MAKALAH ILMU NEGARA

“Perbedaan dan Tugas Pokok DPR,DPD,MPR dan Presiden”

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Didalam pasal 1ayat 1 UUD NKRI Th.1945 menyebut kan bahwa “Negara Indonesia adalah kesatuan yang berbentuk republik” dimana didalam Negara unitaris (kesatuan) tidak ada satupun negara lain di dalam negara, yang berarti tidak ada kedaulatan lain dalam wilayah Negara Indonesia selain daripada kedaulatan NKRI itusendiri. Indonesia merupakan “union state” yang warganya cenderung bersatu , yang mengatasi segala paham perseorangan ataupun golongan yang menjamin seluruh warga Negara nya sama dihadapan hokum dan pemerintahantan paterkecuali, dengan tidak memendang suku, kultur, ras, agama, ataupun mendiskriminasikan masyarakat dalam wilayah tertentu, hal ini tercermin dalam semboyan “Bhineka Tunggal Ika”(berbeda-beda tetapi tetap satu jua).

Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang lebih dikenal dengan lembaga MPR muncul pertama kalinya pada saat sidang kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dewasa ini MPR mempunyai andil yang cukup besar dalam menjalankan fungsi kepemerintahan RI. Salah satu produk hukum yang dikenal lahir dari lembaga negara tersebut ialah Ketetapan MPR / TAP MPR . Namun TAP MPR dalam beberapa dekade terakhir mengalami suatu kondisi yang kontradiktif. Sebelumnya, dalam UU No. 10/2004TAP MPR dikeluarkan dari hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Lembaga legislatif Indonesia yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau biasa di singkat DPR, yang memiliki fungsi sebagai legislasi, pengawasan dan penganggaran sesuai dengan pasal 20 A ayat 1. Lembagalegislatif Indonesia dipilih oleh rakyat melalui pemilu atas utusan partai politik dan semua aturan – aturan DPR telah ditetapkan oleh undang – undang.

Sejalan dengan tuntutan demokrasi guna memenuhi rasa keadilan masyarakat di daerah, memperluas serta meningkatkan semangat  ; serta untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dalam rangka pembaharuan konstitusi, MPR RI membentuk sebuah lembaga perwakilan baru, yakni DewanPerwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Pembentukan DPD RI ini dilakukan melalui perubahan ketigaUndang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) padabulan November 2001.Sejak perubahan itu, maka system perwakilan dan parlemen di Indonesia berubah dari sistemunikameral menjadi system bikameral.Perubahan tersebut tidak terjadi seketika, tetapi melalui tahap pembahasan yang cukup panjang baik di masyarakat maupun di MPR RI, khususnya di Panitia Ad Hoc I. Proses perubahan di MPR RI selain memperhatikan tuntutan politik dan pandangan-pandangan yang berkembang bersama reformasi, juga melibatkan pembahasan yang bersifat akademis, dengan mempelajari system pemerintahan yang berlaku di negara-negara lain khususnya di negara yang menganut paham demokrasi.

B.     Rumusan Masalah

1.      Apa Pengertian, Hak, Tugas Dan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD)?

2.      Apa Pengertian, Hak, Tugas Dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)?

3.      Apa Pengertian, Hak, Tugas Dan Fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)?

4.      Apa Pengertian, Hak, Tugas Dan Fungsi Presiden?

C.    Tujuan Penulisan

1.      Untuk mengetahui Pengertian, Hak, Tugas Dan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

2.      Untuk mengetahui Pengertian, Hak, Tugas Dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

3.      Untuk mengetahui Pengertian, Hak, Tugas Dan Fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

4.      Untuk mengetahui Pengertian, Hak, Tugas Dan Fungsi Presiden

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Pengertian, Hak, Tugas Dan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

1.      Pengertian Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) adalah lembaga negara yang diakui secara konstitusional mewakili aspirasi serta kepentingan daerah terutama dalam pengambilan keputusan politik pada tingkat nasional. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibentuk untuk lebih mengembangkan demokratisasi di Indonesia. Dewan ini dibentuk untuk menampung aspirasi daerah agar mempunyai wadah dalam menyuarakan kepentingannya dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

2.      Fungsi Dan Tugas Pokok Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Dewan Perwakilan Daerah memiliki fungsi dan tugas penting dalam menyelenggarakan pemerintahan fungsi dan tugas pokok DPD dapat dijelaskan sebagai berikut:

a.       Fungsi Dewan Perwaklian Daerah

Secara umum Dewan Perwakilaan Daerah memiliki dua fungsi utama, adapun fungsi dewan perwakilan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1)      Mengajukan usul dalam pembahasan mengenai bidang legislasi tertentu dan memberikan pertimbangan terhadap bidang legislasi tertentu.

2)      Mengawasi dan melaksakaan Undang-undang tertentu.

Dalam Amanah Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen IV) ditegaskan bahwa DPD RI memiliki kedudukan sebagai lembaga perwakilan bersama DPR RI yang mempunyai fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. 

b.      Tugas Pokok Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Dewan Perwakilan Daerah memiliki beberapa tugas pokok, yaitu:

1)      Mengajukan dan membahas rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah.

2)      Memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan rakyat dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) serta Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perpajakan, agama dan pendidikan.

3)      Mengawasi sekaligus melaksakan Undang-Undang mengenai otonomi daerah.

3.      Wewenang Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah merupakan dua hal yang tidak dapat terpisahkan. Oleh karena itu, tugas Dewan Perwakilan Daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan wewenang yang dimilikinya. Tugas dan wewenagn Dewan Perwakilan Daerah ini telah diatur dalam pasal 224 Undang-Undang Nomor 27 tahun Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah adalah sebagai berikut:

a.       Mengajukan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan dan daerah.

b.      Ikut membahas Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, baik yang diajukan oleh DPR maupun pihak eksekutif.

c.       Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pengawas Keuangan (BPK).

d.      Memberikan pertimbangan kepada DPR atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

e.       Melakukan pengawasan atas pelaksanaan UndangUndang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Pelaksana APBN, pajak, pendidikan dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. 

f.       Menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan,  pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan undang-undang APBN, pajak,  pendidikan, dan agama.

g.      Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi DPR tentang Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan APBN.

h.      Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK; dan

i.        Ikut serta dalam penyusunan program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya  ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan  keuangan pusat dan daerah.

4.      Hak Dan Kewajiban Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Dewan Perwakilan Daerah memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugasnya. Hak dan kewajiban ini di berikan kepada para anggota-angotanya. Adapun Hak dan kewajiban anggota Dewan Perwakilan Daerah tersebut adalah sebagai berikut:

a.       Hak Anggota Dewan Perwakilan Daerah

Hak anggota Dewan Perwakilan Daerah telah diatur dalam Undang-Undang. Berdasarkan pasal 232 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, hak anggota Dewan Perwakilan Daerah RI mencakup:

1)      Hak  bertanya

2)      Hak  menyampaikan  usul  dan  pendapat;  

3)      Hak  memilih  dan dipilih; 

4)      Hak membela diri; 

5)      Hak imunitas; 

6)      Hak protokoler; dan 

7)      Hak keuangan dan administratif.

b.      Kewajiban Anggota Dewan perwakilan Daerah

Kewajiban anggota Dewan Perwakilan Daerah telah diaatur dalam pasal 233, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berdasarkan pasal tersebut dijelaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya anggota DPD RI mempunyai kewajiban, sebagai berikut:

1)       Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila; 

2)       Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan  perundang- undangan;   

3)       Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan NKRI; Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi,  kelompok,  golongan,  dan daerah; 

4)       Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara; 

5)       Menaati tata tertib dan kode etik; 

6)       Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain;

7)       Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada masyarakat di daerah yang diwakilinya.

5.      Struktur Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum, dengan jumlah yang sama untuk setiap provinsi dan jumlah seluruh jumlah DPD tersebut tidak lebih dari separuh jumlah anggota DPR. Mengenai Keanggotaan  Dewan Perwakilan Daerah telah diatur dalam Pasal 227 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. Di dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah adalah sebagai berikut: 

a.       Anggota DPD dari setiap Provinsi ditetapkan sebanyak 4 (empat) orang.

b.      Jumlah anggota DPD tidak lebih dari 1/3 (satu pertiga) jumlah anggota DPR.

c.       Keanggotaan DPD diresmikan dengan Keputusan Presiden.

d.      Anggota DPD dalam menjalankan tugasnya berdomisili di daerah pemilihannya dan mempunyai kantor di ibukota provinsi daerah pemilihannya

e.       Masa jabatan anggota DPD adalah 5 (lima) tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah atau janji.

Berdasarkan  Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 01/DPD RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib, alat kelengkapan DPD disebutkan terdiri atas:

a.       Pimpinan

b.      Panitia Musyawarah;

c.       Komite;

d.      Panitia Perancang Undang-Undang;

e.       Panitia Urusan Rumah Tangga;

f.       Badan Kehormatan;

g.      Panitia Khusus;

h.      Panitia Akuntabilitas Publik; dan

i.        Panitia Hubungan Antar Lembaga.

B.     Pengertian, Hak, Tugas Dan Fungsi DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)

1.      Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

DPR merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan legislatif. Dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 19 ayat 1,2, dan 3 mengungkapkan bahwa anggota DPR dipilih melalui pemulihan umum. Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam sebuah undang-undang dan bersidang sedikitnya satu kali satu tahun. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga negara yang mempunyai susunan kedudukan, tugas, fungsi, dan kewajiban.

2.      Susunan Keanggotaan DPR

DPR terdiri dari anggota partai politik yang berdasarkan hasil pemilihan. Dalam pasal 21 UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD bahwa jumlah kursi anggota DPR sebanyak 560 orang. Dalam pasal 22 menyatakan bahwa daerah pemilihan anggota DPR yaitu provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota. Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit yaitu 3 kursi dan paling banyak yaitu 10 kursi. Masa jabatan anggota DPR lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh ketua MK dalam sidang Paripurna DPR.

3.      Fungsi- Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

DPR adalah lembaga negara perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Menurut dari dalam Pasal 20A Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang memuat mengenai fungsi-fungsi DPR. Fungsi-fungsi DPR yaitu sebagai berikut :

a.       Fungsi Legislasi : yaitu DPR memegang kekuasaan dalam membentuk undang-undang

b.       Fungsi Anggaran : yaitu DPR membahas dan memberikan sebuah persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap sebuah rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh presiden

c.        Fungsi Pengawasan : yaitu DPR melaksanakan sebuah pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan ABN.

4.      Tugas dan Wewenang DPR

DPR memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Tugas dan wewenang DPR yaitu sebagai berikut :

a.       Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memegang sebuah kekuasaan membentuk undang-undang [Pasal 20 ayat (1)]

b.       Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan sebuah persetujuan bersama [Pasal 20 ayat (2)]

c.        Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan sebuah usul rancangan undang-undang [Pasal 21]

d.       Suatu rancangan undang-undang APBN diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPRD [Pasal 23 ayat (2)]

e.        Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan [Pasal 20A ayat (2)].

5.      Hak-Hak DPR

Selain fungsi dan wewenang, DPR memiliki hak yang berhubungan dengan fungsi dan wewenang DPR dalam pelaksanannya. Hak-hak DPR yaitu sebagai berikut :

a.       Hak Interpelasi yaitu hak DPR untuk meminta sebuah keterangan kepada pemerintah yang mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada sebuah kehidupan masyarakat, bangsa, dan bernegara.

b.      Hak Angket yaitu hak DPR untuk melakukan sebuah penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada sebuah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan sebuah peraturan perundang-undangan.

c.       Hak Menyatakan Pendapat yaitu hak DPR yang dilakukan untuk menyatakan sebuah pendapat atas kebijakan pemerintah dan kejadian dari luar biasa yang terjadi di tanah air dan dunia internasional

d.      Hak Budget yaitu hak untuk mengesahkan sebuah RAPBN menjadi APBN

e.       Hak Bertanya yaitu hak DPR untuk bertanya kepada pemerintah atau presiden yang dilakukan secara tertulis.

f.       Hak Imunitas yaitu hak yang tidak bisa digangu gugat di pengadilan dari hasil keputusan yang dibuatnya

g.      Hak Petisi yaitu hak untuk mengajukan usul atau anjuran serta pertanyaan yang mengenai suatu masalah

h.      Hak Inisiatif  yakni hak untuk mengajukan sebuah usulan atas rancangan undang-undang

i.        Hak Amandemen yakni hak untuk melakukan suatu perubahan alat suatu rancangan udang-undang

6.      Kewajiban Anggota DPR

Dalam peranan DPR yang sangat strategis, DPR mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap anggota DPR. Kewajiban-kewajiban anggota DPR yaitu sebagai berikut :

a.       Memegang teguh dan mengamalkan nilai Pancasila

b.      Melaksanakan UUD NRI Tahun 1945 dan menaati sebuah peraturan perundang-undangan

c.       Mempertahankan dan memelihara sebuah kerukunan nasional dan keutuhan NKRI

d.      Mendahulukan suatu kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan

e.       Memperjuangkan dalam peningkatan kesejahteraan rakyat

f.       Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan negara

g.      Menaati suatu tata tertib dan kode etik

h.      Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain

i.        Menyerap dan menghimpun sebuah aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala

j.        Menampung dan menindak lanjuti sebuah aspirasi dan pengaduan masyarakat

k.      Memberikan suatu pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

C.    Pengertian, Tugas, Wewenang dan Hak MPR

1.      Pengertian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Secara Umum, Pengertian MPR adalah lembaga tertinggi di negara Indonesia yang strukturnya dibentuk berdasarkan pemilihan langsung legislative, bersamaan dalam penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Majelis Permusyawaratan rakyat sebagai lembaga kedaulatan rakyat memiliki susunan, kedudukan, tugas, dan wewenang yang dapat dilihat dibawah ini.

2.      Susunan dan Keanggotaan MPR

MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum yang diatur lebih lanjut dalam undang-undang menurut Pasal 2 Ayat (1). Jumlah anggota MPR 692 orang yang terdiri atas 560 orang anggota DPR dan 132 orang dari Anggota DPD. Sehingga MPR memiliki legitimasi sangat kuat karena semua anggota MPR dipilih oleh rakyat. Masa jabatan dari anggota MPR adalah lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah/janji. Keanggotan MPR diresmikan dengan keputusan presiden. Sebelum anggota MPR memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dilakukan secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua Mahkamah Agung (MA) dalam sidang paripurna MPR. Anggota MPR yang tidak dapat mengikut atau berhalangan mengucapkan sumpah/janji di pandu oleh pimpinan MPR.

3.      Tugas dan Wewenang MPR

Tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tugas dan wewenang MPR adalah sebagai berikut:

a.       MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD [Pasal 3 Ayat (1)] 

b.      MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD [Pasal 3 ayat (3)]. 

c.       Dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam jangka waktu enam puluh hari, MPR menyelenggarakan sidang dalam memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden [Pasal 8 Ayat (2)]

d.      MPR melantik presiden dan/atau wakil presiden [Pasal 3 Ayat (2)]

e.       Jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya [Pasal 8 Ayat (1)]

f.       Jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih presiden dan wakil presiden dari dua pasangan  calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai akhir masa jabatannya. [Pasal 8 Ayat (1)]. 

4.      Hak dan Kewajiban MPR

Anggota MPR mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap anggota MPR. Hak dan kewajiban MPR adalah sebagai berikut:

a.       Hak-Hak Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, anggota MPR mempunyai hak. Hak-hak MPR adalah sebagai berikut:

1)      Mengajukan usul perubahan pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945; 

2)      Menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan

3)      Memilih dan dipilih

4)      Membela diri

5)      Imunitas

6)      Protokoler

7)      Keuangan dan administrasi

b.      Kewajiban Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, anggota MPR mempunyai kewajiban. Kewajiban MPR adalah sebagai berikut..

1)      Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila 

2)      Melaksanakan UUD NRI Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan

3)      Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan menjaga keutuhan NKRI 

4)      Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan

5)      Melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah

5.      Kedudukan MPR

MPR adalah lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. 

D.    Pengertian, Tugas, Wewenang, Hak, Kewajiban Presiden

1.      Pengertian Presiden

Kata presiden berasal dari Bahasa latin. Dalam Bahasa latin presiden berasal dari dua kata yaitu pre dan sedere. Pre berarti sebelum dan sedere berarti menduduki. Jika ditinjau dari arti katanya makan presiden berarti sebelum menduduki. Kata menduduki disini merujuk pada makna duduk yang lebih luas yaitu jabatan. Presiden merupakan suatu nama jabatan resmi yang digunakan untuk pimpinan suatu organisasi, perkumpulan, perusahaan, perguruan tinggi, atau pimpinan suatu negara. Umumnya istilah presiden digunakan untuk seseorang yang memimpin suatua cara atau rapat atau biasa disebut ketua. Namun istilah ini secara keseluruhan terus berkembang menjadi istilah yang tujukan untuk seseorang yang memiliki kekuasaan atau jabatan eksklusif. Secara lebih spesifik. Istilah presiden lebih utama digunakan untuk menyebutkan nama kepala Negara suatu negara yang menganutpemerintahan yang berbentukRepublik, baik dipilih secara langsung maupun tak langsung. Indonesia merupakan negara yang berbentuk republic sehingga sebutan untuk kepala negaranya adalah Presiden-presiden Indonesia. Presiden Indonesia adalah kepala negara yang merangkap menjadi kepala pemerintahan.

2.      Proses Pemilihan Presiden

Pemilihan presiden dilaksanakan melalu pemilihan umum.Pasal yang mengatur tentang pemilihan umum (pemilu) yaitupasal a22E danpasal 6A.dalampasal 22E dijelaskan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, rahasia, juju dan adil.pemilu dilaksankan  dalam kurun waktu 5 tahun sekali. Hal in berarti bahwa masa jabatan sebagai presiden berlaku dalam 5 tahun selama satu periode.

Pemilu dilaksanakan oleh komisi pemilihan umum (KPU).Pemilu yang dilaksanakan di Indonesia dalam pemilihan presiden dan wakilnya dipilih langsung oleh rakyat.Dalam ha ini pelaksanaan pemilu diubah presiden tidak lagi dipilih oleh MPR.Presiden dan wakilnya dapat mencalonkan diri atau dicalonkan.Kemudian pemilu dilaksanakan oleh KPU sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.Umunnya pelaksaan pemilihan presiden dilaksankan serentak disetiap tempat. Selama pemilu berlangsung rakyat berhak memilih presiden dan wakil presiden sesuai dengan keinginannya. Perolehan hasil pemilu merupakan hasil yang menjadi keputusan mutlak bagi pasangan presiden dan wakil presiden terpilih.

3.      Tugas Dan Wewenang Presiden

a.       Tugaspresidensebagaikepalanegara

Sebagai kepala negara, presiden memiliki tugas-tugas penting yang harus dilakukan kanya selaku kepala negara. Dalam peraturan Undang-undang Dasar 1945 (UUD ’45), tercantum tugas presiden sebagai kepala negara.Tugas-tugas tersebut adalah sebagai berikut:

1)      Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas kemiliteran yaittu Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara ( tertuang dalam pasal 10).

2)      Presiden mengangkat duta dan konsul (tertuang dalam pasal 13 ayat 1).

3)      Presiden menerima dan menempatkan duta negara lain dengan memperhatikan pertmbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (tertuang dalam pasal 13 ayat 3).

4)      Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu (tertuang dalam pasal 29 ayat 2)

5)      Negara memperioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional (tertuang dalam pasal 31 ayat 4).

6)      Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah perdaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memlihara dan mengembangkan nilai-nili budayanya (tertuang dalam pasal 32 ayat1).

7)      Negara menghormati dan memelihara Bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional (tertuang dalam pasal 32 ayat 2).

8)      Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara (tertuang dalam pasal 34 ayat 1).

9)      Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan (tertuang dalam pasal 34 ayat 2).

10)  Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak (tertuang dalam pasal 34 ayat 3).

b.      Tugas presiden sebagaikepalapemerintahan

Tugaspresidensebagaikepalapemerintahanjugatertuangdalam UUD 1945.Tugas-tugastersebutadalahsebagaiberikut:

1)      Presiden Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang dasar (tertuang dalam pasal 4 ayat 1).

2)      Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya (tertuang dalam pasal 5 ayat 2).

3)      Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden (tertuang dalam pasal 17 ayat 2).

4)      Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, provinsi dan kabupaten kota diatu dengan undang-undang  dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah (tertuang dalam pasal 18B ayat 1).

5)      Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yangtelah disetujui bertsama untuk menjadi undang-undang (tertuang dalam pasal 20 ayat 4)

6)      Rancangan undang-undang anggaran pendapat dan belanja negara diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan dengan memperhatikan pertimabangan Dewan Perwakilan Daerah (tertuang dalam pasal 23 ayat 2).

7)      Anggota badan pemeriksaan keuangan dipilih oleh dewan perwakilan rakyat dengan memperhatikan pertimbangan dewan perwakilan daerah dan diresmikan oleh presiden (tertuang dalam pasal 23F ayat 1).

8)      Calon hakim agung diusulkan oleh komisi yudisial kepada dewan perwakilan rakyat untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya hakimagung ditetapkan oleh presiden (tertuang dalam pasal 24A ayat 3).

9)      Anggota yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat (tertuang dalam pasal 24B ayat 3).

10)  Mahkamah konstitusi mempunyai Sembilan orang hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden (tertuang dalam pasal 24C ayat 3).

4.      Wewenang Presiden

Wewenang presiden juga tercantum dalam Undang-Undang 1945. Wewenang presiden dalam UUD 1945 adalah sebagai berikut:

a.       Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (tertuang dalam pasal 5 ayat 1)

b.      Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain (tertuang dalam pasal 11 ayat 1).

c.       Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (tertuang dalam pasal 11 ayat 2).

d.      Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang (tertuang dalam pasal 12)

e.       Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (tertuang dalam pasal 14 ayat 1).

f.       Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (tertuang dalam pasal 14 ayat 2).

g.      Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-unndang (tertuang dalam pasal 15).

h.      Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasehat dan pertimbangan kepada presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang (tertuang dalam pasal 16).

5.      Hak Dan Kewajiban Presiden

Hak dan kewajiban presiden adalah sebagai berikut:

a.       Memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

b.      Pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri.

c.       Menetapkan peraturan pemerintah Membuat perjanjian internasional dengan persetujuan DPR.

d.      Memengang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

e.       Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA.

f.       Menyatakan keadaan bahaya.

g.      Menerima dan menetapkan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

h.      Memegang teguh, menjalankan UUD dan peraturan yang berlaku dengan selurus-lurusnya.

i.        Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

j.        Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain sesuai dengan persetujuan DPR.

k.      Mmberikan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan sesuai dengan yang diatur dalan UU.

l.        Membentuk dewan pertimbangan yang bertugas memberi nasehat dan pertimbangan kepada presiden.

m.    Mengajukan rancangan Undang-Undang kepada DPR.

BAB III

PENUTUP

A.    Kesimpulan

Dari semua lembaga negara yang sudah dijelaskan diatas tentunya sudah sangat jelas bahwa masing – masing memiliki tugas dan wewenangnya masing – masing. Namun jika semua lembaga negara ini menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang ada tentunya tidak akan terjadi permasalahan apapun. Dengan begitu, NKRI akanmenjadi negara yang harmonis dan aman.