber daya yang dimilikinya sehingga tercapai tingkat kepuasan yang optimum. Secara teori, tiap individu yang melakukan kombinasi konsumsi atau produksi yang optimum bersama dengan individu-individu lain akan menciptakan keseimbangan dalam skala makro dengan asumsi ceteris paribus.

Perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro
Dilihat dari Ekonomi Mikro Ekonomi Makro
Harga Harga ialah nilai dari suatu komoditas (barang tertentu saja) Harga adalah nilai dari komoditas secara agregat (keseluruhan)
Unit analisis Pembahasan tentang kegiatan ekonomi secara individual.

Contohnya permintaan dan dan penawaran, perilaku konsumen, perilaku produsen, pasar, penerimaan, biaya dan laba atau rugi perusahaan Pembahasan tentang kegiatan ekonomisecara keseluruhan. Contohnya pendapatan nasional, pertumbu8han ekonomi, inflasi, pengangguran, investasi dan kebijakan ekonomi.

Tujuan analisis Lebih memfokuskan pada analisis tentang cara mengalokasikan sumber daya agar dapat dicapai kombinasi yang tepat. Lebih memfokuskan pada analisis tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap perekonomian secara keseluruhan

Masalah-masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi

1.      Masalah kemiskinan

Upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan melalui berbagai cara, misalnya program IDT (Inpres Desa Tertinggal), KUK (Kredit Usaha Kecil), KMKP (Kredit Modal Kerja Permanen) PKT (Program Kawasan Terpadu), GN-OTA dan program wajib belajar.

2.      Masalah Keterbelangkangan

Masalah yang dihadapi adalah rerndahnya tingkat pendapatan dan pemerataannya, rendahnya pelayanan kesehatan, kurang terpeliharanya fasilitas umum, rendahnya tingkat disiplin masyarakat, renddahnya tingkat keterampilan, rendahnya tingkat pendidikan formal, kurangnya modal, produktivitas kerja, lemahnya manajemen usaha. Untuk mengatasi masalah ini pemerintah berupaya meningkatkan kualitas SDM, pertukranan ahli, transper teknologi dari Negara maju.

3.      Masalah pengangguran dan kesempatan kerja

Masalah pengangguran timbul karena terjadinya ketimpangan antara jumlah angkatan kerja dan kesempatan kerja yang tersedia. Untuk mengatasi masalah ini pemerintah melakukan pelatihan bagi tenaga kerja sehingga tenaga kerja memeiliki keahlian sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia, pembukaan investasi baru, terutama yang bersifat padat karya, pemberian informasi yang cepat mengenai lapangan kerja

4. Masalah kekurangan modal

Kekurangan modal adalah suatu cirri penting setiap Negara yang memulai proses pembangunan. Kekurangan modal disebabkan tingkat pendapatan masyarakat yang rendah yang menyebabkan tabungan dan tingkat pembentukan modal sedikit. Cara mengatasinya memlaui peningkatan kualitas SDM atau peningkatan investasi menjadi lebih produktif.

Peran dan Fungsi Pemerintah di Bidang Ekonomi

1.      Fungsi stabilisasi, yaitu fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hokum, pertahanan dan keamanan.

2.      Fungsi alokasi, yaitu fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa public, seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas penerangan, dan telepon.

3.      Fungsi distribusi, yaitu fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat.

Adapun cara-cara untuk mengatasi pengangguran antara lain sebagai berikut :

Ø  Memperluas kesempatan kerja, dengan membuka lapangan kerja baru, baik di bidang pertanian, industri, perdagangan, maupun jasa.

Ø  Meningkatkan kualitas pendidikan, sehingga para lulusan sudah siap pakai untuk menjadi tenaga yang terampil.

Ø  Meningkatkan kualitas tenaga kerja, dengan memberikan pendidikan keterampilan melalui pendidikan formal dan nonformal.Memberikan kesempatan kerja ke luar negeri, melalui penyaluran Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Ø  Mendorong tumbuh kembangnya usaha-usaha atau industri rumah tangga, seperti produksi pembuatan tas, vas bunga dan lain sebagainya

Ø  Memberikan peranan KB untuk menekan laju pertumbuhan penduduk

Cara mengatasi ketidakstabilan ekonomi

Ø  Disetiap negera ketidakstabilan ekonomi kerap terjadi, namun ketidakstabilan ini harus segera ditindak lanjuti dengan adanya upaya-upaya untuk memperbaikinya. Upaya-upaya tersebut adalah :
Pemberdayaan ekonomi yang dimaskud adalah untuk menstabilkan perekonomian dalam ruang lingkup kecil adalah pengembangan kegiatan simpan pinjam dan lembaga keuangan mikro (LKM) dan pengembangan usaha kecil mikro (UKM).

Ø  Membuka lapangan kerja dan lebih banyak mengadakan padat karya, jadi dengan adapnya lapangan kerja yang memadai dan lebih diutamakan padat karya maka akan membantu untuk mengurangi pengganguran. Sehingga yang tadinya tidak dapat pekerjaan sekarang dapat bekerja dan bisa berproduktifitas. Dengan ini maka juga akan berdampak pada pendapatan perkapita suatu negara, karena semakin tingginya angkatan kerja yang bekerja maka akan tinggi pula peningkatan perkapitanya.

Ø  Menghilangkan sifat konsumtif dan lebih bersikap hemat untuk sumber daya alam yang belum ditemukan penggantinya atau lebih kreatif untuk menciptakan barang pengganti, sehingga dengan peningkatan kebutuhan dan sumber daya alam mampu berjalan dengan seimbang.
Pemerintah lebih bijak dalam menetapkan UMR dengan mempertimbanngkan kebutuhan dan hajat hidup masyarakatnya, sehingga kebutuhan dapat digunakan semaksimal mungkin sehingga kesejahteraan masyarakatnya dapat terpenuhi dengan baik.

Ø  Bagi pemerintah lebih banyak membuka pelatihan On The Job Training , dengan adanya pelatihan untuk masyarakat yang kurang terampil, maka bisa menjadikan kegiatan tersebut sebagai pelatihan untuk mendapat pekerjaan.

Ø  Bagi pemerintah dapat mengorientasikan pembangunan lebih di fokuskan pada infrastruktur yang bernilai tambah tinggi, baik dalam sector industry maupun pangan, sehingga mungkin dapat menjadikan negara kita tidak hanya sebagai pengimpor namun sebagai pengekspor terlebih bahan mentah.

Adapun cara mengatasi hal yan g menyebabkan terjadinya inflasi adalah:

a.       Pemerintah berusaha menekan inflasi serendah-rendahnya karena inflasi tidak dapat dihapuskan   sama sekali.

b.      Bank sentral umumnya mengandalkan jumlah uang beredar dan/atau tingkat suku bunga sebagai instrumen dalam mengendalikan harga.

c.       Kebijakan moneter dengan cara bank sentral untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar sehingga akan terjadi perubahan jumlah uang yang beredar.

d.      Memperkuat politik diskonto (discount policy), yaitu politik bank sentral untuk mempengaruhi peredaran uang dengan jalan menaikan dan menurunkan tingkat bunga.

e.       Kebijakan pasar terbuka (open market policy) yaitu dengan jalam membeli atau menjual surat-surat berharga.

f.       Menentukan cash ratio yaitu angka perbandingan minimum antara uang tunai yang dimiliki oleh bank umum dengan jumlah uang giral (cek.giro dan sebagainya) yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan.

Menurunkan cadangan minimum sehingga jumlah uang yang beredar cenderung naik dan sebaliknya jika cadangan minimum dinaikan jumlah uang yang beredar cenderung turun

Langkah-langkah pemerintah dalam menyelesaikan masalah neraca perdagangan dan pembayaran Pemerintah mengeluarkan kebijakan sebagai berikut:

a.       Kebijakan agar investasi dilakukan dengan porsi agar bisa ekspor sehingga neraca perdagangan kita lebih terkendali.

b.      Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam perpajakan dan pengeluaran pemerintah/ anggaran untuk memengaruhi pengeluaran agregat.

c.       Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang ditempuh pemerintah/ bank sentral dalam penawaran uang dan kebijakan suku bunga untuk memengaruhi pengeluaran agregat.

d.      Kebijakan segi penawaran adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan, sehingga barang dan jasa yang ditawarkan lebih banyak dan lebih murah.

e.       Kebijakan Neraca PembayaranMerupakan kebijakan yang digunakan untuk memantau keadaan neraca pembayaran guna memengaruhi nilai tukar.